JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International, Agnes Callamard, menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025), untuk membahas berbagai isu hak asasi manusia (HAM).

Pertemuan ini menyoroti masalah mulai dari perubahan iklim, polusi udara, penanganan banjir, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk protes dan demonstrasi.

“Kami menyampaikan beberapa masalah hak asasi manusia, antara lain tentang perubahan iklim, polusi di Jakarta, dan seterusnya,” ucap Agnes kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Agnes sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait perlakuan berlebihan yang sering kali diterima oleh mahasiswa dan aktivis yang melakukan protes di Jakarta.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Jakarta memastikan aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes.

Selain itu, ia juga meminta Pramono untuk berkomunikasi dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar hak-hak warga dalam menyampaikan kritik tetap terlindungi.

“Meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Masalah polusi udara dan penanganan banjir di Jakarta juga sempat dibicarakan oleh Agnes kepada Pramono.

Menurutnya, transparansi dan akurasi dalam pemantauan kualitas udara sangat diperlukan.

Menanggapi hal ini, Pramono mengakui bahwa monitoring kualitas udara di Jakarta memang masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk memanage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan,” kata dia.

Selain itu, masalah banjir dan naiknya permukaan laut juga dibahas.

Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan ‘apakah Anda (Pramono) frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia hanya menjawab dengan senyuman,” ungkap Agnes.

KOMPAS.com - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan hukum dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia sebagaimana dilansir Antara, Senin (27/1/2025).

Novita mengatakan, Bicara Udara selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment (sumber polusi) peringatan dini kepada masyarakat serta penegakan hukum," ujar Novita.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan, kementerian berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita arahan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan, langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi.

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten atau kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek. telah menjadi ancaman serius yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, pemerintah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Jakarta (ANTARA) - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan hukum dalam penanggulangan polusi udara di Jabodetabek.

"Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Novita mengatakan Bicara Udara selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, pada saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment, peringatan dini kepada masyarakat serta penegakan hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan bahwa KLH berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita arahan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," katanya.

Nixon menjelaskan langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi.

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025