Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

BOGOR,investor.id -Industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian hukum. Padahal, sawit merupakan komoditas strategis yang menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi, termasuk penguatan hilir yang diusung pemerintah.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan menjelaskan, ketidakpastian hukum dan berusaha, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit, di mana teridentifikasi 37 instansi terlibat. Lalu, terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan kebijakan yang mudah berubah.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Senyum bahagia terlihat di wajah Puti Guntur Soekarno saat hadir di hadapan para kader PDI Perjuangan Surabaya pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Rumah Makan Joss Gandos, Surabaya, 26 November 2024. Kebahagiaan tersebut muncul setelah kabar gembira datang: pemerintah akhirnya mencabut TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno sebagai dalang dari peristiwa G30S PKI.

Dalam pidato virtualnya, Puti, yang juga anggota MPR RI, dengan tegas menyampaikan rasa bangga atas keputusan tersebut. “Kini, TAP MPR yang menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S PKI sudah dicabut. Kita patut bangga karena ini membuktikan bahwa Bung Karno tidak terlibat sedikit pun dalam organisasi terlarang itu,” ungkap Puti melalui Zoom kepada kader PDI Perjuangan.

Menyusul pencabutan TAP MPR tersebut, Puti pun menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Cita-cita Bung Karno adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, mari terus bergerak dan aplikasikan Pancasila dalam setiap langkah kita. Sekarang nama Bung Karno sudah bersih, kita harus semakin bersemangat!" ujar Puti yang juga merupakan cucu dari Presiden pertama RI, Soekarno.

Acara tersebut juga menjadi momentum bagi Puti untuk memberikan penguatan kepada PAC dan ranting PDI Perjuangan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam mengimplementasikan Pancasila. Aliyudin, Staf Ahli Puti, menambahkan bahwa tujuan dari acara sosialisasi ini adalah untuk memperkokoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata.

“Mbak Puti ingin agar Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai konsep yang tertulis," kata Aliyudin.

Lebih lanjut, Aliyudin mengungkapkan bahwa pencabutan TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno terlibat dalam G30S PKI juga dipertegas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato ulang tahun partai. "Secara logika, tidak mungkin Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Presiden terlibat dalam kudeta terhadap dirinya sendiri," tegas Aliyudin.

Aliyudin juga menekankan bahwa langkah konkret dari Puti dalam mengamalkan Pancasila dapat dilihat dari program-program beasiswa seperti PIP dan KIP Kuliah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa, yang merupakan bagian dari cita-cita Bung Karno.

“Program beasiswa ini adalah bentuk nyata dari upaya Mbak Puti untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno. Mari kita dukung langkah-langkah nyata ini agar semakin banyak generasi penerus bangsa yang bisa maju dan berprestasi,” ujar Aliyudin.

Dengan semangat baru dan keyakinan bahwa nama Bung Karno telah dipulihkan, Puti mengajak semua kader PDI Perjuangan untuk lebih solid dan aktif dalam menjaga marwah partai. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa semangat perjuangan Bung Karno tetap hidup dalam setiap langkah kita.

Editor : Arif Ardliyanto

KOMPAS.com -Maria Ulfah adalah tokoh emansipasi yang aktif memberi perhatian pada isu hak-hak perempuan sejak masa pergerakan nasional.

Ia juga tercatat sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum.

Pada masa pendudukan Jepang, Maria Ulfah ditunjuk menjadi satu dari dua orang perempuan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menduduki beberapa jabatan, termasuk di antaranya menjadi sekretaris perdana menteri, hingga Menteri Sosial.

Berikut ini biografi singkat Maria Ulfah.

Riwayat Pendidikan Maria Ulfah

Maria Ulfah lahir pada 18 Agustus 1911, di Serang, Banten. Ia merupakan putri dari Bupati Kuningan, Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan RA Hadidjah Djajadiningrat.

Lahir dari keluarga priayi, Maria Ulfah berkesempatan mendapatkan pendidikan yang baik.
Setelah sempat menghabiskan masa kecilnya di Kuningan, saat masuk sekolah dasar, ia dikirim oleh ayahnya ke Jakarta.

Ia menempuh pendidikan di Jakarta hingga lulus Sekolah Menengah Koning Willem III School.

Meski ayahnya menginginkannya menjadi dokter, Maria Ulfah bersikeras mengambil jurusan hukum.

