BATAM, iNews.id - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang membantah tuduhan istri tersangka Yusril Koto yang menyebut suaminya tidak diberi makan selama ditahan.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Andestrian menegaskan tuduhan yang dilansir sebuah media itu dinilai tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

“Gak mungkin lah gak kita kasih makan. Jadwal pemberian makanan untuk tersangka itu dua kali sehari, pukul 11.00 WIB dan pukul 16.00 WIB,” tegas Debby, Kamis (1/5/2025).

Yusril Koto, seorang pegiat media sosial, saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik terhadap anggota Satpol PP Kota Batam.

Debby menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Yusril telah dilakukan sesuai prosedur. Penangkapan dilakukan setelah Yusril tidak kooperatif saat pemanggilan pertama.

“Tahanan lain pun mendapat perlakuan yang sama. Gak mungkin untuk Yusril kita beda-bedakan,” ujarnya.

Selain itu, Debby menegaskan bahwa kunjungan keluarga terhadap tahanan juga diatur ketat dan hanya diperbolehkan pada hari Selasa dan Kamis sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Jadi bukan tidak boleh, tapi ada aturannya. Semua tahanan diperlakukan sama,” tambahnya.

Hingga kini, penyidik masih terus memeriksa Yusril. Debby mengatakan pihaknya memilih tidak menanggapi lebih jauh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengganggu fokus penyidikan.

“Yang penting penyidik tetap fokus. Masih ada beberapa kali pemeriksaan lagi sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan,” pungkasnya.

Editor : S. Widodo

Batam (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) memperpanjang masa penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kepri.

Humas PT Kepri Priyanto Lumbanradja dikonfirmasi ANTARA di Batam, Jumat, mengatakan perpanjangan masa penahanan Kompol Satria Nanda tertuang dalam Surat Penetapan Penahanan PT Kepri Nomor: 105/Pen.Pid/2025/PT TPG tanggal 25 Maret 2025.

“Penahanan diperpanjang dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Kepri,” kata Priyanto.

Sejak perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada 18 Januari 2025, Kompol Satria Nanda ditahan terpisah dari sembilan anggotanya (Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang).

Kesembilan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, sedangkan Kompol Satria Nanda di Rutan Polda Kepri.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan alasan penahanan Satria Nanda di Rutan Polda Kepri untuk keamanan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan tahanan yang pernah ditangkapnya.

“Jadi 12 tersangka itu, ssepuluhnya mantan anggota polisi, dua tersangka berstatus sipil. 11 tersangka di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda Kepri,” kata Tiyan di Batam, Kamis (9/1).

Selain alasan keamanan, kata dia, juga adanya permohonan dari pihak keluarga, serta pertimbangan dari tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan Negeri setempat.

Kompol Satria Nanda menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana penyisihan barang bukti narkoba sabu seberat 1 kilogran bersama sembilan orang mantan anggotanya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang.

Dalam perkara ini tercatat total 12 terdakwa, dua di antaranya terdakwa berstatus sipil dan mantan anggota Polri yang dipecat atas nama Azis Martua Siregar, dan Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

Sementara itu, 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Kompol Satria Nanda, Shigit Sarwo Edhi (Kasubnit I), Fadillah, Aryanto, Alex Chandra, Jaka Surya, Wan Rahmat, Ma’ruf Rambe, Rahmadi dan Junaidi Kurniawan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

BATAM, KOMPAS.com - Kapolresta Barelang Batam, Kepulauan Riau, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam penegakan hukum, buntut kasus penyerangan yang dilakukan puluhan orang diduga pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) terhadap warga pulau Rempang pada 18 Desember 2024.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, yang mempertanyakan alasan kepolisian menetapkan tiga warga pulau Rempang atas nama Siti Hawa atau Nek Awe (67), Abu Bakar (54), dan Sani Rio (37) dengan pasal 333 KUHP sebagai tersangka perampasan kemerdekaan.

Senada dengan pernyataan ini, Kapolresta Barelang juga membantah adanya informasi mengenai pencabutan status tersangka dalam tiga laporan perkara yang saat ini tengah ditangani.

