Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan pentingnya dasar hukum dalam penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan penunjukan Prasetyo sebagai jubir Istana itu tak bisa hanya sekedar lisan. Begitu juga dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang diusulkan menjadi jubir presiden.

"Memang kita harus paham itu adalah hak prerogatif presiden tetapi presiden juga harus dituntun dengan peraturan. Jadi dasarnya harus peraturan. Kalau kemudian ketiga itu dijadikan juru bicara presiden itu harus punya landasan hukum," kata Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyampaikan bahwa dasar hukum itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tertib secara administratif.

Ia pun mengatakan bahwa sebaiknya penunjukan jubir itu memiliki landasan aturan, tak cukup hanya lewat lisan.

"Jadi dasar penunjukan itu tidak menunjuk secara oral, tapi juga harus berdasarkan peraturan yang dibuat presiden. Kan tidak susah membuat keputusan yang menunjuk tiga menteri itu," ucap dia.

Ia pun menekankan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah tertib secara administratif. Di mana setiap keputusan presiden mesti dilandasi oleh peraturan.

Prasetyo sebelumnya ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Prasetyo juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

Menyusul penunjukan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa ia turut mengusulkan agar Juri dan Angga Raka juga menjadi jubir presiden.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ucapnya.

PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet," kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.

Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga," ujarnya.

"Maksudnya kan tidak hanya Satryo kan yang kontroversial, Bahlil apalagi soal gas 3 kg," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini