BNPT Bakal Lakukan Asesmen ke Napi Eks JI untuk Pengajuan Grasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal melakukan asesmen ke para napiter eks Jamaah Islamiyah untuk mengajukan grasi. [366] url asal
#bnpt #terorisme #grasi #bnpt-bakal-lakukan-asesmen #yusril-ihza-mahendra #permenkumham #rutan #napi-eks #narapidana-terorisme #napi-eks-ji #indonesia #detikcom #eddy-hartono #penanggulangan #jakarta-pusat #dewan-per
Jakarta - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tengah mendorong mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) untuk mengajukan grasi ke presiden. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal melakukan asesmen ke para napiter.
"Kami akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan asesmen terhadap napiter yang ada di rutan maupun lapas. Tapi dalam konteks narapidana sudah di lapas, di situ kami akan melakukan asesmen terhadap eks JI yang di lapas kira-kira kalau sudah memang sesuai dengan syarat yang ditentukan Permenkumham pasti kami akan ajukan untuk pembebasan bersyarat," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2025).
Eddy menyebut pihaknya juga menggandeng Densus 88 Antiteror Polri hingga kejaksaan dalam asesmen tersebut. Nantinya, napi eks JI yang memenuhi syarat akan dibebaskan.
"Ini sedang dilakukan, kami akan lakukan asesmen bersama Densus, BNPT, jaksa juga, karena di dalam sudah ada tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, itu lah kita nanti untuk memberikan penilaian terhadap narapidana terorisme di lapas, apa kira-kira sudah memenuhi syarat tentang pembebasan bersyarat itu," katanya.
Lebih lanjut, Eddy menyebut napi eks JI itu jumlahnya sekitar 100 lebih. "Itu sekitar 115, sekitar segitu," katanya.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.
"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.
"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.
Simak juga Video 'BNPT: 2023 Sampai Juni 2024 Tak Ada Serangan Terorisme di Indonesia, Tapi...':
Saksikan Live DetikPagi:
(azh/dnu)
Imigrasi Medan Cegah WNI Diduga Pelaku Tindak Pidana Berangkat ke Malaysia
Kantor Imigrasi Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. [441] url asal
#kantor-imigrasi #kepolisian #pejabat #tindakan #bandara-internasional-kualanamu #polda-aceh #permenkumham-38-tahun-2021-tentang-tata-cara-pencegahan-dan-penangkalan-pasal-11-ayat-1 #4145-xi-res-2-1
Medan - Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.
Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.
"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).
Sofyan juga menyampaikan pencegahan yang dilakukan ini adalah hasil sinergitas dan kolaborasi yang baik antara lembaga terkait dalm hal ini Imigrasi dan Kepolisian.
Tindakan sinergitas ini didukung dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Permenkumham 38 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan pasal 11 ayat 1.
Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga mengapresiasi kinerja petugas yang bergerak cepat dan tanggap terhadap informasi yang diberikan.
"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan senantiasa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan penegakan hukum. Komunikasi dan kolaborasi yang baik terhadap seluruh stakeholder terkait akan tetap dipertahakan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat.
(mjy/mjy)