Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diwakili kuasa hukum dalam sidang mediasi pertama gugatan terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Pihak penggugat menyesalkan.

Perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

Taufik mengatakan, dalam sidang mediasi pertama ini, hakim mediator akan menanyakan apa yang para pihak mau lakukan. Setelah itu, biasanya akan menyusun proposal terkait perkara ini. Dia ingin Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah aslinya.

"Kalau dalam mediasi sekali, dua kali dia (Jokowi) tidak hadir, maka dia tidak memiliki iktikad baik. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan, keheranan masyarakat belum terjawab karena harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, siapa pun yang pernah kuliah entah selesai atau tidak apalagi kalau memiliki ijazah dia akan bangga," kata Taufiq saat ditemui wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Taufiq mengatakan, jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, dia akan memasang iklan untuk memberikan selamat.

Saat disinggung bagaimana jika yang hadir kuasa hukum Jokowi yang menunjukkan ijazah Jokowi, Taufiq mempertanyakan apakah ijazah itu boleh didokumentasikan atau tidak. Jika tidak, maka ini bukan persidangan.

"Kalau diwakili kuasa hukumnya, ini ijazah, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh didokumentasi, saya katakan ini bukan persidangan. Karena ijazah itu bukan barang gaib, ijazah itu bukti seseorang lulus, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya, dan aturan negara orang yang sekolah harus diberikan ijazah yang menandakan dia pernah sekolah," ujarnya.

Pernyataan Kuasa Hukum Jokowi

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan, Jokowi sudah memberikan surat kuasa kepadanya untuk sidang mediasi ini. Sehingga dia secara sah mewakili kepentingan Jokowi dalam perkara ini.

"Pada mediasi hari ini, oleh karena tergugat 1 dalam hal ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa, khusus melakukan mediasi kepada kami dan rekan-rekan. Untuk itu melalui kuasa yang telah diberikan, secara sah kami mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa ini pada tahap mediasi," kata Irpan.

Ia tidak menerima jika Jokowi dinilai tidak memiliki iktikad baik karena tidak hadir dalam sidang mediasi ini. Sebab, Jokowi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir.

"Tentu tidak demikian, saya akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan surat kuasa secara sah kepada seseorang yang diberi kuasa. Tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang tidak memiliki iktikad baik," terangnya.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Indonesia konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional yang berlaku termasuk Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyinggung isu maritim di kawasan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2025 di Jakarta, Jumat.

“Untuk memastikan stabilitas maritim di kawasan, Indonesia juga akan terus mendorong dialog konstruktif dalam penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan,” katanya.

Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia tetap mengutamakan penyelesaian berbagai ketegangan dan konflik secara damai dan mencari langkah dan titik temu agar kerja sama yang saling menguntungkan bisa terlaksana.

Selain itu, lanjut Sugiono, Indonesia juga akan terus memperkuat arsitektur kesehatan global yang lebih tanggap dalam rangka menjawab tantangan wabah penyakit dan pandemi di masa depan yang terus berkembang.

Dia mengatakan bahwa Indonesia bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta melakukan upaya untuk menciptakan kemandirian obat dan vaksin nasional.

Menteri Luar Negeri RI itu pun berpendapat bahwa isu kesehatan global seharusnya menjadi kepentingan bersama dalam hal kemanusiaan dan tidak dihalangi oleh persaingan geopolitik.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak punya istri atau tak menikah selama 13 tahun. Selama rentang waktu itu, dia hanya pacaran tiga kali.

Hal tersebut diungkapkan Pigai dalam pidatonya dalam prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024). Awalnya dia meminta para pejabat untuk menghindari selingkuh dan judi.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam video yang beredar dan viral itu, dikutip dari detikNews.

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai, Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kami benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun

KPK merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut akan taat hukum usai ditetapkan tersangka. KPK mengatakan apa yang diucapkan Hasto sudah sewajarnya dilakukan sebagai sekjen partai.

"Ya menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang terbesar di Indonesia," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan apa yang dilakukan Hasto seharusnya bisa memberikan contoh kepada pihak berperkara lain. Yaitu bersikap kooperatif dan taat hukum.

"Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya," kata dia.

"Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan taat penuntutan dan persidangan," tambahnya.

Atas ucapannya itu, KPK meyakini Hasto tidak akan melakukan perintangan penyidikan lagi. Karena jika itu terjadi, akan bertentangan dengan ucapannya.

"Tadi kita kembali ke pernyataan beliau bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu Harun Masiku. Hasto mengatakan warga negara yang taat hukum.

"Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," tutur Hasto dalam keterangan video yang diterima, Kamis (26/12).

Hasto mengatakan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga menyinggung soal kritik yang disampaikannya terkait demokrasi harus ditegakkan.

"PIDP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan," katanya.

"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," imbuhnya.

Simak juga video: Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendukung Menteri HAM Natalius Pigai yang menginginkan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp 20 triliun. Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM memang mahal biayanya.

"Pernyataan Menteri HAM itu buat saya surprise ya, karena dia membuka tabir yang selama ini gelap tentang kebijakan atau politik anggaran terhadap hak asasi manusia, artinya selama ini mengapa masalah HAM di Indonesia jalan di tempat nggak selesai selesai? Karena politik anggarannya tidak pernah berpihak pada hak asasi manusia. Apa yang disampaikan Menteri HAM membuka tabir itu, sekarang semua orang tahu dan kaget. Artinya apa? Menegakkan HAM dan melindungi HAM itu memang mahal," kata Amiruddin saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM akan jalan di tempat seperti 20 tahun belakangan ini jika anggarannya tidak mencukupi. "Butuh anggaran yang cukup, kalau anggaran nggak cukup seperti 20 tahun ini, 20 tahun reformasi tidak pernah ada kebijakan anggaran atau politik anggaran yang berpihak pada HAM," imbuhnya.

Amiruddin lantas bicara terkait banyaknya pihak yang menuntut keadilan atas pelanggaran HAM tapi tidak pernah terwujud. Dia menyebut itu karena anggarannya tidak mencukupi.

"Kenapa problem pelanggaran HAM selalu tuntut adanya keadilan? Keadilan itu tidak bisa diwujudkan karena anggaran untuk wujudkannya nggak ada secara signifikan. Jadi apa yang dinyatakan Pigai ini sebetulnya membuka kesadaran semua orang bahwa HAM harus ditegakkan dengan anggaran yang cukup, sehingga politik anggaran tentang HAM yang selama ini abai, sekarang tampak. Kita harap itu saja. Selama ini orang marah-marah, apakah dipikir menegakkan HAM itu murah? Kan harkat dan martabat seorang manusia tidak ternilai harganya," jelasnya.

Meskipun demikian, Amiruddin juga mengingatkan Natalius Pigai untuk tetap memberikan penjelasan rinci terkait apa yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Dia menilai tidak bisa jika Menteri HAM hanya sekadar omon-omon.

"Namun kritik saya, Pak Menteri ini baru omon-omon kan, dia perlu segera menurunkan itu kepada programnya apa. Programnya apa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa? Karena besaran anggaran itu tampak dari program apa yang mau dilakukan. Misal saya kasih contoh, tempo hari Pak Presiden Jokowi buat kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM, nah itu berhenti di tengah jalan, nggak tuntas, apakah tahun 2025 nanti program itu dilanjutkan? Dan harus tuntas, nah berapa itu anggarannya, data sementara dari Komnas HAM saja ada 7 ribu korban yang harus dibereskan," jelasnya.

"Kedua ada penyelidikan HAM yang belum kelar di Komnas HAM, apakah kementerian mau dukung penyelidikan supaya tuntas? Karena Komnas HAM nggak punya anggaran, lebih menyedihkan lagi lah. Ketiga ada persoalan real di depan mata soal HAM hari ini yaitu Papua, apakah ada program itu di situ?" lanjutnya.

Dia menyebut program yang konkret dengan tujuan dan sasaran yang jelas akan membuat postur anggaran menjadi jelas. "Jadi kalau dirancang dengan program konkret, sasaran jelas, tujuan tampak, akan tampak postur anggaran seberapa butuhnya sebetulnya itu. Tantangannya merumuskan itu, tapi prinsipnya melindungi dan memenuhi HAM butuh biaya yang besar, kalau tidak, ya jalan di tempat seperti 20tahun ini, lihat saja, nggak ada yang beres kan? Karena nggak ada perhatian," imbuh dia.

Pernyataan Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya terkait tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril mengaku tak tahu jelas maksud yang ditanyakan wartawan.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menangkap pertanyaan wartawan yakni mengenai genosida dan ethnic cleansing. Ia menyebut dua poin itu memang tidak terjadi pada 1998.

"Apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujarnya.

Yusril memahami pengadilan HAM sehingga dirinya tahu kategori pelanggaran HAM berat. Ke depan, kata dia, Pemerintah akan melakukan pengkajian mendalam terkait dugaan pelanggaran HAM.

"Saya cukup paham terhadap pengadilan HAM karena saya sendiri pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri," ujarnya.

"Tentu Pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," lanjut Yusril.

Yusril juga akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menelaah lebih lanjut soal pelanggaran HAM dan menentukan sikap. Ia menekankan Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melaksanakan hukum yang berkeadilan.

"Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama, tapi tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa Pemerintah ini, Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan," ujarnya.

Pernyataan Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Yusril menilai selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril membandingkan dengan pengalamannya mengusut kasus menjalani komisi sidang PBB.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk Pengadilan HAM, Ad Hoc, maupun Pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Berdasarkan pengalamannya itu, ia menilai tidak ada pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Di sisi lain, banyak kritik terhadap pelanggaran HAM berat di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali menekankan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril lantas menilai pelanggaran HAM berarti terjadi di zaman kolonial di tahun 1960-an. "Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi '98 yang selama ini disebut pelanggaran HAM berat? Yusril menepis hal itu.

"Enggak," ujarnya singkat. Ia tidak melanjutkan kembali alasan kenapa tidak menyebut tragedi '98 sebagai pelanggaran HAM berat.