"Jadi informasi bahwa keberadaan atau status tersangka bisa dicabut tidak ada. Supremasi hukum tidak bisa diintervensi, masyarakat diberi edukasi untuk mengikuti proses yang berlangsung. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab," tegasnya saat ditemui di Polresta Barelang, Jumat (7/2/2025) siang.

Mengenai tiga laporan dalam bentrok yang terjadi di Rempang, Heribertus menyebut telah menahan dua karyawan PT MEG berdasarkan dua laporan yang dilakukan oleh warga.

Sementara satu laporan kepolisian lain dilakukan oleh korban yang datang dari pihak perusahaan.

Dalam laporan ini, korban dari pihak perusahaan dijelaskan meminta adanya keadilan hukum, dikarenakan luka yang dialaminya dan harus mendapat perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit.

"Untuk laporan yang membuat warga sebagai pihak dipersangkakan, dilakukan oleh korban yang merupakan pegawai PT MEG. Dalam peristiwa lalu, dirinya merasa terancam sehingga minta keadilan hukum," sebutnya.

Selain itu, penetapan tersangka terhadap ketiga warga pulau Rempang ini juga didukung bukti video, yang menunjukkan situasi korban dalam keadaan terikat dan pingsan, serta dikerumuni oleh masyarakat.

Pada video yang dimaksud, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketiga warga yang dipersangkakan, berdasarkan hasil forensik di laboratorium dan keterangan saksi ahli.

"Video yang kami maksud itu asli, telah diperiksa di laboratorium dan saksi ahli. Dalam video ini menunjukkan satu pria yang merupakan korban, dalam keadaan terikat, tergeletak di tanah dan pingsan serta dikerumuni oleh masyarakat," jelasnya.

Heribertus menegaskan, pemeriksaan terhadap ketiga warga juga disebut guna mencari tahu pelaku atau orang yang menangkap dan membuat korban dalam keadaan seperti yang terlihat di video.

Kepolisian sendiri akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga warga yang saat ini telah menyandang status tersangka, namun tidak berada di dalam tahanan Polresta Barelang.

Dalam pemeriksaan awal, ketiga warga yang mendapat pendampingan hukum disebut bungkam saat ditanyakan mengenai pihak pertama yang menahan korban.

Namun, mereka menyebut alasan menahan korban agar pihak perusahaan menyepakati dan dapat segera angkat kaki dari pulau Rempang.

"Untuk itu, pemeriksaan akan kembali dilanjutkan, kami ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya menangkap dan membawa korban dalam keadaan demikian. Sementara ini tidak dilakukan penahanan, asal ketiga tersangka tetap kooperatif, tidak melarikan diri, dan komunikatif," jelasnya.

Batam (ANTARA) - Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum (Karobankum Divkum) Mabes Polri Brigjen Pol. Veris Septiansyah menyatakan seluruh pejabat Polri tingkat pusat maupun daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan HAM oleh anggotanya.

“Pejabat Polri juga wajib memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar mekanisme disiplin, etika kepolisian dan proses hukum pidana,” kata Veris dalam kegiatan sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Barelang, Kepulauan Riau, dikutip Kamis.

Veris menekankan bahwa HAM adalah hak dasar setiap individu yang harus dijunjung tinggi demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam mengumpulkan informasi, kata dia, petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, merekayasa laporan, atau memutarbalikkan fakta.

“Setiap proses pemanggilan harus dilakukan dengan adil, memberikan waktu cukup kepada saksi maupun korban, dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka,” katanya.

Dijelaskannya,bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatasan undang-undang yang bertujuan menjamin penghormatan atas hak orang lain serta mempertahankan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi,” kata Veris.

Sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana ini diikuti pula Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus.

"Berharap kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kami di wilayah Polresta Barelang dan dapat diimplikasikan dalam tugas kepolisian sehari-hari,” kata Fadli.

Selain ke Polresta Barelang, Tim Divkum Mabes Polri juga menyambangi Polda Kepri, Selasa Rabu (13/11), menyampaikan pesan dari Kadivkum Polri terkait pentingnya penegakan HAM dalam proses penyidikan pidana.

Disampaikan penghapusan penyiksaan dalam proses pidana merupakan komitmen Polri dalam menghormati HAM.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024