Pilihan ini didasari oleh panggilan hatinya, yang tidak bisa tinggal diam kala melihat perempuan-perempuan di sekitarnya, termasuk bibinya, kerap mendapatkan perlakuan semena-mena, direndahkan, dan menderita karena itu.

Pada 1929, Maria Ulfah mulai menempuh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda.

Maria Ulfah mendapat gelar sarjana hukum pada 21 Juni 1933, dan menjadi sarjana hukum perempuan pertama di Indonesia.

Peran Maria Ulfah

Selama menempuh pendidikan di Belanda, Maria Ulfah mengenal sejumlah tokoh pergerakan nasional, misalnya seperti Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sjahrir adalah salah satu orang yang memberikan banyak pengaruh secara ideologis kepada Maria Ulfah.

Sjahrir pula yang mengajaknya ke pertemuan-pertemuan politik seperti Liga Anti Kolonialisme di Leiden.

Setelah menyelesaikan studinya, Maria Ulfah kembali ke Indonesia pada Desember 1933.

Sebulan kemudian, ia bekerja di kantor Residen Cirebon dengan tugas menyusun peraturan lalu lintas.

Masih di tahun yang sama, Maria Ulfah pindah ke Jakarta dan menjadi guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah.

Di sekolah inilah ia bertemu dengan Santoso Wirodihardjo, yang akhirnya menjadi suaminya.

Jakarta -

Gagasan mengenai dasar negara diusulkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr Soepomo. Apa perbedaan usulan dari ketiga tokoh tersebut?

Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944, Letnan Jendral Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk melakukan segala persiapan sebelum membentuk negara merdeka yang berdaulat, termasuk merumuskan dasar negara.

Di gedung Chuo Sangi In, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri oleh hampir 68 tokoh pergerakan nasional, termasuk Muhammad Yamin, Dr Soepomo, dan Ir Soekarno, yang merupakan tokoh perumusan Pancasila.

Pada sidang tersebut, ketiga tokoh pendiri negara mengusulkan gagasan mengenai dasar negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Rumusan Dasar Negara Menurut Muhammad Yamin

Mengutip buku Kisah Pancasila yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada 2017, perumusan "Pancasila" sebagai dasar negara dimulai pada hari Selasa, 29 Mei 1945, ketika seorang ahli hukum bernama Muhammad Yamin memulai pidatonya berjudul "Republik Indonesia".

Dalam pidatonya, dia membuka pemaparan dengan menceritakan sejarah kerajaan kuno Nusantara. Ia berpendapat bahwa perumusan dasar negara perlu dilihat berdasarkan aspek sejarah masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sriwijaya sebagai "Negara Indonesia Pertama" dan Kerajaan Majapahit sebagai "Negara Indonesia Kedua".

Setelah memaparkan sejarah dan berbagai teori politik, ia kemudian menutup pidatonya dengan mengusulkan lima prinsip yang harus dimiliki Indonesia dalam dasar negara, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soepomo

Pada 31 Mei 1945, Dr Soepomo mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara dalam pidato berjudul "Negara Totaliter". Ia membuka pidatonya dengan memberikan pemaparan mengenai berbagai teori yang dikemukakan oleh para pemikir Eropa.

Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia dan bukan "menjiplak" sifat masyarakat luar negeri. Ia juga dengan tegas mengkritik kebudayaan Barat yang dinilai terlalu bersifat "individualis" dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan.

Usai berpidato, Soepomo kemudian mengusulkan beberapa prinsip yang perlu dimasukkan dalam dasar negara Indonesia, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Rumusan Dasar Negara Menurut Soekarno

Pada 1 Juni 1945, giliran Ir Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato yang berjudul "Negara Pancasila". Ia memulai pidatonya dengan mengajukan pertanyaan "Apa itu kemerdekaan?" kepada para hadirin dalam sidang BPUPKI.

Menurut Soekarno, kemerdekaan bukan tujuan akhir dari suatu negara, melainkan adalah "jembatan emas," yang mengantarkan kepada cita-cita kebangsaan.

Soekarno juga menambahkan bahwa dasar negara tidak perlu dibuat berdasarkan teori "pelik" dan "terperinci", melainkan dibangun berdasarkan prinsip sederhana yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia sehari-hari.

