Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi membantah isu matahari kembar yang belakangan muncul pasca kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo.

Menteri Sekretaris Negara itu menegaskan kunjungan yang dilakukan para menteri tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Prasetyo juga menyebut Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar," tuturnya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," imbuhnya.

Isu matahari kembar sempat mencuat dalam pemerintah Prabowo-Gibran seiring banyak menteri yang melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo tidak terganggu dengan sejumlah menteri yang menemui Jokowi

Prabowo, kata dia, juga menghargai kunjungan itu sebagai tata krama dan tradisi lebaran untuk bersilaturahmi kepada mereka yang dituakan atau dihormati.

Ia juga membantah kunjungan itu sebagai tanda adanya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena lebaran dia harus menghormati," tuturnya.

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Seskab dan menjadi anggota aktif dari TNI. Ia mengatakan, jika posisi Teddy berada di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan dijabat prajurit aktif, mesti pensiun dini.

"Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, posisi Teddy jika di luar 15 kementerian atau lembaga yang diperbolehkan untuk diisi prajurit aktif, maka harus pensiun. Ia meminta untuk mengecek kembali posisi seskab di sana.

"Masuk nggak (Teddy) dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena," kata Sjafrie.

"Saya tidak melihat spesifik tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian atau lembaga itu harus pensiun dulu," tambahnya.

Berikut ini 15 institusi yang bisa dijabat prajurit aktif TNI seperti paparan Kemenhan di rapat.

1. Koor Bid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmilpres
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejagung
15. Mahkamah Agung

Istana Sempat Jelaskan Posisi Teddy

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya berbicara soal status Teddy yang ditetapkan sebagai Sekretaris Kabinet, namun tidak mundur dari militer. Hasan menekankan Sekretariat Kabinet di era Prabowo-Gibran telah berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang setara dengan eselon II.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Hasan mengambil contoh eselon II sama seperti Sesmil. Jabatan itu bisa diemban oleh oleh militer aktif sehingga Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ujarnya.

Simak Video 'Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur':

(dwr/aud)

Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

(wnv/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).

Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.

Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.

Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

"Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society," ujar dia.

Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.

Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," ungkap Pigai.

Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

“Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

JAKARTA - Peneliti Forum Indonesia Sejahtera (FIS), Eko Prasetyo, mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam menjamin kenyamanan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa kedua hal tersebut, daya saing investasi Indonesia bisa semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN,? katanya, Selasa (4/2/2025).

Eko menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat untuk bertemu dengan kepala negara dan pemimpin pemerintahan akan menjadi sia-sia jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki.

"Investor asing tidak hanya mempertimbangkan faktor keamanan, tetapi juga kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai syarat utama dalam menanamkan modalnya,? ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyadari investor tidak akan mengambil risiko di negara yang tidak memberikan kepastian hukum. "Jika regulasi terus berubah dan kebijakan tidak konsisten, mereka akan lebih memilih negara lain yang memberikan jaminan lebih baik," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara di kawasan ASEAN yang paling menjanjikan dibidang investasi dengan berikan jaminan kemudahan dan komitmen pemerintahnya kepada para pengusaha seperti Vietnam, semakin menarik bagi pengusaha dan para investor. Vietnam juga dinilai lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum serta stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

"Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah investasi asing dan pengusaha lokalnya lebih nyaman mengembangkan investasinya, sehingga investasi yang masuk ke negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat,? tandasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti masih adanya kendala birokrasi yang rumit di Indonesia. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi regulasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menghadapi hambatan. Hal ini menyebabkan para investor merasa enggan karena proses perizinan yang panjang dan sering berubah.

?Prosedur yang berbelit-belit dan perizinan yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat utama. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi,? tambahnya.

Eko menekankan stabilitas politik juga menjadi perhatian utama investor. ?Ketidakpastian dalam transisi pemerintahan, konflik regulasi, serta kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bisa menjadi faktor yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia,? ujarnya.

Eko meminta, pemerintah segera melakukan perbaikan dalam tata kelola investasi dengan memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana. Dengan begitu, daya tarik Indonesia di mata investor asing bisa meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden Prabowo harus memastikan diplomasi ekonomi yang dilakukan ke luar negeri sejalan dengan perbaikan kebijakan di dalam negeri. Jika tidak, maka kita hanya akan kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung RI telah memberikan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa "nakal" selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan 30 jaksa itu telah disanksi disiplin melalui bidang pengawasan selama 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

"Telah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (26/1/2025).

