Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menolak penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana menyampaikan pihaknya memperketat penerbitan paspor untuk mencegah PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural," ujar Kharisma, Sabtu (15/2), dikutip dari Antara.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO," katanya.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

"Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor," ujarnya.

Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Sabtu menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menolak permohonan paspor 111 orang yang terindikasi akan menjadi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural atau ilegal di berbagai negara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, terdapat berbagai modus yang digunakan CPMI ilegal untuk mendapatkan paspor.

Modus tersebut antara lain mencakup alasan wisata, mengunjungi keluarga, umrah, hingga persiapan untuk bepergian ke luar negeri.

"Saat wawancara, petugas mencurigai paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal," ujar Petrus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang pada Selasa (24/12/2024).

Untuk mengantisipasi praktik ini, Petrus menyatakan, Kantor Imigrasi Karawang telah membentuk sejumlah desa binaan, terutama di wilayah rawan PMI ilegal.

Dengan membangun sinergisitas bersama perangkat desa, Imigrasi Karawang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita tempatkan petugas untuk narahubung. Mereka juga di sana memberikan pemahaman dan informasi. Kita buka media komunikasi sehingga ketika ketahuan ada yang akan berangkat secara ilegal, kita tolak paspornya," tambah Petrus.

Sepanjang tahun 2024, jumlah pemohon paspor di Kabupaten Karawang mencapai 54.303 orang, yang melebihi target sebanyak 50.400 orang, dengan persentase pencapaian mencapai 107,74 persen.

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berhasil mengungkap 111 permohonan paspor yang diduga kuat akan digunakan untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh, dalam konferensi pers capaian akhir tahun, Senin (23/12/2024).

“Saat proses wawancara, petugas kami mendeteksi indikasi kuat bahwa paspor yang diajukan akan digunakan untuk bekerja secara non-prosedural,” ujar Petrus.

Petrus mengungkapkan, berbagai modus sering digunakan oleh CPMI non-prosedural. Alasan seperti wisata, kunjungan keluarga, persiapan berjaga-jaga, hingga perjalanan umrah menjadi trik umum yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Sebagai langkah antisipasi, pihak Imigrasi telah menerapkan strategi jitu dengan menempatkan petugas di setiap kecamatan di Karawang sebagai narahubung. 

"Mereka bertugas mengawasi, menampung informasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menjadi CPMI ilegal," terangnya.

“Kami juga membangun program Desa Binaan. Petugas di desa ini tidak hanya menjadi narahubung, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Jika ada indikasi keberangkatan ilegal, kami langsung menolak permohonan paspornya,” tegas Petrus.

Di sisi lain, jumlah permohonan paspor di Karawang tahun ini mencapai 54.303 pemohon, melampaui target tahunan sebanyak 50.400. Dengan capaian 107,74 persen, ini menjadi bukti tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung keberangkatan pekerja migran yang sesuai prosedur," katanya.

Petrus juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya mengikuti jalur legal demi keselamatan dan perlindungan di luar negeri.

"Dengan berbagai langkah strategis ini, Imigrasi Karawang tak hanya menjaga integritas dokumen negara, tetapi juga melindungi warganya dari bahaya eksploitasi dan pelanggaran hukum di luar negeri," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia

Medan (ANTARA) - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sub Direktorat IV Renakta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menangkap pelaku yang diduga agen memberangkatkan dua orang pekerja migran ilegal untuk bekerja ke Malaysia.

"Pekerja calon migran ilegal ini merupakan hasil kerja sama dengan antarPolda Sumut dan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono di Medan, Minggu.

Sumaryono mengatakan berawal dari petugas imigrasi bandara menemukan tiga orang yang dicurigai hendak berangkat ke Malaysia tersebut.

Dari laporan imigrasi, personel Polda Sumut melakukan penyelidikan di bandara itu, kemudian dilakukan pengamanan terhadap ketiga orang yang hendak berangkat ke Malaysia pada Jumat (22/11).

"Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia," kata Sumaryono.

Ia mengatakan tersangka GR, para calon migran ilegal tersebut akan digaji Rp5,2 juta, hanya saja setelah bekerja gaji mereka dipotong sebagai biaya pengganti pembuatan paspor dan tiket pesawat.

Selain itu, personel menyita tiga handphone, tiga lembar boarding pass pesawat, satu lembar pembayaran pesawat melalui aplikasi sebagai barang bukti.

Terhadap tersangka GR, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dua calon pekerja migran ilegal tersebut diserahkan ke BP3MI Sumut untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan pembinaan serta pemulangan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), penundaan keberangkatan 767 orang yang diduga PMI ilegal pada November 2024, sebagai upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan upaya memperkuat pencegahan TPPO itu dilakukan melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara internasional.

"Saat ini, kami telah menunda keberangkatan dari pintu pemeriksaan pelabuhan dan bandara sebanyak 767 orang. Selain itu, pada November ini ada 12 permohonan paspor yang kami tolak atau tunda penerbitannya, dan semua laporan telah kami sampaikan ke pusat sebagai bagian dari upaya pencegahan," tutur Hajar.

Ia menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja.

"Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa," ucap dia.

Kata Hajar, sebagai bagian dari pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Batam rutin melakukan monitoring di lapangan, baik di pintu perlintasan internasional maupun penerbitan paspor.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabreskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan ada tiga Polda yang mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jumlah besar, salah satunya adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri).

"Sepanjang satu bulan terakhir ini ada tiga Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar, yakni Polda Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat," kata Wahyu dalam rilis kasus TPPO yang diikuti secara daring dari Makopolda Kepri, Kota Batam, Jumat (22/11).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan TPPO sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi menjadi perhatian dunia internasional.

TPPO, kata dia, merupakan kejahatan transnasional dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dalam melakukan eksploitasi kepada para korban.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024