Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral kedua dengan otoritas imigrasi Kamboja di Bali. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan isu keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, serta Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna. Salah satu dari hasil utama dari pertemuan ini adalah penandatanganan Letter of Intent (Lol), sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan perlindungan warga negara dari risiko migrasi non-prosedural.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," jelas Yuldi dalam keterangan resminya, Selasa (20/5/2025).

Tren peningkatan WNI yang bepergian ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir ini, disertai dengan munculnya kasus-kasus online gambling dan scamming yang melibatkan pekerja non-prosedural, menjadi latar belakang penguatan kerja sama ini. Indonesia juga menilai perlunya penempatan atase imigrasi di Kamboja, untuk memperkuat koordinasi bilateral di lapangan.

Pada sisi kebijakan nasional, Indonesia telah mengambil langkah konkret melalui penguatan regulasi. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memasukkan ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga aktif dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural dengan menunda penerbitan paspor dan keberangkatan di titik-titik perlintasan.

Tercatat dari bulan Januari hingga April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif dalam mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi mereka juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini terdapat 185 desa binaan yang menjadi mitra dalam peningkatan kesadaran warga mengenai pentingnya proses migrasi yang aman dan sesuai prosedur.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," ucap Agus.

Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi seperti ini untuk menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan keimigrasian antar negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutup Agus.

(ega/ega)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi kemarin, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi KPK hingga mantan Menteri Kominfo membantah terima uang judol.

1. Dedi Mulyadi kunjungi KPK bahas upaya realokasi anggaran Pemprov Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK panggil 6 saksi kasus korupsi proyek di Kabupaten Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kuasa hukum Ridwan Kamil ajukan penundaan sidang gugatan Lisa Mariana

Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

Selengkapnya baca di sini.

4. Budi Arie bantah terima 50 persen uang hasil perlindungan situs judol

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, membantah narasi yang menyebut dia menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol) yang dilakukan sejumlah oknum pegawai Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital).

Selengkapnya baca di sini.

5. Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, ini identitas korban

Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, Senin (19/5), mengatakan jajarannya dan PT Kereta Api Indonesia masih mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang dengan tujuh kendaraan roda dua yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

(aud/azh)

Bandung -

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(hsa/iws)

NEW ORLEANS, KOMPAS.com - Sebanyak 10 narapidana (napi) melarikan diri dari Penjara Orleans Parish di New Orleans, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (16/5/2025) dini hari.

Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan berat seperti pembunuhan. Satu orang berhasil ditangkap kembali, sementara sembilan lainnya masih buron dan dianggap bersenjata serta berbahaya.

Aksi pelarian diketahui saat petugas melakukan penghitungan narapidana pada pukul 08.30 waktu setempat. Para tahanan diduga kabur sekitar pukul 00.23 waktu setempat, dengan cara menjebol sel mereka dan memanfaatkan lubang pipa untuk meloloskan diri.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” ujar Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, dalam konferensi pers terkait napi kabur dari penjara New Orleans.

Bongkar toilet dan panjat dinding

Menurut keterangan kantor sheriff, para narapidana awalnya merusak pintu geser sel hingga terlepas dari rel.

Mereka kemudian mencopot toilet dari dinding dan mematahkan jeruji besi di sekeliling lubang pipa. Setelah keluar dari sel, mereka memanjat dinding dan melintasi jalan raya di dekat penjara.

Foto-foto dari dalam penjara menunjukkan lubang di dinding dengan potongan jeruji yang bersih, memudahkan akses keluar.

Beberapa pesan juga ditemukan ditinggalkan oleh para tahanan, termasuk tulisan “To Easy LoL” disertai gambar wajah tersenyum menjulurkan lidah dan tanda panah mengarah ke lubang pelarian.

Dapat bantuan dari dalam?

Pihak berwenang menduga para pelaku mendapat bantuan dari dalam penjara. Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut pelarian ini sebagai situasi serius dan meminta warga melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya, dikutip dari BBC pada Sabtu (17/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu pelarian akan dikenai tuntutan hukum.

