Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana (exchange of prisoner).

Dalam rapat koordinasi virtual, Senin (21/4), Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan pemerintah Malaysia Zulia menyampaikan antusiasmenya terhadap wacana pertukaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa Malaysia ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Dirinya melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Prancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan," ucap dia menambahkan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Langkah berikutnya akan melibatkan tim teknis dari kedua negara untuk menyusun prosedur operasional, mekanisme pertukaran, serta kriteria dan persyaratan narapidana yang dapat dipertukarkan.

Dengan adanya inisiatif itu, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang manusiawi, transparan, dan mengedepankan kerja sama regional dalam penegakan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril di gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu," jelas Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal batas Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 warga Indonesia yang ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, yaitu tahanan yang telah mendapatkan vonis penjara dan yang masih menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim gabungan Indonesia dan Malaysia akan merumuskan tahanan mana saja yang bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis akan dibahas lebih lanjut.

"So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," jelas Saifuddin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat membentuk tim gabungan atau working group untuk membahas pertukaran narapidana.

Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Ia mengatakan, meski kedua negara belum memiliki perjanjian yang mengikat terkait pertukaran narapidana, ia yakin riwayat persahabatan kedua negara akan mempercepat proses tersebut.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insya Allah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan, saat ini terdapat 5.000 narapidana WNI yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, kata dia, terbagi dua, yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi kedua-dua (golongan narapidana) ini jumlahnya membawa 5.000," kata Saifuddin.

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

Reynhard Sinaga akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan jika Inggris setuju predator seks itu dipulangkan ke Indonesia. Sebab tidak mudah untuk menepatkan Reynhard di Lapas biasa.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah," kata Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

"Itu orang harus dimasukkan ke dalam maximum security (penjara dengan keamanan maksimum). Dan yang ada untuk itu hanya di Nusakambangan," sambungnya.

Dia mengatakan proses pemulangan Reynhard ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pihaknya harus memikirkan secara matang agar langkah yang diambil tak menimbulkan masalah baru.

"Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga. Orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa, akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi," ucap Yusril.

Kendati begitu, wacana pemulangan Reynhard masih pada tahap diskusi awal. Adapun upaya pemulangan itu berawal dari permintaan keluarga Reynhard.

"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke kementerian koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard. Apakah akan melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

"Karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Nah jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," imbuh Yusril.

Sebagai informasi, Reynhard dihukum penjara seumur hidup karena menjadi predator seksual. Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai 'predator seksual jahat' yang memangsa pria-pria muda yang mabuk pada malam hari. Reynhard diduga menggunakan obat penenang untuk membuat korbannya tidak sadar sebelum merekam serangan. Kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Dia ditangkap hanya ketika satu korban terbangun.

Pada Desember 2020, Mahkamah Banding Inggris menetapkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga diperberat dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan. Hukuman ini lebih berat dibanding pengadilan pertama.

Pada pengadilan pertama, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas. Di tingkat banding, waktu minimum itu ditambah menjadi 40 tahun.

Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat bahwa hukuman seumur hidup total 'tidak tertutup' pada kasus pembunuhan berat saja. Jaksa mengatakan tambahan hukuman menjadi 40 tahun baru dapat mengajukan permohonan bebas adalah yang terberat menyangkut kasus bukan pembunuhan.

Hukuman ini diperberat karena jumlah korban bertambah 23 orang. Awalnya, korban Reynhard berjumlah 195 orang, kini menjadi 206 orang.

Simak Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Urusan Luar Negeri Kemenko Kumham Ahmad Daffa menegaskan tidak ada tekanan dari Pemerintah Australia terkait pemindahan narapidana Bali Nine. Ia menekankan Indonesia berdiri tegak terhadap hukum.

"Tidak ada tekanan sama sekali. Patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang dan kalah. Ini murni niat baik Presiden Prabowo. Patut diingat proses permintaan permohonan tahanan Bali Nine sudah sejak dahulu, sejak 2005," kata Ahmad dalam konferensi pers melalui siaran Youtube Kemenko Kumham, Senin (16/12/2024).

Ahmad menegaskan tidak ada hal yang ditutupi saat pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024). Ia menyebut Pemerintah Australia hanya meminta transfer narapidana ini tidak ramai di negaranya.

"Dan kami sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita, dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, kenapa tidak," bebernya.

Dengan adanya transfer narapidana, diharapkan terjadi timbal balik jika nanti hal yang sama terjadi pada Indonesia. "Apa pun bisa dimungkinkan terjadi di masa depan. Tidak hanya pemindahan, tapi pertukaran narapidana," imbuh Ahmad.

Sebelumnya, lima terpidana 'Bali Nine' resmi dipindahkan ke negara asal mereka, Australia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan kelima napi itu tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Semuanya tetap berstatus tahanan."Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Yusril menegaskan kelima napi Bali Nine tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Prabowo Subianto. Kelima anggota gembong narkoba itu telah mendarat di Australia pagi tadi. Kelimanya, yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia