JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar telah diproses secara hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran mengatakan perusahaan ditemukan memroduksi pupuk palsu dan tak sesuai standar setelah menerima laporan pengaduan.

Menanggapi laporan ini, pihaknya segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1%. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15%.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain melakukan proses hukum, Mentan mengatakan pihaknya telah melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia menerangkan, angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yaitu sebesar Rp 19 juta per hektare (Ha). Apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp 600 miliar dan Rp 3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare (rugi) Rp 19 juta," kata Mentan.

Amran telah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," imbuhnya. Ia menegaskan, tindakan ini akan mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Ia menyampaikan, keyakinan itu muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sektor pertanian Indonesia yang tengah menghadapi tiga tantangan besar.

Hal itu diungkap Moeldoko dalam konferensi pers di gedung Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, menyikapi urgensi dari program Regenerasi Petani di Indonesia.

"Data statistik terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya generasi z itu populasinya hanya 2,14 persen yang ada dalam sektor pertanian," katanya.

Menurut Moeldoko situasi itu perlu dipikirkan serius. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada tiga masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi.

Tantangan pertama, lanjut Moeldoko, adalah menyusutnya lahan baku pertanian yang berkurang hingga 50.000 hingga 70.000 hektare setiap tahun.

"Luas lahan baku pertanian kita sekitar 45 juta hektare, namun setiap tahun terjadi pengurangan signifikan," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, produktivitas pertanian Indonesia juga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara jumlah petani semakin menyusut dengan usia yang semakin tua.

Hal ini diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urgensi yang harus segera ditangani agar tidak terjadi paradoks, di mana pertumbuhan penduduk meningkat, tetapi sektor pertanian terus menurun.

"Ini sebuah urgensi yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sebagai solusi, Moeldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) mendukung pendanaan program Regenerasi Petani di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Moeldoko menyatakan bahwa Indonesia siap mengimplementasikan konsep ini melalui kurikulum bagi lulusan SMA dan sekolah tinggi. FAO berkomitmen memberikan bantuan dana Rp7,5 hingga Rp8 miliar per proyek.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menggelontorkan dana internal untuk proyek Regenerasi Petani di Indonesia senilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten FAO Representative Program in Indonesia Ageng Herianto dalam konferensi pers peluncuran program Regenerasi Petani di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu.

"Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO sebagai save money itu sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar per proyek," ujarnya.

Dikatakan Ageng, proyek ini merupakan bagian dari technical cooperation project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan.

Proyek itu dirancang bergulir selama dua tahun, mulai 1 Januari 2024 hingga Desember 2025. FAO bekerja sama dengan KSP mendiseminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media massa, sehingga dapat menciptakan "champion-champion" baru yang menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Ini betul betul nanti dipergunakan untuk kapasitas training untuk tiga angkatan. Tetapi kami juga merancang dengan KSP untuk mendiseminasikan lewat sosial media, bagaimana hasil yang ada, kemudian champion-champion yang terlahir dari proyek ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya," katanya.

Ageng menambahkan bahwa pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta per angkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Itu kriteria yang kita miliki supaya tidak direpotkan dengan sekolahnya. Mereka fokus dan mereka memang harus pekerja. Itu yang kita fokuskan program ini," ujarnya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024