Tersangka ditangkap sembunyi di bawah mobil

Satu narapidana yang berhasil ditangkap adalah Kendall Myles. Ia ditemukan di pusat kota New Orleans setelah terekam kamera pengawas dan dikenali melalui teknologi pengenalan wajah. Polisi menangkapnya saat ia bersembunyi di bawah sebuah mobil di garasi parkir.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan kembali di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” kata pernyataan resmi Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan narapidana lainnya masih dalam pencarian. FBI dan US Marshals turut dilibatkan dalam perburuan.

Nama dan foto disebarkan

Polisi New Orleans telah merilis nama-nama dan foto para buronan melalui media sosial X. Penjara Orleans Parish sendiri berada sekitar 3 kilometer dari kawasan wisata French Quarter, pusat kota New Orleans.

Sheriff Huston sebelumnya menyebutkan jumlah tahanan yang kabur mencapai 11 orang. Namun, angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi 10.

Beberapa korban dari para tahanan yang melarikan diri telah diberi informasi mengenai perkembangan situasi.

Sejumlah narapidana tersebut diketahui menghadapi dakwaan kekerasan berat termasuk pembunuhan.

NEW ORLEANS - Lubang persegi panjang di dinding sel itu cukup besar untuk dilewati satu orang. Tepat di sebelahnya, toilet dan wastafel logam telah dicabut dari dinding.

Di atas lubang itu, seseorang telah mencoret-coret gambar wajah dengan lidah menjulur dan pesan-pesan mengejek untuk pejabat Kantor Sheriff, dengan mengatakan, ?Terlalu mudah. LOL."

?Sepuluh narapidana, yang mungkin mendapat bantuan dari petugas penjara, berhasil kabur dari penjara New Orleans pada Jumat dini hari, melarikan diri melalui lubang di dinding sel,? ungkap pernyataan Kantor Sheriff Orleans Parish.

?Para narapidana itu kemudian terlihat dalam video pengawasan keluar melalui pintu di dermaga pemuatan, setelah menanggalkan seragam penjara oranye mereka dan mengenakan pakaian sipil, sebelum memanjat tembok dan berlari menyeberangi jalan tol,? ujar Sheriff Susan Hutson.

Polisi Negara Bagian Louisiana mengatakan pada hari Jumat (16/5/2025) bahwa salah satu narapidana yang kabur, Kendell Myles, 20 tahun, telah ditangkap di French Quarter, New Orleans.

Yang lainnya, Robert Moody, 21, ditangkap Jumat malam. Kantor Sheriff memperingatkan para tahanan yang melarikan diri lainnya, termasuk seorang pembunuh yang dihukum, harus dianggap "bersenjata dan berbahaya."

"Kami memiliki indikasi para tahanan ini menerima bantuan dalam pelarian mereka dari orang-orang di dalam departemen kami," ungkap Sheriff Hutson pada hari Jumat, menambahkan para pengawas dan anggota staf tingkat bawah sedang bekerja ketika para narapidana melarikan diri dari penjara, yang disebut Orleans Parish Justice Center, sekitar pukul 1 pagi.

?Seorang pegawai sipil kantor sheriff yang merupakan satu-satunya orang yang memantau sistem keamanan di bagian penjara tempat pelarian terjadi telah meninggalkan posnya pada saat itu untuk mendapatkan makanan,? papar seorang juru bicara kantor pada Jumat malam.

?Tiga karyawan Kantor Sheriff telah diskors tanpa gaji,? ujar dia.

Para pejabat mengatakan mereka sedang menyelidiki beberapa kegagalan keamanan. ?Meskipun penjara tersebut dikunci pada pukul 10:30 malam sebelum pelarian, para narapidana mulai mengutak-atik pintu sel yang terkunci pada pukul 12:23 dini hari, dan akhirnya mendobraknya,? ungkap Kantor Sheriff.

Kantor tersebut menyalahkan "kunci dan pintu yang rusak" atas pelanggaran tersebut, dan Sheriff Hutson mengatakan dia sebelumnya telah mengeluhkan kunci tersebut kepada hakim dan pejabat kota.