Di depan tokoh-tokoh pergerakan nasional, Soekarno menyampaikan lima asas negara yang ia sebut sebagai "Pancasila", yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan

Perbedaan Usulan Dasar Negara dari 3 Tokoh

Merangkum Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) "Saya Indonesia Saya Pancasila" yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut perbedaan usulan dasar negara dari tiga pendiri negara.

1. Diksi yang digunakan dalam setiap rumusan

2. Urutan sila-sila (atau poin) yang diusulkan

3. Jumlah rumusan yang diusulkan. Muhammad Yamin mengusulkan total 10 rumusan (5 tertulis dan 5 lisan), Soepomo dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Namun, secara umum ketiganya menyampaikan jumlah poin yang sama.

4. Cara penyampaian rumusan berbeda. Moh Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan. Sementara Soepomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan.

Hasil Keputusan Sidang

Setelah sidang selesai, BPUPKI kemudian membentuk 'Panitia Sembilan' yang diketuai oleh Ir Soekarno untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh ketiga tokoh.

Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyetujui rumusan "Pancasila," yang disampaikan oleh Soekarno, dengan mengubah penomoran dan menyempurnakannya menjadi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah disahkan sebagai dasar negara, rumusan Pancasila mendapat kritik oleh berbagai pihak karena dinilai hanya memasukkan unsur Islam dan melupakan unsur agama lainnya.

Akhirnya, Mohammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Usul ini diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sebagaimana dikutip dari Modul Pancasila yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.

(faz/faz)

Jakarta (ANTARA) - Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober di Indonesia mengingatkan masyarakat akan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) / Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dimana ideologi Pancasila dijadikan landasan untuk melawan upaya yang ingin merongrong kedaulatan negara.

Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara serta mengandung makna yang dalam bagi ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia berperan penting dalam memperkuat identitas, nilai, dan moral bangsa.

Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila menjadi fondasi bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mengatasi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, yang dapat mengganggu eksistensi, kedaulatan, dan integritas bangsa. Ketahanan ini meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan.

Pancasila yang terdiri dari lima sila menawarkan kerangka moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut mengandung nilai-nilai yang mendukung ketahanan nasional.

Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menumbuhkan spiritualitas dan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbangsa.

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial.

Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", mengutamakan kebersamaan dan toleransi di antara berbagai suku, agama, dan budaya.

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berfokus pada distribusi kesejahteraan yang merata.

Penelitian oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas nasional.

Hasil studi tersebut menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

Makna Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila menekankan pada keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Dalam peristiwa tersebut, Pancasila menjadi benteng untuk melawan ideologi yang ingin merongrong eksistensi bangsa.

Masyarakat Indonesia umumnya pada hari itu menaikkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI dan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober.

Peringatan ini memiliki makna simbolis sebagai komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga penting untuk tetap menjadi pijakan bersama di masa kini dan mendatang.

Dalam konteks ketahanan nasional, Hari Kesaktian Pancasila dapat dipahami sebagai momentum untuk memperkuat identitas bangsa. Dengan memahami dan menghayati Pancasila, masyarakat akan lebih merasa memiliki bangsa ini, yang berujung pada penguatan nasionalisme.

Hari Kesaktian Pancasila juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu, peringatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dampak buruk globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi penangkal terhadap pengaruh negatif dari globalisasi yang sering mengikis nilai-nilai luhur lokal yang dimiliki bangsa ini.

Teori ketahanan nasional yang diajukan oleh Nasution (1984) menekankan bahwa ketahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai social glue atau pengikat sosial yang mengikat berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan.

Implementasi Nilai Pancasila

Untukmengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah perlu dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Suhendar (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda.

Terkait pembangunan ekonomi berbasis Pancasila, pengembangan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merupakan implementasi sila kelima Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui program-program ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Masyarakat yang majemuk membutuhkan dialog antarbudaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian oleh Rakhmawati (2022) menunjukkan bahwa dialog ini mampu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat.

Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya simbol, tetapi juga menjadi pedoman yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya merayakan hari bersejarah ini, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momen refleksi dan komitmen untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi ketahanan dan kemajuan bangsa Indonesia

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Bandung -

Setiap tahunnya, Indonesia memperingati dua hari penting yang berhubungan dengan Pancasila, yakni Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Meski sama-sama berlandaskan ideologi Pancasila, kedua hari ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, dirayakan pada tanggal yang berbeda, dan memiliki makna yang berbeda pula.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih keliru membedakan antara kedua peringatan ini. Untuk itu, penting bagi kita memahami perbedaan antara Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila, agar bisa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peringatan tersebut.

Tanggal Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya dimana hari ini, Selasa (1/10/2024) merupakan peringatannya. Sementara Hari Lahir Pancasila diperingati pada 1 Juni.

Jadi perlu diingat, meski jatuh di tanggal 1 namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila berbeda.

• 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

• 1 Oktober : Hari Kesaktian Pancasila

Makna Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hari Lahir Pancasila memiliki sejarah yang berkaitan dengan momen perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Hasil perumusan dasar tersebut kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak tahun 2016, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi hari libur nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober berkaitan dengan momen pemberontakan Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30SPKI). Hari Kesaktian Pancasila 2024 adalah peringatan ke-59 sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G30S PKI).

Saat Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia ia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Ia menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni

Dilansir situs BPIP, peringan Hari Lahir Pancasila berawal dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut, para tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno pun menyampaikan gagasan masing-masing tentang rumusan dasar negara Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Soekarno menyampaikan pidatonya tentang konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni secara resmi telah ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termuat dalam Keppres RI No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa,

• Pertama: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

• Kedua: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.

• Ketiga: Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober

G30S/PKI terjadi karena keinginan PKI untuk mengubah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunisme. Untuk mewujudkan hal itu, PKI berusaha untuk menyingkirkan para petinggi TNI AD karena berseberangan politik mereka.

PKI kemudian melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh beberapa anggota TNI AD. Untuk menghilangkan jejaknya, seluruh korban dibuang ke dalam sumur yang disebut dengan Lubang Buaya.

Seluruh rangkaian pemberontakan ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Begitu mengetahui aksi ini, TNI langsung memburu PKI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto.

Namun, mayat para korban baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Kemudian, Presiden Soekarno memimpin upacara pemakaman para korban G30S PKI di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Presiden Soekarno juga mengangkat para korban G30S PKI sebagai Pahlawan Revolusi. Untuk mengenang mereka yang gugur, diperingatilah Hari Kesaktian Pancasila

Korban G30S PKI tersebut terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD, yaitu:

• Jenderal Ahmad Yani

• Mayjen R Soeprapto

• Mayjen MT Haryono

• Mayjen S Parman

• Brigjen DI Panjaitan

• Brigjen Sutoyo

• Lettu Pierre A Tendean.

Itu dia perbedaan Hari Lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal peringatan, makna dan sejarah singkatnya. Semoga membantu!

(tya/tey)

Makassar -

Hari Kesaktian Pancasila merupakan salah satu peringatan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peringatan ini berkaitan erat dengan peristiwa kelam pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) atau G30S PKI.

Sebagai sebuah peringatan penting, peristiwa bersejarah tersebut diperingati secara nasional setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk mengingatkan akan pentingnya memegang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Lalu, seperti apa sejarah peringatan Hari Kesaktian Pancasila? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Mengutip dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pancasila sebagai ideologi negara sempat mengalami sejumlah tantangan. Peristiwa G30S PKI menjadi salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap pengakuan dan penghormatan Pancasila.

Pemberontakan tersebut dianggap sebagai upaya kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. PKI dinilai berupaya mengubah ideologi yang dianut bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi komunis.

Sejarah mencatat enam perwira tinggi (jenderal) dan satu perwira menengah TNI AD tewas dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Kendati demikian, hingga saat ini pelaku maupun motif pemberontakan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan akademisi.

Untuk mengenang peristiwa yang hampir mengancam eksistensi ideologi bangsa Indonesia tersebut, pemerintahan menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Dalam laman resmi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), disebutkan bahwa pada mulanya Hari Kesaktian Pancasila hanya diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966.

Pada tanggal 24 September 1966, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh jajaran Angkatan Bersenjata.

Melalui Keputusan Nomor (Kep/B/134/1966) tanggal 29 September 1966, Jenderal Soeharto selaku Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh orde Angkatan Bersenjata. Dengan adanya keputusan tersebut, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan.

Setelah naik menjadi Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966).

