Bisnis.com, JAKARTA - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyebut wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD terbuka sudah bergulir bahkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya sempat menyinggung soal wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

"Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menurut Supratman, wacana tersebut perlu dipertimbangkan karena berbagai alasan. Misalnya, amanat UU yang tidak secara spesifik mengharuskan pemilihan secara demokratis berarti secara langsung. Kemudian, soal efisiensi anggaran dan aspek sosial.

Politisi Partai Gerindra itu membantah apabila wacana itu otomatis bakal menyebabkan kemunduran demokrasi. Dia menyinggung bahwa Pilkada yang diharapkan bukan hanya prosedural semata, tetapi juga substansinya.

Menurut Supratman, perlu kajian lebih dalam terkait dengan Pilkada terutaa jika yang terjadi hanya inefisiensi dan habisnya uang negara tanpa hasil maksimal.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita pada 2029. Masih panjang ya," paparnya.

Adapun Supratman menyebut wacana itu sudah bergulir sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu, Supratman sempat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama beberapa bulan.

Mantan Ketua Baleg DPR itu lalu menyebut wacana itu belum diputuskan atau menjadi usulan resmi. Dia menyebut pemerintah akan melakukan kajian sehingga nanti tercapat kesepakatan antara partai-partai politik.

"Bukan berarti ini sebuah keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji. Dia menganggap, kepala daerah dipilih DPRD termasuk juga demokratis.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata Supratman.

Sebagai kader Partai Gerindra, Supratman berharap, wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. "Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh, Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, sistem seperti itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelas Supratman.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah, termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. "Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar Supratman.