Medan -

Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

(astj/astj)

Jakarta -

Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

(hnu/ega)

Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

(eva/eva)

Jakarta -

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

(isa/dhn)

BANDUNG - Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB) inisial SSS bebas dari tahanan Bareskrim Polri, Minggu (11/5/2025). Mahasiswi yang sempat ditahan gara-gara membuat dan mengunggah meme Prabowo-Jokowi ke media sosial itu mendapatkan penangguhan penahanan.

Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Dr N Nurlaela Arief menyambut baik penangguhan penahanan SSS. "ITB mengucapkan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak, Ketua Komisi III DPR, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), Tim Pengacara, Keluarga Mahasiswa (KM ITB), rekan-rekan media, serta masyarakat yang turut mengawal proses ini," ujar Nurlaela, Minggu (11/5/2025).

Dia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang telah memberikan pendampingan. "ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan," katanya.

ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab, dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan.

"Sebagai bagian dari upaya edukatif, ITB akan memperkuat literasi digital, literasi hukum dan etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk dengan penyelenggaraan diskusi terbuka, kuliah umum, dan program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen," tuturnya.

Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang kebebasan yang konstruktif dalam era digital. ITB mendorong seluruh sivitas akademika untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

"ITB terus melakukan segala upaya untuk terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan berkualitas, tetap memberi ruang bagi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, melakukan kajian kritis, namun tetap sopan, beretika, serta bertanggung jawab," kata Nurlaela.

Jakarta -

Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), berinisial SSS, ditangkap polisi terkait unggahan meme antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu.

"Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin penguggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiwi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

ITB sendiri sudah buka suara terkait mahasiswinya yang ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain.

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

Penangkapan mahasiswi itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut SSS kini tengah diperiksa lebih lanjut.

"Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kata Trunoyudo.

Truno belum membeberkan lebih rinci mengenai penangkapan itu. Termasuk mengenai identitas detail SSS. Namun dia mengatakan proses penyidikan masih dilakukan.

Lihat juga Video: Momen Prabowo-Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

(isa/idn)

Jakarta -

Setelah sempat mengundurkan diri, Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO). Pihak Istana mengatakan kembalinya Hasan Nasbi merupakan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif.

Dilansir detikNews, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri hingga meminta Hasan Nasbi kembali ke PCO. Namun, dia tidak membeberkan alasan pasti keputusan Presiden tersebut.

"Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan," ujar Prasetyo, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo Hadi, Prabowo memiliki penilaian tersendiri bahkan sejak awal, sehingga Hasan Nasbi dipilih mengisi jabatan di PCO. Prasetyo menilai keputusan Prabowo untuk menarik kembali Hasan Nasbi ke PCO sah-sah saja meskipun Hasan Nasbi sempat mengundurkan diri.

"Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif lah," imbuhnya.

Prasetyo juga menampik kabar yang menyebut efisiensi anggaran menjadi alasan Hasan Nasbi mundur dari PCO. Dia menegaskan masalah anggaran itu sudah terselesaikan bahkan sebelum Hasan Nasbi mengajukan surat pengunduran diri.

"Nggak, nggak, sama sekali tidak ada, Sama sekali tidak ada. Dan, tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," tegasnya.

Diketahui Hasan Nasbi kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) mulai Selasa (6/5). Hasan mengatakan dirinya diminta untuk tetap mengisi jabatan tersebut.

Sebelumnya Hasan hadir di sidang kabinet paripurna (SKP) pada Senin (5/5). Padahal sebelumnya dia telah mengajukan pengunduran diri sebagai PCO. Hasan mengungkapkan adanya perintah agar dia tetap menjadi PCO.

"Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," katanya, Selasa (6/5/2025).

(des/des)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah merencanakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Hal itu merespons soal pidato Megawati yang kembali menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Betul," kata Prasetyo seraya mengamini pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo rindu dibuatkan nasi goreng, saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menanggapi pertemuan kedua ketua umum itu sebenarnya sudah terlaksana pada 7 April 2025 saat Presiden Prabowo mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu merupakan pertemuan perdana sejak Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, atau setelah pertemuan terakhir Prabowo-Megawati pada Oktober 2023.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

Namun demikian, Prasetyo mengaku akan mengatur kembali pertemuan keduanya, terutama setelah pidato Megawati yang menyinggung Presiden Prabowo yang rindu nasi goreng buatan putri Presiden Pertama RI tersebut.

"Sedang diatur, tenang aja," kata Prasetyo.

Adapun Megawati kembali mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

"Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak," ujar Megawati.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim berbisnis di tanah air. Sederet keluhan juga terungkap soal investasi terganggu karena premanisme ormas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo dan jajaran kabinet sudah sangat berang dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," ungkap Prasetyo saat berbincang bersama wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo sudah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Terutama untuk mengupayakan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan apabila ada tindak pidana yang dilakukan pada praktik premanisme ormas di tengah masyarakat, pemerintah tak tanggung-tanggung akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo.

Pemerintah Mau Bentuk Satgas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Simak juga video "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

Saksikan pula video "detikSore On Location, Live Music hingga Tanda Tangan MoU Bebas Stunting" di sini:

(hal/ara)