Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah fakta terkait kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berjanji akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut.

"Kami tegaskan bahwa rekomendasi itu kami sudah terima dan akan kami tindaklanjuti melalui penyelidikan," ujar Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi, kepada detikBali, Sabtu (29/3/2025) malam.

Salah satu temuan Komnas HAM adalah adanya keterlibatan seorang perempuan berinisial V dalam kasus pencabulan tersebut. Komnas HAM menyebut V menjadi perantara yang menyediakan anak kepada Stefani Doko Rehi atau Fani alias F yang telah berstatus tersangka. Anak itulah yang kemudian menjadi korban pencabulan oleh AKBP Fajar.

Patar mengatakan polisi masih menyelidiki temuan Komnas HAM tersebut. Menurut dia, V tidak terlibat menghadirkan I (6), anak yang dicabuli oleh Fajar di Hotel Kristal, Kota Kupang.

"Yang jelas V tidak ada hubungan dalam kasus tersebut. Itu korban dari Fani sendiri yang langsung cari," ungkap Patar.

Patar juga akan menyelidiki temuan Komnas HAM yang menyebut Fajar memesan kamar hotel sebanyak tujuh kali. Hasil penyelidikan Polda NTT sebelumnya menunjukkan Fajar memesan kamar hotel sebanyak dua kali, yakni pada 11 Juni 2024 dan 25 Januari 2025.

"Kalau soal Fajar check in menggunakan nama Fangki Dae, itu kami tidak dapat. Kami tidak dapat itu, cuman yang kami temukan itu soal bukti foto kopi SIM milik Fajar saja untuk pesan kamar," pungkas Patar.

Sebelumnya, Komnas HAM membeberkan sejumlah temuan terkait kasus pencabulan anak oleh mantan AKBP Fajar. Salah satu yang mengejutkan adalah seorang korban pencabulan itu terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mendorong Polri melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada AKBP Fajar. "Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual, mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).

Kasus pencabulan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada itu semula diungkap oleh Mabes Polri. Terungkap, AKBP Fajar merekam dan menyebarkan delapan video pencabulannya terhadap anak berinisial I (6) ke situs pornografi Australia.

AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya kini ditangani oleh Polda NTT. Selain Fajar, polisi juga menetapkan seorang mahasiswi bernama Stefani atau Fani alias F. Adapun, Stefani berperan merekrut dan membawa anak berinisial I yang kemudian menjadi korban pencabulan oleh Fajar.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan secara sistematis dan melibatkan perantara.

Komnas HAM mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan keberadaan dan peran serta pihak-pihak perantara tersebut.

"Saudara Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudara Fajar," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Uli menuturkan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan/atau dilakukan melalui aplikasi MiChat.

Fajar meminta F untuk membawa anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. F lantas membawa anak perempuan berusia 6 tahun untuk bermain bersama Fajar.

"Tanpa diketahui Saudari F, Saudari Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," kata Uli.

Ia mengatakan video yang direkam dan disebarluaskan oleh Fajar dilakukan tanpa konsen korban anak (6 tahun) dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur.

"Belum ditemukan bukti yang mengarah pada keuntungan ekonomi dalam perekaman dan penyebarluasan video tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Fajar juga melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun yang ditemui melalui MiChat dan anak berusia 13 tahun melalui perantara anak usia 16 tahun.

Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama Fajar.

"Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak berusia 6 tahun," ungkap Uli.

"Saudara Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur [6 tahun], kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," lanjut dia.

Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun).

Menurut Uli tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

"Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menilai bahwa Saudara Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," terang Uli.

Temuan tersebut di atas diperoleh Komnas HAM setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

Kemudian meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang terkait pelindungan dan pendampingan korban anak, serta melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi ke sejumlah pihak seperti Kepolisian RI, Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang serta Menteri Komunikasi dan Digital.

Polda Nusa Tenggara Timur buka suara atas tuntutan aktivis perempuan dan tokoh agama di Kupang, yang menuntut proses hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan dengan transparan.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam keterangan tertulis Jumat (21/3) malam mengatakan penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada AKBP Fajar sudah dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dia menegaskan Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun termasuk kepada AKBP Fajar dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan.

"Polda NTT berkomitmen melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu," kata Henry melalui pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com Jumat (21/3).

Dia mengeklaim Polda NTT dalam proses penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Tetap menjadikan keadilan sebagai mahkota kepastian hukum dan manfaat hukum sebagai tujuan dalam penegakan hukum yang profesional," jelas Henry.

Dia mengatakan saat ini proses hukum terhadap AKBP Fajar terus dilakukan. Penyidik sedang bekerja secara profesional sehingga bisa secepatnya membawa kasus kekerasan seksual ke pengadilan.

Sebelumnya aktivis perempuan dan tokoh agama yang melakukan aksi damai di Polda NTT Jumat (21/3) menuntut agar proses penegakan hukum terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak perempuan, dilakukan Polda NTT secara transparan.

Menurut koordinator aksi, Merry Kolimon, kedatangan ke Polda NTT hanya untuk menanyakan perkembangan dan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual, pedofilia, narkoba dan TPPO yang dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP. Fajar.

"Kedatangan kami hanya untuk mempertanyakan perkembangan dan penanganan kasus eks Kapolres Ngada," kata Merry Kolimon yang juga bekas ketua Sinode GMIT dua periode.

Sebelumnya AKBP Fajar diamankan tim gabungan Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda NTT pada 20 Februari 2025 lalu dalam kasus dugaan asusila dan penyalahgunaan narkoba..

Menurut Kapala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truyudo Wisnu Andiko, bahwa Eks Kapolres Ngada itu diduga telah melakukan tindakan asusila dengan melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta satu wanita dewasa berusia 20 tahun.

Dari hasil tes urine yang dilakukan Divisi Propam Polri, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar diendus Polisi Federal Australia (AFP) yang menemukan beredarnya video kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap seorang anak perempuan di salah satu hotel di Kota Kupang.

Temuan AFP itu kemudian dilaporkan ke Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke Polda NTT.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi pada jumpa pers Selasa (11/3) mengatakan dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa adanya pidana kekerasan seksual tersebut yang dilakukan AKBP Fajar pada 11 Juni 2024 di salah satu kamar hotel di Kota Kupang.

AKBP Fajar pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur dan telah dicopot dari jabatannya sesuai telegram mutasi Kapolri tertanggal 12 Maret 2025.