Tema Hari Kesaktian Pancasila

Merujuk pada pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024, tema Hari Kesaktian Pancasila yang diusung pada tahun ini, yaitu "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas." Tema tersebut sejalan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan Pancasila sebagai landasannya.

Pedoman Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Selain merilis tema untuk dijadikan sebagai acuan untuk agenda, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024 akan dilaksanakan upacara di tingkat pusat.

Upacara Hari kesaktian Pancasila nantinya dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah berikut rincian pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila.

• Hari, tanggal: Selasa, 1 Oktober 2024
• Pukul: 08.00 WIB s.d. selesai
• Tempat: Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Luban Buaya, Jakarta Timur
• Pakaian:
  Pria: Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
  Wanita: Pakaian Nasional
  TNI/POLRI: Pakaian Dinas Upacara (PDU) III

Adapun di tingkat daerah dilakukan di kantor instansi masing-masing secara luring, begitu pun dengan instansi sekolah.

Ucapan Hari Kesaktian Pancasila

Selain upacara, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah dengan membagikan ucapan di media social.

Berikut ini kumpulan ucapan Hari Kesaktian Pancasila yang dapat menjadi referensi untuk detikers:

1. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Bersama Pancasila, kita wujudkan Indonesia Emas yang makmur, berkeadilan, dan sejahtera. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam membangun bangsa yang lebih maju.
2. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Dengan Pancasila sebagai pijakan, kita semua berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas yang berdaulat dan sejahtera.
3. Mari kita rangkul keberagaman dalam bingkai persatuan, seperti yang diajarkan oleh Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
4. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Mari kita terus bersatu, bekerja, dan berinovasi demi masa depan gemilang Indonesia.
5. Bersama Pancasila, mari kita bergandeng tangan menuju Indonesia Emas yang maju, berkeadilan, dan bermartabat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Semoga nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi pedoman kita dalam mencapai cita-cita bangsa.
6. Pancasila adalah warisan luhur bagi generasi muda. Mari kita jadikan nilai-nilainya sebagai pedoman hidup. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
7. Pancasila adalah kunci menuju Indonesia Emas. Di Hari Kesaktian Pancasila ini, mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera di masa depan.
8. Dengan semangat Pancasila, kita terus berupaya membangun Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
9. Mari kita hidupkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
10. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mari kita satukan hati dan tekad untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bersama dalam perbedaan, kita kuat menghadapi setiap tantangan.

Nah, demikianlah ulasan lengkap mengenai Hari Kesaktian Pancasila 2024, mulai dari sejarah, tema, panduan upacara, serta ucapannya. Semoga bermanfaat, detikers!

(urw/alk)

Jakarta -

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024. Hari ini untuk memperingati pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, serta mengenang para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI.

Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59 mengusung tema "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas."

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-59, kamu bisa menggunakan berbagai kata-kata atau ucapan Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024 untuk dibagikan ke media sosial (medsos).

Berikut ini beberapa rekomendasi contohnya:

Kata-kata Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024

1. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ke-59 pada tanggal 1 Oktober 2024! Mari kita wujudkan Indonesia Emas dengan pengamalan Pancasila!
2. Pancasila hadir sebagai panduan bangsa untuk bersikap, berperilaku, serta bersatu mewujudkan Indonesia tangguh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!
3. Selamat Hari Kesaktian Pancasila! Lewat Pancasila, kita yang terdiri beragam suku, budaya, bahasa dan agama dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
4. Indonesia akan semakin bertumbuh dan tangguh saat warga negaranya senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ke-59!
5. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ke-59 di 2024! Pancasila tak butuh diucapkan kelima butirnya. Namun ia butuh diamalkan dalam kehidupan nyata.
6. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024! Kesaktian Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal tangguhnya sebuah bangsa.
7. Pancasila adalah dasar negara yang senantiasa membuat perbedaan menjadi kekayaan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024!
8. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ke-59 Tahun 2024! Pancasila merajut keragaman menjadi suatu keindahan, dan Pancasila itu mempersatukan.
9. Jangan hanya menghafal Pancasila, terapkan juga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari! Selamat Hari Kesaktian Pancasila ke-59 tanggal 1 Oktober 2024!
10. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024! Jangan cuma teriak merdeka tanpa aksi, karena segala sesuatu yang tidak disertai dengan tindakan hanyalah omong kosong.
11. Merawat kesaktian Pancasila agar keberagaman dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang ke-59 di tahun 2024!
12. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024! Tuntaskan kemiskinan dan kebodohan dengan saling membantu sesame bangsa seperti yang diajarkan Pancasila.
13. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Mari kita jaga kesaktiannya untuk Indonesia sejahtera. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila!
14. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024! Perjuangan pahlawan akan menjadi sia-sia kalau kita tak melanjutkan perjuangan pahlawan kita.
15. Jangan mengakui sudah mengamalkan Pancasila kalau belum bisa menghargai bangsa. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2024!

