Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya tengah mendalami temuan isi produk minyak goreng Minyakita yang tak sesuai dengan klaimnya. Dia memastikan Polri bakal melakukan penegakan hukum.

"Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter," kata Sigit kepada wartawan di Auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Selain itu, Sigit menyebutkan pihaknya mendapati adanya produk minyak goreng berlabel Minyakita yang diduga palsu. Temuan itu pun tengah didalami.

"Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses," tuturnya.

Untuk diketahui, produk Minyakita yang disunat ditemukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung beberapa waktu lalu. Dia menemukan MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750-800 mililiter.

Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Amran mengungkap Minyakita yang disunat itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

"Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750-800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat," ujar Amran, di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane, dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Komnas HAM mengatakan Mary Jane adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu diungkapkan oleh komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Anis mengatakan Komnas HAM telah menangani kasus Mary Jane sejak 2015.

"Nah, pemulangan ini menjadi titik balik, karena Mary Jane merupakan indikasi kuat sebagai korban TPPO," kata Anis.

Menurut Anis, Komnas HAM mendorong agar Mary Jane mendapatkan grasi, tetapi hal itu ditolak oleh Presiden RI. Dia mengatakan pemindahan narapidana Mary Jane dari Indonesia ke Filipina merupakan upaya diplomasi yang baik dari kedua negara serta mengutamakan pertimbangan kemanusiaan.

Komnas HAM membacakan rekomendasi penanganan HAM tahun 2024. (Fawdi/detikcom)

"Yang paling mungkin didorong adalah kemudian kita mendorong grasi dari Presiden tetapi itu kan ditolak," katanya.

"Sehingga langkah ini, menurut kami, langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, dan kesepakatan dua negara gitu ya, upaya diplomasi dua negara," ucapnya.

Dia mengapresiasi pemerintah dengan pemulangan Mary Jane. Anis menyampaikan pemulangan Mary Jane menjadi langkah baik dalam penerapan pidana mati tak lagi menjadi pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru.

"Saya kira itu soal Mary Jane, kita mengapresiasi dan tentu saja dalam konteks hukuman mati ini menjadi langkah diplomatik bagi pemerintah Indonesia berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia dan yang bersangkutan merupakan kelompok rentan korban tindak pidana perdagangan orang," ucapnya.

"Dan dalam konteks hukuman mati, tentu ini merupakan hal baik, karena pemerintah Indonesia sendiri melalui KUHP yang terbaru kan juga sudah menggeser hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi pidana alternatif sesuai dengan Pasal 101 KUHP yang sedang diproses penyusunan PP-nya," katanya.