JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menilai bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto akan membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil sudah sesuai konstitusi HAM.

"Kebijakan Presiden tersebut adalah sesuai konstitusi HAM, baik Internasional maupun Nasional," kata Pigai saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Jika wacana itu direalisasikan, menurut Pigai, penjara di pulau terpencil sesuaai dengan standar HAM. Sebab, pemerintah mengikuti putusan pengadilan.

"Karena pemerintah melaksanakan amanat UU (undang-undang) atau keputusan pengadilan maka sesuai dengan standar HAM," ujarnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," kata Prabowo menegaskan.