Jeworski Mallett, kepala pemasyarakatan di Kantor Sheriff, mengatakan para narapidana telah melarikan diri dari bagian penjara tempat pintu geser dapat dipaksa keluar dari jalurnya, sehingga orang dapat masuk dan keluar sesuka hati.

?Wastafel dan toilet logam telah dilepas dari dinding di dalam sel, dan bautnya telah dilepas,? ujar dia.

"Kami tahu bahwa ini tidak dapat dilepas dari dalam, jadi kami sedang menyelidikinya untuk mengetahui secara pasti siapa yang memasuki area ini, jenis pekerjaan apa yang dilakukan, apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, dan apakah ini pekerjaan orang dalam," ungkap dia.

?Empat pengawas dan 36 anggota staf sedang bekerja pada saat itu,? papar dia.

?Sekitar sepertiga kamera keamanan di penjara tersebut saat ini tidak dapat dioperasikan," ujar Kantor Sheriff, termasuk tiga kamera di unit tempat pelarian itu terjadi.

?Pejabat menyadari selama penghitungan rutin pada pukul 8:30 pagi pada hari Jumat bahwa para tahanan itu hilang,? papar Sheriff Hutson.

Dia mengatakan kantor tersebut kemudian mengaktifkan "protokol darurat" dan mulai mencari para narapidana.

"Kami mengakui tidak ada cara orang dapat keluar dari fasilitas ini tanpa ada semacam celah keamanan," ujar Sheriff Hutson.

Dia menjelaskan, "Hampir mustahil, tidak sepenuhnya, tetapi hampir mustahil bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan dari luar."

Kantor Sheriff sebelumnya mengatakan 11 narapidana telah melarikan diri tetapi kemudian mengoreksi jumlahnya menjadi 10.

Dikatakan mereka secara keliru mencantumkan seorang narapidana sebagai pelarian yang sebenarnya masih dipenjara.

Sebagian besar pelarian berusia 20-an; yang termuda berusia 19 tahun, dan yang tertua berusia 42 tahun.

Derrick Groves, 27 tahun, sedang menunggu vonis, setelah ia dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, menurut kantor kejaksaan distrik.

Pelarian itu memicu kritik tajam terhadap Kantor Sheriff dari para pejabat yang mempertanyakan bagaimana 10 narapidana berhasil melarikan diri dan mengapa kantor tersebut tidak segera memberi tahu publik.

"Seseorang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, dan tidak ada alasan untuk ini," tegas jaksa agung Louisiana, Liz Murrill, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Ia menyerukan penyelidikan untuk menentukan apa yang telah terjadi.

"Ini tidak dapat diterima, dan begitu para pelanggar ini kembali ditahan, harus ada akuntabilitas yang nyata," ungkap dia.

Jason Williams, jaksa distrik Orleans Parish, mengatakan dalam wawancara di WDSU, stasiun televisi lokal, bahwa pelarian itu adalah "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena ia, publik, dan media berita tidak segera diberi tahu ketika para narapidana melarikan diri.

Dia mengemukakan kemungkinan penyelidikan oleh dewan juri agung untuk memeriksa siapa yang terlibat.

Dia mengatakan kantornya juga telah menghubungi para saksi yang terlibat dalam kasus narapidana tersebut untuk memberi tahu mereka bahwa para pria itu telah melarikan diri.

?Saya punya pertanyaan yang mendalam saat ini, kami merasa takut terhadap orang-orang yang cukup berani untuk maju dan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus ini," ujar dia.

Dia menjelaskan, "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya karena kepemimpinan yang buruk dan kurangnya transparansi."

Mayor Silas Phipps Jr., pemimpin biro investigasi Kantor Sheriff, mengatakan para pejabat "bekerja di setiap sudut" untuk menemukan para narapidana. Siapa pun yang membantu mereka, menurut dia, juga akan dituntut.

Kantor Sheriff menepis kritik mereka tidak segera memberi tahu orang lain tentang pelarian tersebut.

United States Marshals, Kepolisian Negara Bagian Louisiana, dan Divisi Percobaan dan Pembebasan Bersyarat Louisiana telah diberitahu pada pukul 9:30 pagi, dan Departemen Kepolisian New Orleans diberitahu segera setelah itu.

Sheriff Hutson memberi tahu Dewan Kota New Orleans pada bulan Oktober bahwa penjara tersebut memiliki sekitar 1.500 narapidana, jauh di atas batas 1.250 narapidana yang ditetapkan Dewan dan jauh lebih banyak daripada 900 narapidana yang dapat ditangani oleh stafnya, NOLA.com melaporkan tahun lalu.

Sementara kejahatan kekerasan di New Orleans menurun, Sheriff Hutson mengatakan dalam artikel tersebut, telah terjadi gelombang orang yang didakwa hanya dengan pelanggaran ringan seperti pelanggaran, pencurian di toko, dan penyerangan sederhana.

"Kami masih harus menahan mereka," papar dia kepada Dewan selama sidang anggaran tahunannya, NOLA.com melaporkan. "Itu membebani fasilitas kami."

F.B.I. menawarkan hadiah USD5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan seorang pelarian, dan Crimestoppers GNO menawarkan hadiah USD2.000.

Gubernur Jeff Landry dari Louisiana memposting di Facebook, "Anda bisa lari, tetapi Anda TIDAK BISA BERLINDUNG. Kami akan memburu Anda masing-masing."

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi," ujar dia.

Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian "media innovation hub".

Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

"Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses hukum pelaksanaan putusan pengadilan.

"Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna-ajudikasi, artinya kami sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Komjen Pol. Eddy dalam acara tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam, serta sejumlah besar amunisi.

Eddy menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan.

"Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna-ajudikasi sementara, penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob. Apalagi barang-barang amunisi," katanya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut sehingga berjalan tanpa kesalahan penanganan.

Pasalnya, kata dia, pihaknya meminimalisir kesalahan atau adanya potensi timbulnya korban ketika terjadi kesalahan dalam menangani pemusnahan berbagai barang bukti itu.

Ke depan, Eddy berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan akan terus berlanjut, agar tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Pindad Sigit Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal. Kami berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya mengaku berterima kasih kepada BNPT karena Pindad sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan pemusnahan, yakni perwakilan dari MA, Kejaksaan Agung, Detasemen Khsusus (Densus) 88/Anti-Teror (AT) Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memusnahkan barang bukti berupa senjata api hingga amunisi terkait aksi terorisme yang terjadi tahun 2025 di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut kegiatan pemusnahan itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

"Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," ujar Eddy dalam sambutannya, dikutip Jumat (16/5).

Eddy memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur ketat untuk memastikan keamanannya.

Ia menyebut barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob apalagi barang-barang amunisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy juga berterima kasih atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti itu sehingga dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa menyebut pihaknya berkomitmen penuh mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," katanya.

NEW DELHI - Sapi di India memang memiliki kedudukan istimewa mengingat mayoritas penduduk negara itu beragama Hindu.

Hewan pemamah biak itu dihormati sebagai simbol kesucian dan dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi.

Dalam tradisi Hindu, sapi dianggap sebagai simbol kesucian dan kemakmuran. Penghormatan terhadap sapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Hindu di India.

Namun, penghormatan ini telah memicu kekerasan oleh kelompok vigilante yang mengklaim melindungi sapi, sering kali menargetkan minoritas seperti Muslim dan Dalit.

Perlindungan untuk Sapi Memunculkan Kekerasan

Sejak 2010, India telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang dilakukan kelompok vigilante sapi.

Menurut laporan Reuters pada 2017, sebanyak 28 orang tewas dan 124 lainnya terluka dalam 63 serangan terkait sapi antara 2010 hingga pertengahan 2017.

Kelompok vigilante sapi sering kali menargetkan Muslim dan Dalit, yang dianggap terlibat dalam perdagangan atau konsumsi daging sapi.

Tindakan kekerasan ini mencerminkan ketegangan sosial dan agama yang mendalam di India. Beberapa insiden telah memicu protes dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak minoritas di negara tersebut.

Data menunjukkan kekerasan oleh kelompok vigilante sapi meningkat setelah 2014, bertepatan dengan naiknya pemerintahan nasionalis Hindu.

