Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Muzhafi, dan istri Tom, Franciska Wihardja, menyambangi Komnas HAM sore ini. Mereka mengadukan dugaan kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka di kasus impor gula.

"Hari ini kami mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komnas HAM. Pengaduan terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom Lembong," kata Zaid di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Zaid merasa hak Tom Lembong mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasihat hukum tak dipenuhi. Menurutnya, Kejagung melanggar hak Tom untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

"Padahal Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Dia menuding ada unsur politis dalam penanganan perkara itu. Dia mengungkit posisi Tom Lembong dalam Pilpres 2024.

"Kami masih sangat meyakini bahwasanya ada hal-hal berbau politik dalam proses penangkapan atau penahanan dan penetapan tersangka dari Pak Tom Lembong ini," ucap dia

"Kenapa setelah sembilan tahun proses ini baru dilaksanakan dan kenapa proses ini dilaksanakan setelah pagelaran Pilpres 2024 kemarin," lanjut Zaid.

Dia meminta Komnas HAM turut melakukan investigasi dan pengawasan dalam penangan perkara itu. Dia merasa ada pelanggaran hak asasi Tom.

"Itu yang kami minta agar kepada Komnas HAM melakukan penyelidikan-penyelidikan dan investigasi apakah apa yang kami rasakan, Pak Tom merasakan dan keluarga rasakan ini, benar bahwasanya ada pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi di dalam KUHAP dalam proses penetapan tersangka," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari pihak Tom Lembong. Dia mengatakan Komnas HAM akan mempelajari aduan itu.

"Kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Thomas Lembong ya terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka (kasus) impor gula. Kami tentu harus mempelajari kasus ini," ucap Hari.

Dia mengatakan Komnas HAM bakal mengkaji pengaduan yang masuk. Dia menyebut Komnas HAM punya waktu tujuh hari kerja untuk mempelajari kasusnya.

"Ini akan kita pikirkan bareng-bareng ya di Subkomisi Penegakan, seperti apa kasus ini. Karena kan kalau di kami itu ada kebiasaan bedah kasus, jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan (Rumondang/detikcom)

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.

Menteri Hak juga Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan sebelum diangkat sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas menceritakan masa lalunya menjadi juru parkir.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

"Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak," kata Pigai dalam rapat.

Saat memperkenalkan diri itu Pigai pun mengklaim dirinya meniti karier dari jenjang paling dasar yaitu pegawai honorer.

Bahkan, Pigai mengaku sempat menjadi juru parkir sebelum diterima sebagai PNS hingga ditunjuk menjadi Menteri.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir," kata Pigai.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. jadi staf khusus dapat jabatan struktural, fungsional, jadi Pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Rapat DPR bersama Kementerian HAM hari ini diagendakan untuk saling memperkenalkan jajaran anggota dewan dan kementerian.

Tak hanya itu, Kementerian HAM turut akan memaparkan rencana kerja mereka ke depan kepada DPR termasuk terkait usulan anggaran Rp 20 T.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Dengan begitu, pembangunan HAM bisa maksimal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024), Pigai yang didampingi Wamen HAM Mugiyanto Sipin menceritakan dirinya pernah jadi tukang parkir, pegawai honorer, dan PNS, staf khusus menteri hingga pimpinan Komnas HAM.

"Dan hari ini menjadi menteri," kata Pigai disambut tepuk tangan hadirin.

Pigai lalu bicara urgensi kementerian HAM dan aspek-aspeknya. Menurut dia, pembangunan HAM meliputi fisik dan non fisik. Karena itu tidak bisa diberikan anggaran kecil.

"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM. Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari 20 triliun cuma 40 miliar nggak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih," katanya disambut tepuk tangan.

Dalam wawancara usai pidato, Pigai menegaskan kementeriannya akan melakukan pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik.

"Saya sudah sampaikan ya, tolong tulis tidak boleh edit-edit supaya Ibu Menteri bisa membaca dan Kepala Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri jadi tahu teknik untuk masuk-masuk," jelasnya.

Kira-kira butuh anggaran berapa, Pak?

"Kalau negara punya kemampuan, saya maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM," kata Pigai dilansir detikNews.

"Bisa kalau negara punya anggaran, saya maunya 20 triliun," tambahnya.

Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun