Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Ditjen Imigrasi memberikan cara mudah membuat paspor tanpa harus mendaftar di aplikasi M-Paspor. Hal ini hanya berlaku untuk pemohon yang memenuhi kriteria tertentu.

Berikut informasinya.

Cara Bikin Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Permohonan paspor biasanya harus dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Namun, ada beberapa ketentuan pembuatan paspor tanpa perlu mendaftar di M-Paspor. Mengutip dari Ditjen Imigrasi, ini rinciannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Aturan Penulisan Nama di Paspor

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Tanda baca tidak dicantumkan dalam nama di paspor. Dalam hal ini, nama pemilik paspor akan dituliskan utuh di paspor tanpa tanda baca apapun, misalnya:
- Ai'nun jadi Ainun
- M. Firman menjadi M Firman

Penulisan nama di paspor tanpa tanda baca merujuk pada dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, surat nikah atau ijazah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri 73/2022, pencatatan nama di dokumen kependudukan juga menggunakan standar yang sama, berupa:

(3) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dam
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada pencatatan sipil.

Lihat juga Video 'Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul. Kedua menteri membahas perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri HAM (Permenham).

"Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di seluruh Indonesia. Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN-RB sudah punya Permen tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM-nya belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM," kata Natalius kepada wartawan di Kemensos, Selasa (21/1/2025).

Sebagai contoh, Natalius menjelaskan, Permenham ini bisa berlaku untuk penyandang disabilitas mental yang dimasukkan ke dalam bui.

"Contoh, mereka yang disabilitas mental, kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan, tangkap mereka, dimasukkan ke dalam penjara atau sel khusus. Kalau dari perspektif HAM itu kan harus ditanya dulu. Jadi bagaimana supaya posisi di mana dia harus ditanya," kata Natalius.

"Misalnya dalam keadaan stabil, ketika stabil baru ditanya. Kalau suasana begini anda sakit, anda sedang mengalami ini, disabilitas mental, boleh nggak anda bisa di dalam istirahat dulu di sini sementara? Itu kan harus dilalui dengan pertanyaan," tambahnya.

Natalius juga menyoroti pemasungan terhadap kelompok disabilitas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

"Selama ini saya mendapat laporan dari NGO, civil society. Bahwa penangkapan, istilah bahasa kasarnya itu, bahasa umumnya itu, pemasungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas mental, itu berpotensi mendapat ketidakadilan," jelasnya.

Sebab itu, Natalius menilai Permenham perlu diterbitkan. Tujuannya, untuk memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

"Karena itu kami akan keluarkan peraturan-peraturan memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM. Bagi kelompok disabilitas dan kelompok vulnerable, kelompok-kelompok rentan, dan kelompok-kelompok yang minoritas yang harus mendapat perhatian. Permen kami akan keluarkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengatakan akan memberi perlindungan sosial terhadap korban HAM. Contohnya yakni korban pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diberi perlindungan dan jaminan sosial.

"Ya memang yang existing ada ya yang sekarang ini sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga kan tadi sampaikan penghormatan, perlindungan, dan pemberian akses. Nah, kita pada perlindungan sosial ya. (Contoh peristiwa HAM) Ya korban pelanggaran berat masa lalu. Ada beberapa yang diberi bantuan atau perlindungan sosial maupun juga jaminan sosial," ujar Gus Ipul.

Di samping itu, pembicaraan bersama Menteri Natalius juga membahas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi untuk penyandang disabilitas. Nantinya, Kemenham akan memperkuat regulasi yang menjadi referensi Kemensos menindaklanjuti pemenuhan perlindungan sosial penyandang disabilitas.

"Tadi juga masalah khusus memang bicara soal penyandang disabilitas. Di mana hak-haknya harus dipenuhi, perlindungannya juga harus diperkuat. Itulah yang tadi yang diinginkan, bahkan beliau nanti akan memperkuat dengan regulasi di Kementerian HAM yang bisa jadi referensi kami di sini untuk menindaklanjuti dalam rangka pemenuhan perlindungan sosialnya," imbuhnya.

Pria bernama Alon (40) di Ambon, Maluku, ditangkap lantaran memiliki sabu dalam bungkusan permen seberat 0,11 gram. Alon membeli sabu dari seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon bernama Bote.

"Saat Alon diamankan ditemukan 1 paket sabu dibungkus dalam kemasan permen Fox di genggaman tangan kirinya," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Areis Aminnullah dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Pelaku ditangkap di samping TK Fast Star di Jalan Dr. Sitanala, Talake, Kecamatan Nusaniwe, Rabu (15/1). Awalnya Alon dibuntuti karena masuk target operasi.

