Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa konsesi apapun, termasuk barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," ujar Said kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Said, pertemuan Prabowo-Megawati karena keduanya merupakan sahabat lama dan hingga sekarang tidak ada keretakan di antara keduanya.

Sementara, perhatian Megawati kepada situasi yang dialami Sekjen PDIP Hasto merupakan harapan Megawati agar hukum menjadi panglima dan semua harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau (Megawati) sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tandas Said.

Said mengatakan pernyataan Megawati soal penegakan hukum dalam kasus Hasto merupakan bentuk harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.

Menurut Said, hal tersebut penting agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional.

"Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," pungkas Said.

Diketahui, rencana pertemuan Prabowo-Megawati kembali menguat belakangan ini. Bahkan, elite PDIP dan Gerindra mengakui, pertemuan Prabowo-Megawati bakal berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan waktu kedua tokoh nasional tersebut.

Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News