Cilacap: Program inovatif pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) kini menjadi peluang baru bagi narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Melalui program Nusakambangan Berdaya, FABA dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala akan diolah menjadi bahan bangunan hingga pupuk oleh warga binaan. Hal itu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) dengan PLN.

Baca juga: Tak Hanya untuk Bahan Bangunan, FABA PLN Tingkatkan Hasil Panen Padi

Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi Napi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pemanfaatan FABA tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberikan bekal keterampilan bagi napi Lapas Nusakambangan.

Mereka akan dilatih untuk mengolah FABA menjadi bahan bangunan, seperti batako, paving blok, dan genteng.

Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Februari 2025.

Sebagai langkah awal, hasil produksi dari FABA akan digunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam Lapas. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi para napi.

FABA, limbah yang bernilai tinggi

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

FABA yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi besar sebagai bahan konstruksi.

Baca juga: PLN Sulap Abu Batu Bara PLTU Jadi Pupuk Silika

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batubara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasil pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Selain untuk bahan bangunan, FABA juga bisa digunakan sebagai pupuk yang mendukung sektor pertanian.

Dampak bagi ekonomi dan lingkungan

Program pemanfaatan FABA ini tidak hanya memberikan keterampilan bagi napi, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dengan biaya lebih rendah.

Dengan tersedianya bahan bangunan dari FABA, biaya konstruksi dapat ditekan, sementara lapisan masyarakat yang lebih luas bisa merasakan manfaatnya.

Lebih jauh, hasil olahan FABA oleh napi diharapkan mampu menciptakan produk yang memiliki nilai jual, sehingga setelah bebas mereka dapat memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Subholdingnya PLN Indonesia Power (PLN IP) memberdayakan narapidana untuk memanfaatkan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Faba ini akan ditingkatkan nilai tambahnya untuk dijadikan material bahan bangunan hingga pupuk oleh komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Menurutnya, pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan ini sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG).

Di samping itu, kata dia, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan.

Darmawan menjelaskan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan melalui keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).

Dia menjelaskan, Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas. Ke depannya, hasil olahan Faba dari warga binaan Lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batu bara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasilka pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Menurutnya, dengan adanya pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan maka akan mendorong ekonomi kerakyatan dan memberikan bekal yang bermanfaat jika Napi tersebut telah kembali ke masyarakat.

"Pemanfaatan Faba ini dapat menciptakan multiplier effect baik dari sisi lingkungan, pembangunan hingga perekonomian," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN IP ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan.

"Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus.

Dia mengatakan, dengan program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba.

Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan.

"Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Imipas RI) berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengapresiasi peran PLN dalam meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Adapun, melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi fly ash and bottom ash (FABA).

Agus mengatakan, PLN memiliki produk yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Pasalnya, PLN juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi, seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama (Dirut) PLN untuk membangun balai latihan kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2025).

“Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," katanya dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, PLN ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dia menjelaskan, FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depan, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

Darmawan menegaskan, PLN juga ingin memastikan bahwa pelatihan itu memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan.

“Dengan begitu, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Inipas) bersama PT PLN (Persero) bekerja sama meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) bagi warga binaan Lapas Nusakambangan. Nantinya, warga binaan akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkan limbah PLTU ini menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan PLN memiliki produk FABA yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Limbah PLTU ini bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan. Ini adalah langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Agus pun mengapresiasi peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi ketika kembali ke masyarakat.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

"PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan," ucapnya.

Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Darmawan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

"PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan," ucapnya.

Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Darmawan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Lamongan, iNewsTuban.id – Dalam upaya memberikan akses listrik yang lebih merata kepada masyarakat, PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhasil memberikan sambungan listrik gratis kepada 12 warga Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses listrik mandiri.

Kegiatan penyalaan listrik secara simbolis dilaksanakan hari ini dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra; Satgas Wilayah BNPT, Ahmad Rezza; Assistant Manager Niaga & Pemasaran PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, Hery Subrata; serta Manager PT PLN (Persero) ULP Brondong, M. Andrian Wijaya.

 

 

Salah satu penerima bantuan, Shun’an, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan ini. Shun’an, yang sehari-hari bekerja serabutan seperti membersihkan masjid dan bekerja sebagai tukang becak, mengaku penghasilannya tidak menentu sehingga sulit untuk mendapatkan akses listrik secara mandiri.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada BNPT dan PLN,” ucap Shun’an penuh antusias. Kini, ia tidak lagi bergantung pada aliran listrik dari tetangganya dan dapat lebih leluasa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Manager PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro, I Made Agus Dwi Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN dan BNPT untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. 

“Kami berharap bantuan ini dapat mendorong produktivitas warga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka,” ujarnya.

Langkah ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil, mendapatkan akses listrik yang layak. PLN terus berkomitmen mendukung program elektrifikasi nasional untuk mewujudkan Indonesia terang.