Kata-kata Bertemakan tentang Kesaktian Pancasila

1. "Indonesia akan semakin bertumbuh dan tangguh saat warga negaranya senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila."
2. "Pancasila telah mempersatukan perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat. Banggalah atas persamaan maupun perbedaan karena keduanya adalah karunia Sang Pencipta."
3. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang enggan melupakan sejarah. Kita selalu bisa belajar dari kisah kelamnya masa lalu agar tidak kembali terulang di masa depan."
4. "Berbaik hatilah kepada siapa pun yang menolongmu, tapi jangan biarkan para pengkhianat merajalela. Basmi hingga ke akar-akarnya."
5. "Pancasila yang kita ketahui bukanlah sekadar untuk dihapal dan dilantunkan saat upacara bendera melainkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari."
6. "Keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan negeri yang sudah sejak lama dipersatukan oleh Pancasila. Mari kita junjung tinggi Ideologi Bumi Pertiwi."
7. "Bunga mawar tidak perlu menyebut harumnya ke seluruh penjuru dunia, namun keharumannya sendiri menyebar melalui sekitarnya."
8. "Pancasila telah mempersatukan perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat. Banggalah atas persamaan maupun perbedaan karena keduanya adalah karunia Sang Pencipta."
9. "Kesaktian Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal tangguhnya sebuah bangsa."
10. "Cara termudah bagi kita untuk bangkit di hari ini bukanlah dengan cara berperang melainkan mewujudkan persatuan dan kesatuan."
11. "Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera."
12. "Negeri kita kaya, kaya-raya, Saudara-Saudara. Berjiwa besarlah! Gali! Bekerja! Gali! Bekerja! Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia."
13. "Pancasila adalah pedoman bernegara selalu menjadi kekuatan sumber kesaktian buat inspirasi, motivasi bagi keluarga dan masyarakat."
14. "Para pendahulu kita telah berhasil menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kini giliran kita menjaganya!"
15. "Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan suatu gurauan belaka, melainkan benar-benar sepenuhnya didukung dengan kekuatan dari bangsa kita sendiri."

(wia/imk)

Medan -

Setiap tahun, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S PKI tanggal 30 September 1965. Peringatan Hari Kesaksian Pancasila digelar setiap tanggal 1 Oktober.

Salah satu cara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah dengan mengunggah kata-kata ucapan selamat di media sosial. Caption media sosial yang baik akan menyebarkan rasa nasionalisme terhadap para juang pahlawan yang telah gugur.

Bagi detikers yang ingin turut merayakan hari bersejarah tersebut, berikut ini detikSumut telah merangkum kata-kata ucapan selamat Hari Kesaktian Pancasila yang cocok dijadikan caption di media sosial. Simak di bawah ini

Ucapan Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024

1. Karena mereka mati untuk mengemban cita-cita bangsa, kematian para pahlawan atas nama Pancasila tidak sia-sia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024

2. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara, tetapi juga ideologi semua orang, yang menyatukan dan mempersatukan kita yang berbeda-beda.

3. Prinsip persatuan Indonesia bukan hanya khayalan; itu benar-benar didukung oleh kekuatan bangsa kita sendiri. Selamat 1 Oktober 2024, Hari Kesaktian Pancasila.

4. Mari kita semarakkan dan tetap semangat seperti pahlawan kita terdahulu.

5. Meskipun berbeda, kita tetap satu. Pancasila menyatukan kita dengan nama Indonesia.

6. Mari kita heningkan cipta seraya mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur atas nama pancasila.

7. Mari kita terus berjuang demi kesatuan bangsa dengan semangat pahlawan kita.

8. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024. Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju.