Merujuk pada data pencapaian Jam Pengawasan dalam periode tersebut, Harli menuturkan 30 jaksa itu dihukum dengan tiga kategori.

Tiga kategori itu mencakup hukuman ringan seperti teguran, kemudian hukuman sedang mulai dari penundaan kenaikan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat.

Selain itu, hukuman berat mencakup demosi selama satu tahun, pembebasan jabatan jadi jabatan pelaksana satu tahun, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

"Hukuman disiplin ringan 3 jaksa, hukuman sedang 11 jaksa dan berat 16 jaksa," tambahnya.

Selain jaksa, Harli juga menyampaikan setidaknya ada 20 pegawai kejaksaan lain pada sektor tata usaha yang telah dihukum disiplin selama periode yang sama.

"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1) sore.

"Akan ada arahan dari pak presiden mengenai tiga bulan 100 hari pertama dan mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di lokasi.

Serupa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan rapat ini akan mendengarkan arahan Presiden Prabowo.

"Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," kata Supratman di lokasi, Rabu (22/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, para menteri dan wakil menteri berbondong-bondong mulai hadir di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan baju kemeja putih-putih.

Turut hadir ke lokasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kemudian Menteri PDT Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Lalu, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk hingga Wamenko Polkam Lodewijk Paulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan yang pertama kali digelar pada 2025. Sidang ini berlangsung beberapa hari sebelum kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran pada 28 Januari 2025 pekan depan.

KOMPAS.com - Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam pemulangan narapidana warga negara asing (WNA).

Berikut beberapa di antaranya.

Pemulangan lima terpidana Bali Nine

Pada 15 Desember 2024, lima anggota kelompok “Bali Nine”—Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj—dipulangkan ke Australia setelah hampir dua dekade menjalani hukuman di Indonesia.

Pemulangan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas tindakan ini. ?

Pemulangan Mary Jane Veloso

Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis mati atas kasus penyelundupan narkoba pada 2010, mendapatkan penundaan eksekusi pada April 2015 setelah adanya permintaan dari pemerintah Filipina.

Penundaan ini diberikan untuk memungkinkan Veloso memberikan kesaksian terhadap individu yang diduga menjebaknya. Pada 6 Desember 2024, Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian untuk memulangkan Veloso ke Filipina, di mana ia akan menjalani sisa hukumannya.

Rencana Pemulangan Serge Atlaoui

Serge Atlaoui, warga negara Perancis berusia 61 tahun yang divonis mati di Indonesia atas kasus narkotika, telah mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke Prancis guna menjalani sisa hukumannya.

Permohonan ini didasarkan pada kondisi kesehatannya yang menurun akibat diagnosis kanker. Pemerintah Perancis, yang menentang hukuman mati, sedang berkolaborasi dengan Indonesia terkait transfer ini.

Langkah ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk memberikan grasi kepada 44.000 narapidana atas dasar kemanusiaan dan mengatasi kepadatan penjara. ?

Jakarta -

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

(haf/haf)

JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.

Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.

Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.

"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menyoroti pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang membuka wacana denda damai bagi para koruptor. Menurutnya, masalah tindak pidana korupsi (tipikor) tak bisa diselesaikan secara damai.

Untuk itu, Mahfud menilai, wacana denda dama yang digulirkan Supratman adalah salah. "Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran (wacana denda damai untuk koruptor). Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Bila wacana denda damai itu diterapkan, Mahfud menilai, hal itu merupakan bentuk korupsi yakni kolusi. Menurutnya, peradilan denda damai itu membuat rentan para aparat penegak hukum terjerat kolusi.



"Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai. Dan itu sudah sering terjadi kan. Diselesaikan diam-diam antar penegak hukum, penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau diselesaikan diam-diam. Kan banyak tuh yang terjadi," kata Mahfud.

"Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau selesaikan diam-diam, ya toh, itu sama aja," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membuka wacana agar para koruptor bisa diberikan denda damai selain pengampunan dari Presiden. Menurutnya, kewenangan denda damai itu dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

?Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,? kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).