 

 

Satuan Tugas Wilayah Jawa Timur (Satgaswil Jatim) Sinergitas BNPT Kabupaten Lamongan, Ahmad Rezza, bahwa hadirnya kami bersama pihak PLN di lapangan guna memastikan sudah menyala semua dan bisa dipakai. Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah wujud Negara hadir melalui kegiatan Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Program kali ini kami mengangkat tema “Terangi Negeri dengan Sinergi”. Semoga Sinergisitas ini meberikan dampak positif yang sangat dirasakan manfaatnya guna mendukung terciptanya lingkungan yang terang, damai dan harmoni.

Pada kesempatan ini juga hadir Kepala Desa Sedayulawas, Heni Fikawati  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Sinergisitas dan PT PLN, khususnya BNPT yang telah bersinergi selama ini. Sebagai Kepala Desa Sedayulawas saya berharap kegiatan Sinergisitas seperti ini terus ditingkatkan dan peduli dengan masyarakat kami, tutup Heni.

Editor : Prayudianto

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia berharap Kementerian Imipas dan PLN dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Menteri Agus mengatakan pertemuan ini adalah bentuk sinergi Kementerian Imipas dan PLN dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1/2025).

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi," jelasnya kepada Darmawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Menteri Agus menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi para napi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Imipas, melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), telah menerapkan program tabungan bagi warga binaan dan tahanan. Tabungan untuk para napi ini berasal dari cashback saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan menggunakan wartel.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (2/1/2025). (dok. Kementerian Imipas)

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, PLN memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi, seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Darmawan menilai olahan material konstruksi mampu menekan ongkos bangun rumah modular dan menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menyambut harapan Menteri Agus, Darmawan mengatakan PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis, sekaligus pelatihannya. Lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) akan jadi proyek percontohan model pengelolaan berkelanjutan.

Darmawan pun berharap proyek percontohan ini dapat direplikasi di 631 lapas, rutan dan bapas di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN. Darmawan menuturkan program pengolahan sisa hasil PLTU sudah 2 tahun belakangan, namun belum mampu tampil produktif untuk menekan cost pembangunan Rumah seperti yang pihaknya diharapkan.

Salah satu kendala PLN adalah tingginya upah tenaga kerja. Oleh karena itu, penjelasan Menteri Agus soal pihaknya memiliki tenaga kerja produktif 95 persen dari total penghuni lapas/rutan/bapas dan lahan (tempat pelatihan dan produksi) dapat menjadi solusi dari kendala PLN selama ini.

Keduanya lalu sepakat menuangkan kerja sama ini dalam rencana memorandum of understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kembali ke Menteri Agus, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pihaknya serta PLN akan membentuk satuan tugas. Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan rumah murah untuk masyarakat luas.

"Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkas dia.

(aud/dhn)

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dasar hukum yang sejauh ini belum diterbitkan berisiko menimbulkan dualisme antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dengan Kementerian BUMN.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang bahwa terdapat risiko dualisme antara Danantara dan Kementerian BUMN, selama belum ada landasan hukum yang kuat guna mengakomodasi gerak Danantara.

“Danantara sudah memanggil dan deklarasi ada 7 BUMN yang berada di bawahnya. Ini kan belum ada dasar hukumnya,” ujar Herry kepada Bisnis, Senin (26/11/2024).

Danantara di bawah komando Muliaman D. Hadad sejak pekan lalu diketahui telah memanggil 3 dari 7 direksi BUMN yang rencananya bakal dikelola. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah BRI, PLN, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, pertemuan dengan perusahaan negara lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, MIND ID, dan Pertamina batal berlangsung pada pekan ini.

Herry turut mencermati pemosisian Danantara dalam kapasitasnya di tujuh BUMN tersebut. Sebab, hingga saat ini, Danantara bukan pemegang saham ataupun pengendali karena lembaga ini belum menerima pengalihan saham dari pemerintah.

“Menurut UU BUMN, Kementerian BUMN itu adalah kuasa pemerintah sebagai pemegang saham. Kalau posisinya ada dua seperti ini, yang mungkin terjadi gerak BUMN akan semakin lambat dan ada jebakan birokrasi baru,” ucapnya.

Dia menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas terkait pembentukan Danatara. Jika lembaga baru ini akan menjadi superholding, maka mandat kuasa pemegang saham di Kementerian BUMN harus diakhiri.

“Kalau percaya dengan Danantara, beri kekuasaan penuh pada lembaga tersebut sehingga evaluasinya menjadi jelas dan terukur,” pungkas Herry.

Dalam perkembangan lain, Muliaman D. Hadad menyatakan bahwa lembaga yang dinakhodainya bakal diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Prabowo.

Seiring dengan hal tersebut, dia menuturkan nantinya payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) juga akan segera diteken oleh Kepala Negara.

“Tentu saja dilihat dari waktu presiden tapi dari danantara semua sudah siap. InsyaAllah [kemungkinan tahun ini]. Pak Presiden juga cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada hambatan perihal proses peluncuran Danantara.

Menurutnya, alasan instansi ini tak kunjung diresmikan karena masih menunggu proses penerbitan payung hukum. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa struktur Danantara berjalan secara baik dan mengikuti undang-undang pasar modal.

“Jadi, mesti comply, kami harus mengikuti undang-undang pasar modal. Contohnya seperti itu. Jadi kami akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tuturnya.