9. Mari terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024."

10. Pancasila adalah pondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober!

11. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024. Jadikan momen ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

12. Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

13. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024. Pancasila Sakti, Indonesia Jaya!

14. Pancasila itu keberagaman, keberagaman yang dihormati dunia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

15. Saya Indonesia, Saya Pancasila. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

16. Mari bangkit dari segala keterpurukan dan bangkit maju menuju Indonesia adil dan sejahtera. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024.

17. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024. Indonesia maju, berlandaskan Pancasila.

18. Selamat memperingati Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Kita Indonesia, Kita Pancasila.

19. Indonesia tangguh berlandaskan Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024!

20. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024.

21. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh!

22. Mari kita tingkatkan semangat kebangsaan dan rasa cinta pada negara ini! Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024.

23. Pancasila mengajar kita tentang keragaman yang indah dalam satu kesatuan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024!

24. Mari kita merenungkan nilai-nilai Pancasila dan berkomitmen untuk menjaga kesatuan bangsa. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024.

25. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 2024. Mari kita mengimplementasikan nyata nilai-nilai Pancasila.

26. Pancasila adalah sumber kekuatan bagi Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024!

27. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia.

28. Perjuangan rakyat Indonesia bukan hanya berasal dari masa lalu; itu terkait dengan hari ini, hari esok, dan masa depan. Kami terus berjuang. Mari kita bekerja sama untuk mendukung Indonesia yang adil dan sejahtera. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

29. Pancasila memungkinkan kita yang berasal dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama untuk bersatu dalam satu negara, Indonesia.

30. Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah perjalanan sejarah Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara yang harus terus diingat oleh kita para generasi penerus bangsa.

Demikianlah ucapan selamat hari kesaktian 2024 yang bisa kamu jadikan caption di media sosial kamu. Semoga membantu kamu ya, detikers!

Artikel ini ditulis Nanda M, Marbun, mahasiswa magang bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

(astj/astj)

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung pemutaran kembali film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Pemutaran film itu dinilai bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

Menurut Mahyudin, film tersebut memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa.

"Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mayhudin dalam keterangan tertulis dari MPR, Rabu (20/9/2017).

Mahyudin menyampaikan itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di Denpasar, Bali, hari ini. Hadir pula Wakil Rektor III Universitas Udayana Prof Dr Ir I Made Sudarma.

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Gatot memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu agar mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut tidak terulang.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," kata Mahyudin.

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba.

"Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba," ungkapnya.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus.

"Adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," imbuhnya.

Mahyudin mengaku waktu kecil berulangkali menonton film G30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan.

"Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perangi Korupsi dan Narkoba

Di tempat yang sama Mahyudin mengungkapkan tiga masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Mahyudin mengajak mahasiswa untuk memerangi bersama tiga masalah itu.

Dalam masalah korupsi, Mahyudin mengatakan korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi terjadi baik di pusat maupun daerah. Mulai dari anggota DPR hingga anggota DPRD, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala desa.

"Negara ini tidak akan maju kalau masih ada korupsi. Korupsi harus dihilangkan kalau Indonesia mau maju. Kita sepakat korupsi harus diperangi bersama," imbuhnya.

Dalam masalah narkoba, Mahyudin menyebutkan data dari BNN bahwa setiap hari 50 orang meninggal karena narkoba. "Kasus yang terbaru adalah PCC di Kendari. Beberapa pelajar menjadi korban. Kita harus sama-sama memerangi narkoba," imbuhnya.

Sedangkan dalam masalah radikalisme, Mahyudin mengatakan masih ada paham-paham yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dan telah membubarkan satu ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Kita harus melawan bersama-sama paham-paham radikal itu karena paham-paham itu telah memecah bangsa," ucapnya.

Empat Pilar MPR, lanjut Mahyudin, adalah juga untuk menghadapi tiga masalah dan tantangan Indonesia itu. Empat Pilar MPR menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa.

"Indonesia adalah negara besar. Empat Pilar telah mempersatukan ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama. Empat Pilar adalah alat pemersatu. Kita mempunyai perekat yaitu Pancasila. Masyarakat sebenarnya menyadari adanya perekat itu. Masyarakat harus memahami ideologi," kata Mahyudin.



VIDEO 20detik: Cerita Pengangkat Jenazah Para Jenderal Korban PKI di Lubang Buaya(ega/nwy)