JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS) lantaran diduga mengikuti demo Black Lives Matter.

Bahkan, perlindungan ini tetap diberikan bagi warga negara yang melakukan kesalahan sebagai kewajiban negara untuk melindungi warganya.

"Ya, pasti (dilindungi), warga negara kita di luar negeri. Walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang enggak salah," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril pun menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Bisa dicek ke Kementerian Luar Negeri. Biasanya kalau mereka bisa selesaikan," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) akibat pencabutan mendadak visa mahasiswa (F-1) miliknya.

Aditya ditangkap pada 27 Maret 2025, hanya empat hari setelah visanya dicabut.

Penangkapan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait dengan partisipasinya dalam gerakan "Black Lives Matter" sebagai respons terhadap kematian George Floyd pada 25 Mei 2020.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini Konsulat Jenderal RI di Chicago berkomunikasi dengan AWH dan istrinya yang merupakan warga AS. "Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," ucap Judha dalam keterangan pers, Selasa (15/4).

Judha mengatakan, AWH telah menjalani persidangan pada 10 April 2025 dengan putusan bebas dengan jaminan.

Namun, kata Judha, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengajukan banding yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 17 April 2025. "Saat ini, ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," tutur Judha.

Istri dari mahasiswa Indonesia Aditya Harsono yang ditangkap oleh agen Imigrasi Amerika Serikat pada akhir Maret lalu, membuka penggalangan dana bagi sang suami yang masih ditahan pihak berwenang.

Melalui laman gofundme, penggalangan dana yang diprakarsai oleh Peyton Harsono (istri Aditya) dan Madison Widner itu menargetkan donasi sebesar US$10.000 (setara Rp167 juta).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hingga kini dana yang terkumpul adalah sebesar US$3.803 atau sekitar Rp63 juta, atau 38 persen dari target.

Dalam keterangan di laman penggalangan dana tersebut, Peyton menyebut sang suami ditahan sejak 27 Maret oleh ICE di Marshall, Minnesota, hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut tanpa pemberitahuan.

"Aditya bukan sekadar pemegang visa pelajar, dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan bagian penting dari keluarga kami," tulis Peyton di gofundme.

"Saat ditahan, suami saya dipecat. Sebagai seorang ibu, saya berjuang keras untuk menafkahinya sambil menanggung beban emosional dan finansial yang sangat berat ini sendirian," imbuhnya.

Peyton menyebut dirinya kini terancam kehilangan apartemen, tidak memiliki asuransi kesehatan, serta tagihan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk merawat bayi mereka yang baru berusia delapan bulan.

Menurut Peyton, pencabutan visa pelajar Aditya didasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 lalu, serta penangkapannya karena melanggar jam malam selama aksi protes George Floyd.

"Kami khawatir aktivisme politiknya berperan dalam upaya menyasarnya Kasus tersebut, yang melibatkan penangkapannya karena perkumpulan yang melanggar hukum, kemudian dibatalkan demi kepentingan keadilan," ungkapnya.

Peyton mengatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS kini menggugat jaminan imigrasi, sehingga sang suami masih dalam tahanan ICE.

"Kami mohon dukungan Anda. Jika Anda dapat memberikan kontribusi, itu akan sangat berarti bagi kami. Lebih dari apa pun, kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya, bersama keluarganya," kata dia.

Saat ini, Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

Beijing (ANTARA) - Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menyebut perwakilan Indonesia di luar negeri setidaknya dapat menyediakan hak hukum sebagai bentuk perlindungan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah ketika berada di luar negeri.

"Perwakilan RI yang berada di negara asing, harus memastikan jaminan hak-hak hukum WNI yang mengalami masalah tidak dikurangi, misalnya memberikan pendampingan penerjemah atau kalau disidang di pengadilan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewakan pengacara, itu hal yang lebih mudah dan bisa rutin dilakukan," kata Hassan Wirajuda kepada Antara di Beijing pada Rabu (19/2).

Kementerian Luar Negeri RI mencatat penyelesaian 60.122 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri atau setara dengan 89 persen dari 67.297 kasus yang ditangani pada 2024.

"Memang tergantung penerapan sistem hukum di negara tempat kejadian juga, bila penerapan hukumnya berjalan baik, misalnya Singapura maka akan mengurangi masalah WNI di sana tapi bisa juga pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi masalah pekerja migran," tambah Hassan.

Namun, hal terutama, menurut Hassan adalah kebijakan perlindungan warga harus diberikan tempat yang penting dalam diplomasi. Hal itu sudah dilakukan dengan memasukkan perlindungan warga negara ke dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999.

