Kom13

3 item, 1 hal

LPSK: Jabar miliki jumlah permohonan tertinggi kedua se-Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, Jawa Barat memiliki jumlah permohonan program perlindungan tertinggi ... [142] url asal

#lpsk #perlindungan-saksi-korban-jawa-barat #wawan-fahrudin #mahyudin

(Antara) 09/06/24 14:00
v/3433/

LPSK siap lindungi saksi dan korban kasus Vina Cirebon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan maupun pendampingan baik kepada saksi, korban, maupun pelaku (yang kini bebas) kasus ... [600] url asal

#vina-cirebon #lpsk #komisioner-lpsk #perlindungan-saksi-korban #polda-jawa-barat #bareskrim-polri

(Antara) 22/05/24 14:00
v/632/

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK,"

Jakarta (ANTARA) -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan maupun pendampingan baik kepada saksi, korban, maupun pelaku (yang kini bebas) kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

"Kami tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa mengajukan (perlindungan) ke LPSK," kata Komisioner LPSK Susilaningtias di Kantor LPSK Jakarta Timur, Rabu.

Terkait kasus pembunuhan Vina yang menjadi perhatian publik, Susi mengatakan komisioner LPSK sudah melakukan proaktif dengan mendatangi Polda Jawa Barat yang tengah menangani pengejaran terhadap tiga pelaku yang buron.

Proaktif dilakukan untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah lebih lanjut kasus tersebut.

"Memang sudah ada satu saksi yang mengajukan (perlindungan) ke LPSK tetapi juga kami masih mendalami mungkin ada saksi atau korban atau keluarga saksi atau korban yang juga mengajukan perlindungan ke LPSK. Jadi kami sudah melakukan proaktif," katanya.

Meski demikian, lanjut Susi, pihaknya belum sampai mendatangi keluar dari Vina dan Eky di Cirebon, selaku korban.

Sri Suparyati, Komisioner LPSK lainnya, menekankan bahwa LPSK terbuka bagi siapapun korban, ataupun saksi dalam kasus Vina Cirebon yang menginginkan perlindungan.

"Intinya LPSK terbuka, siapapun baik keluarga korban, saksi yang memang menginginkan perlindungan LPSK kami sangat terbuka," kata Sri.

Namun Sri menegaskan, perlindungan yang diberikan LPSK tentunya melalui prosedur yang ada di lembaga tersebut, seperti prosedur administrasi dan sebagainya.

"Tentunya lewat prosedur dan kami akan melakukan proses selanjutnya," kata dia.

Terkait satu saksi yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK, Susi menambahkan, baru sebatas pendampingan, karena LPSK masih menelaah dan menganalisa keterangan lebih lanjut, terkait dengan persoalan administrasi.

Selain itu, kata Susi, pihaknya juga sudah membangun komunikasi dengan keluarga korban dan mendapatkan respon positif melalui kuasa hukumnya.

"Satu keluarga korban kami sebenarnya sudah melakukan kontak-kontak ya dengan kuasa hukumnya, nanti kami akan tindak lanjuti segera kalau ada keluarga korban yang mengajukan permohonan pengaduan atau perlindungan kepada LPSK," kata Susi.

Demikian pula dengan salah satu pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sudah bebas, Saka Tatal yang mengaku mendapat penyiksaan dari polisi untuk mengakui perbuatan tindak pidana. Apabila mengajukan perlindungan, LPSK juga siap memberikan bantuan dengan melihat terlebih dahulu apakah yang bersangkutan memiliki informasi penting dalam mengungkap kasus tersebut.

"Nanti kami liat siapa, kan kami tidak menutup siapa saja bisa mengajukan ke LPSK, nanti kami akan menelaah lebih lanjut soal apakah yang bersangkutan punya informasi penting untuk mengungkap kejahatan ini," kata Susi.

"Terus yang kedua, siapa tau ada ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan korban ini, itu bisa kami berikan perlindungan yang pasti kami tidak menutup siapa saja bisa meminta perlindungan kepada LPSK, nanti kami melakukan telaah lebih lanjut sebelum nanti diterima atau tidaknya," kata Susi.

Terpisah, satu dari tiga buronan pembunuhan Vina Cirebon telah berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

"Semalam tim gabungan Bareskrim dan Polda Jabar benar telah menangkap yang bersangkutan, selanjutnya akan dirilis Polda Jabar," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

LPSK terima 19.238 permohonan perlindungan selama 2019-2024

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.Ketua LPSK Periode ... [440] url asal

#lpsk #serah-terima-jabatan #perlindungan-saksi-korban

(Antara) 22/05/24 14:00
v/7323/

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.

Ketua LPSK Periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan permohonan perlindungan terbanyak berasal dari korban, yakni sebanyak 14.732 permohonan, disusul saksi 1.370 permohonan.

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Hasto dalam acara pisah sambut Pimpinan LPSK di Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Hasto, data ini bukan sekedar angka semata. Tapi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, utamanya dari para pencari keadilan.

LPSK periode 2019-2024 kata dia menjalankan program perlindungan, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Status hukum terlindung kurun waktu 2019-2023 yang mengakses program perlindungan LPSK paling tinggi berstatus sebagai korban (15.001), kedua sebagai saksi (1.492), dan ketiga berstatus saksi korban (1.426).

“Jumlah total terlindung yang mengakses program perlindungan LPSK sebanyak 23.180 terlindung. Sebanyak 29.676 program perlindungan telah diberikan sebagai pelayanan para terlindung itu,” katanya.

Hasto juga memaparkan sejumlah kasus-kasus besar yang ditangani turut mengangkat nama LPSK, yakni kasus Duren Tiga atau pembunuhan Brigadir Josua, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Tragedi Kanjuruhan, penembakan di KM 50, robot trading, hingga kasus kekerasan seksual di Jombang, Bandung, kasus Mario Dandi, dan masih banyak lainnya.

“Pada kepemimpinan kami lahir keputusan, kebijakan untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu selama seumur hidup,” kata Hasto.

Menurut Hasto, program ini tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tapi untuk seluruh korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Capaian lainnya terkait peningkatan anggaran LPSK yang tadinya (2019) sebesar Rp54 miliar, turun menjadi Rp41 miliar di tahun 2020.

Berkat kerja keras Kepemimpinan LPSK periode 2019-2024 meyakinkan DPR, MPR dan kementerian untuk menaikkan anggaran, terealisasi di 2023 dengan besaran Rp296 miliar.

Sedikit banyak capaian yang berhasil diraih kepemimpinan LPSK periode 2019-2024, Hasto meyakini kepemimpinan selanjutnya juga dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban lebih baik lagi.

“Capain itu saya yakin akan terus dikembangkan, atau bahkan dilampaui oleh pimpinan LPSK berikutnya, saya yakin rekan-rekan memiliki komitmen jauh melampaui kami dan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka, serta gagasan yang lebih baik dari kami,” kata Hasto.

Kepemimpinan LPSK berganti kepemimpinan dari periode sebagai ketua 2019-2024 ke periode 2024-2029 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi (eks wakil ketua).