Pada 2019, terjadi 10 insiden dengan 6 korban tewas dan 18 terluka. Meskipun jumlah insiden menurun pada 2020 dan 2022, pada 2024 terjadi lonjakan dengan 8 insiden yang menyebabkan 8 kematian dan 12 luka-luka.

Pada 2024, terjadi beberapa insiden kekerasan oleh kelompok vigilante sapi, termasuk serangan di Chhattisgarh dan Haryana yang menyebabkan beberapa kematian.

Kekerasan oleh kelompok vigilante sapi tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga berdampak pada ekonomi, terutama bagi komunitas yang bergantung pada perdagangan sapi.

Ketakutan akan serangan telah mengganggu mata pencaharian banyak orang, memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

Media sosial telah digunakan oleh beberapa kelompok vigilante untuk menyebarkan propaganda dan bahkan mendokumentasikan serangan mereka.

Platform seperti Instagram telah dikritik karena lambat dalam menghapus konten yang mempromosikan kekerasan, meskipun ada laporan tentang penyalahgunaan platform tersebut oleh kelompok ekstremis.

Pemerintah India telah menghadapi kritik karena dianggap tidak cukup tegas dalam menanggapi kekerasan oleh kelompok vigilante sapi.

Mahkamah Agung India pada 2017 memerintahkan setiap negara bagian menunjuk petugas polisi khusus guna menangani masalah ini.

Namun, implementasi kebijakan ini bervariasi dan sering kali tidak efektif dalam mencegah kekerasan lebih lanjut.

Jakarta -

Edukasi hukum tidak harus kaku dan formal. Banyak jaksa kini memanfaatkan media sosial, forum warga, hingga metode kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan hukum ke masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hadirnya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025 yakni Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum.

Nominasi Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum diberikan kepada jaksa-jaksa yang aktif menyampaikan edukasi hukum dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan masyarakat. Baik sebagai bagian dari tugas maupun karena dorongan pribadi, jaksa dalam kategori ini dinilai atas inisiatif dan dampaknya dalam membumikan hukum.

Salah satu Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025, Pujiyono Suwadi sekaligus Ketua Komisi Kejaksaan RI mengapresiasi adanya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam mengedukasi hukum.

"Bagus ya, jadi kalau Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum itu kan soal bagaimana jaksa dengan instrumen, perangkat yang ada, dia bisa beradaptasi untuk kemudian menggunakan itu bagi pengabdian secara maksimal khususnya dalam penegakan hukum," ujar Pujiyono kepada detikcom, Kamis (15/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Fachrizal Afandi, Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 sekaligus Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya. Ia menegaskan bahwa kreativitas dalam penegakan hukum tetap harus selaras dengan aturan.

"Jadi penegakan hukum itu memang harus dilakukan secara kreatif tapi tetap berpedoman pada aturan dan norma hukum yang ada. Tapi bagaimana di tengah batasan norma hukum itu jaksa bisa kreatif, misalnya melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tertentu," jelas Fachrizal.

Pada tahun sebelumnya, Adhyaksa Awards telah memberikan penghargaan kepada lima jaksa tangguh dan berprestasi di masing-masing nominasi. Tahun ini, dua nominasi baru ditambahkan untuk semakin menyoroti prestasi dan kinerja luar biasa para jaksa di seluruh Indonesia.

Berikut tujuh nominasi Adhyaksa Awards 2025:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan kepada panitia siapa saja jaksa yang layak mendapatkan Adhyaksa Award 2025. Panitia berharap masyarakat memberikan informasi dengan benar, runut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

(idn/idn)

Buleleng -

Warga negara (WN) Estonia (47) ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Khusus TPI Singaraja, Senin (12/5/2025) malam. Ia ditangkap di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, karena membuat keributan akibat mabuk alkohol.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian serta Perbekel Pancasari," kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, Kamis (15/5/2025).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Singaraja, PM diketahui telah melebihi izin tinggal alias overstay di Bali selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda. PM sebelumnya datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

"Saat ini WNA dimaksud sedang dalam detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," jelas Hendra.

(hsa/gsp)