"Memang pada awalnya tantangan Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana mengubah sikap mental, atau corporate culture kedutaan yang bisa responsif, dapat melindungi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan murah," ungkap Hassan.

Hal tersebut tidak mudah karena sesungguhnya masalah perlindungan WNI, jelas Hassan, adalah limbah dari masalah di hulu yang tidak terselesaikan dengan baik.

"Sekarang sudah banyak kemajuan, daya respon yang cepat dari perwakilan, dari diplomat kita dan juga di pemerintah pusat, tapi pola masalah WNI yang mengalami kesulitan juga berubah. Kalau dulu ada di level pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban, sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi," jelas Hassan.

Hassan mengungkapkan saat ini masalah penanganan WNI meluas ke penipuan dan perjudian daring misalnya di wilayah negara Kamboja dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri pernah berhasil memulangkan WNI yang dipekerjakan di sana dengan satu pesawat sewaan, tapi ternyata dari Indonesia sudah siap tiga pesawat sewaan yang membawa WNI untuk bekerja di kawasan perjudian daring tersebut, bahkan termasuk orang-orang yang dipulangkan Kemlu sebelumnya.

Selain itu ada juga pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan berada di luar yurisdiksi negara apapun sehingga sulit terdeteksi padahal mereka masih di bawah umur dan tidak mengerti kontrak kerja dari majikannya.

"Ini jadi tantangan juga karena sesungguhnya solusi utama adalah ke dalam negeri, meski saya katakan tidak mudah. Seperti Myanmar, pemerintahnya dalam krisis, operasional judi daring ada di tengah hutan, siapa yang bisa jangkau? Tapi ini sebagai bentuk tekanan terus kepada pemerintahnya karena kalau merasa berdaulat terhadap wilayah itu jangan sampai ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan," tegas Hassan.

Dari 67.297 kasus yang ditangani perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 55.984 kasus umum yang didominasi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan lain (57,6 persen), kasus ketenagakerjaan (23.3 persen), dan kasus WNI meninggal dunia (7,5 persen).

Sementara, 4.138 kasus lainnya yang diselesaikan sepanjang tahun 2024 tergolong kasus khusus, yang didominasi oleh kasus kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, dan kecelakaan transportasi (79,6 persen), serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 15,1 persen.

Jumlah kasus pada 2024 itu meningkat signifikan sebesar 26 persen dibanding 2023.

Pada 2024 juga diketahui 137 WNI berhasil lolos dari hukuman mati di luar negeri selama 2024. Meski demikian, masih ada 157 WNI yang masih diperjuangkan untuk bebas dari hukuman mati saat ini. Selain itu tercatat 75 WNI mendapat pengurangan hukuman dan 62 lainnya dapat langsung menghirup udara bebas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS). Keduanya ditahan terkait pelanggaran keimigrasian yang diperketat usai Presiden AS Donald Trump menjabat.

"Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima ada dua WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut salah satu WNI yang ditahan berinisial TRN. Dia ditangkap pada 29 Januari 2025 dan saat ini sudah mendapat pendampingan. Dia mengatakan TRN akan menjalani persidangan pada 10 Februari.

"Namun KJRI Houston sudah bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat dan juga sudah mendapatkan akses pendampingan," kata Judha.

WNI lainnya yang ditahan otoritas AS ialah BK. Judha mengatakan BK ditangkap di New York pada 28 Januari 2025.

BK, kata Judha, ditangkap saat melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE). Menurutnya, BK telah masuk daftar deportasi sejak tahun 2009.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Dan kemudian yang disangkutan mengajukan asylum (suaka), namun asylum-nya ditolak," jelas Judha.

"KJRI New York juga sudah berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, namun dengan istri yang bersangkutan, kondisinya sehat, yang bersangkutan juga sudah memiliki akses pendampingan hukum. Kita akan monitor proses penegakan hukumnya," sambungnya.

Judha menyebut pemerintah RI menjamin para WNI mendapatkan akses kekonsuleran, perlakuan yang baik dan mendapatkan pendampingan hukum. Pihaknya menyerahkan segala proses hukum yang dijalani WNI kepada AS.

"Tugas negara dan tugas pemerintahan, bukan membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian yang ada di Amerika. Namun, tugas pemerintahan adalah melakukan pendampingan hukum kepada mereka, agar semua hak-hak yang disediakan oleh hukum yang ada di Amerika, itu betul-betul dipenuhi," ujar Judha.

Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.