JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) akan menghadapi proses hukum usai kalah dari gugatan praperadilan.

KPK berpegangan pada komitmen Hasto dan kuasa hukumnya untuk menjalani seluruh proses hukum dalam perkara suap dan perintangan penyidikan tersebut.

"Penyidik masih menilai bahwa saudara HK akan dapat menghadapi bagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau maupun melalui penasihat hukumnya, salah satunya adalah melalui proses praperadilan ini dan meyakini bahwa yang bersangkutan akan menjalani prosesnya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Tessa mengatakan, selama penanganan kasus Hasto, penyidik telah beberapa kali menghadapi tantangan, salah satunya gugatan praperadilan.

Ia mengatakan, gugatan praperadilan tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Hasto menjalani proses hukumnya.

"Sebagaimana rekan-rekan ketahui dan sudah ikuti proses perjalanan perkara ini ya bahwa baik KPK maupun khususnya Satgas yang menangani, penyidik yang menangani perkara tersebut juga sudah beberapa kali diuji," ujarnya.

"Bahkan, yang terakhir kalau saya tidak salah adanya gugatan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, KPK akan tetap terus menghadapi, karena itu dilakukan secara konstitusional oleh tersangka HK," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Patra Zen mengaku, heran kliennya menjadi tersangka pengembangan kasus suap Harun Masiku.

Pasalnya, menurut Patra, nama Hasto tidak ada dalam putusan sidang kasus suap tersebut dengan terpidana beberapa orang lainnya.

Dalam putusan terdakwa atas nama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan eks kader PDI-P Saeful Bahri tidak disebutkan nama Hasto.

“Yang ada ketika mau pengembangan, maka nama orang itu disebut dalam persidangan,” kata Patra saat ditemui usai sidang praperadilan Hasto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Patra menyebut, berdasarkan tanggapan dari Tim Biro Hukum KPK dalam sidang, penetapan tersangka Hasto berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Harun Masiku.

Padahal, hasil penyidikan terkait dengan Harun Masiku sudah diuji di persidangan.

Menurut dia, penjelasan Tim Biro Hukum KPK membuat pihaknya semakin melihat jelas bahwa penetapan tersangka Hasto tidak diawali oleh penyelidikan baru.

“Ini ditetapkan tersangka dulu atau baru dikumpulkan buktinya nih. Kalau tadi kami dengar itu tegas itu. Berarti penetapan pam hasto sebenarnya tidak dilakukan apa? Proses pengumpulan bukti penyelidikan-penyelidikan sebelumnya,” ujar Patra.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai bahwa kehadiran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan adalah suatu hal yang biasa.

Diketahui, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

“Biasa saja,” kata Ronny saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/2/2024).

Ronny mengaku tidak melihat kejanggalan dengan hadirnya Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini berharap, sidang tetap berjalan dengan mengedepankan argumentasi hukum dalam pembuktian gugatan yang dilayangkan.

“Kami berharap, seperti juga harapan Yang Mulia Hakim yang mengadili persidangan ini, semoga persidangan ini dapat menjadi persidangan yang berisi perdebatan rasional, argumentatif, dan mencerahkan publik,” ujar Ronny.

“Kami sudah menyampaikan argumentasi kami tadi dalam persidangan, tentang ketidakadilan dan pelanggaran hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka Mas Hasto dan kita akan dengar sama-sama tanggapan KPK dalam sidang besok,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 09.50 Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu terlihat berada di area ruang sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Dirdik KPK tampak mengenakan kemeja putih. Sementara, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan datang mengenakan batik corak berwarna hijau. Mereka datang ketika tim pengacara Hasto tengah doorstop atau wawancara dengan awak media.

Kepada Kompas.com, Asep Guntur mengaku, hanya ingin melihat proses jalannya sidang.

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK tampak masuk ke ruang sidang untuk memantau langsung jalannya sidang.