"Setelah mendapat informasi Alon sebagai pemakai sabu, personel Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba lalu melakukan pemantauan dan menangkap Alon," jelasnya.

Kombes Areis mengatakan Alon mengaku membeli sabu dari narapidana Lapas Kelas IIA Ambon. Napi tersebut setelah ditelusuri bernama Bote.

"Pelaku mengaku narkotika golongan 1 bukan tanaman ini dibeli dari Bote, salah satu narapidana yang kini menghuni lapas," bebernya.

Kombes Areis menuturkan Alon kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kita telah tetapkan Alon sebagai tersangka. Namun masih terus dikembangkan," imbuhnya.

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Video: Momen Penangkapan 3 Pria Jaringan Narkoba di Sulsel, 3 Kg Sabu Disita

Tanggal 13 Januari memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil. Peringatan ini sebagai bentuk dukungan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para nelayan dan masyarakat sipil di pesisir yang bergantung hidup pada hasil laut.

Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah momentum untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil yang tinggal di pesisir. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, dan masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perairan, kelautan, dan perikanan.

Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Peringatan

Menurut catatan redaksi detikcom, peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil ini bermula setelah disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KKP RI) Nomor 35/PERMEN-KP/2015 pada tahun 2015. Peraturan ini memberikan perlindungan HAM bagi pekerja informal di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Tujuan utama peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah untuk merefleksikan dan mendukung peran nelayan serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun mata pencaharian di pesisir sangat beragam, kenyataannya kemiskinan di daerah pesisir masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Perlindungan HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil

Permen KKP RI Nomor 35 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar perlindungan terhadap HAM para nelayan dan masyarakat sipil pesisir. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah pelanggaran HAM. Peraturan ini juga memastikan bahwa para pengusaha perikanan menghormati HAM seluruh pihak yang terlibat, termasuk awak kapal dan masyarakat sekitar.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tengah mendorong mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) untuk mengajukan grasi ke presiden. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal melakukan asesmen ke para napiter.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan asesmen terhadap napiter yang ada di rutan maupun lapas. Tapi dalam konteks narapidana sudah di lapas, di situ kami akan melakukan asesmen terhadap eks JI yang di lapas kira-kira kalau sudah memang sesuai dengan syarat yang ditentukan Permenkumham pasti kami akan ajukan untuk pembebasan bersyarat," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2025).

Eddy menyebut pihaknya juga menggandeng Densus 88 Antiteror Polri hingga kejaksaan dalam asesmen tersebut. Nantinya, napi eks JI yang memenuhi syarat akan dibebaskan.

"Ini sedang dilakukan, kami akan lakukan asesmen bersama Densus, BNPT, jaksa juga, karena di dalam sudah ada tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, itu lah kita nanti untuk memberikan penilaian terhadap narapidana terorisme di lapas, apa kira-kira sudah memenuhi syarat tentang pembebasan bersyarat itu," katanya.

Lebih lanjut, Eddy menyebut napi eks JI itu jumlahnya sekitar 100 lebih. "Itu sekitar 115, sekitar segitu," katanya.

Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT: 2023 Sampai Juni 2024 Tak Ada Serangan Terorisme di Indonesia, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.

"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).

Sofyan juga menyampaikan pencegahan yang dilakukan ini adalah hasil sinergitas dan kolaborasi yang baik antara lembaga terkait dalm hal ini Imigrasi dan Kepolisian.

Tindakan sinergitas ini didukung dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Permenkumham 38 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan pasal 11 ayat 1.

Dalam keadaan yang mendesak, Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pimpinan kementerian/lembaga dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan Penangkalan dan/atau Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan Pencegahan.

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga mengapresiasi kinerja petugas yang bergerak cepat dan tanggap terhadap informasi yang diberikan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan senantiasa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan penegakan hukum. Komunikasi dan kolaborasi yang baik terhadap seluruh stakeholder terkait akan tetap dipertahakan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat.

Langkah Cerdas Mencegah Penyakit Berbahaya untuk Hidup Lebih Sehat

Langkah Cerdas Mencegah Penyakit Berbahaya untuk Hidup Lebih Sehat

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan.

"Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ucap Pigai.

Ia mengatakan program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja.

"Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak," ungkap Pigai.

"Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya," imbuhnya.