Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menerima kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Selasa, untuk membangun sinergi dan kerja sama kedua kementerian dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

"Pada sore ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut Arifah Fauzi, sinergi antarkementerian itu penting mengingat dalam menangani isu-isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh KemenPPPA sendiri.

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden saat kami retreat di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Menteri HAM," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sementara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Koordinasinya dalam bentuk, satu kami punya kewenangan untuk bisa membuat regulasi yang memastikan adanya perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan pemenuhan kebutuhan HAM perempuan dan anak," kata Natalius Pigai.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan masih adanya stigma terhadap perempuan yang bekerja membela hak asasi manusia.

"Ada semacam stigma terhadap perempuan pembela HAM yang tidak dikenakan pada laki-laki pembela HAM," kata Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Pihaknya mencontohkan adanya anggapan perempuan seharusnya bekerja di rumah saja, sehingga perempuan pembela HAM dianggap bukan perempuan baik-baik karena mereka bekerja di luar rumah.

"Padahal perempuan pembela HAM di desa seringkali dia melakukan pertemuan dengan komunitas, mendatangi pelosok. Perempuan yang sering keluar rumah dianggap bukan perempuan baik," kata Theresia Iswarini.

Dia menambahkan, dalam melakukan kerja-kerja membela HAM, baik perempuan dan laki-laki kerap mendapatkan kekerasan maupun intimidasi.

Namun bedanya, perempuan pembela HAM juga mendapatkan kekerasan seksual, selain kekerasan fisik.

"Ada keunikan serangan terhadap perempuan pembela HAM dibanding laki-laki pembela HAM. Mereka sama-sama dapat kekerasan fisik, tapi laki-laki tidak mendapat serangan seksual. Perempuan dapat serangan seksual, atau serangan terhadap identitas gendernya sebagai perempuan," kata Theresia Iswarini.

Terkait hal ini, Komnas Perempuan memandang perlunya perlindungan terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM.

"Berharap ke depan kita makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM itu masih belum kuat," kata dia.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Padahal, kelembagaan hukum ini menjadi penting untuk menegakkan materi hukum itu sendiri," kata dia menambahkan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pembangunan budaya hukum ramah perempuan secara optimal sebagai salah satu langkah mengatasi kekerasan terhadap perempuan di tanah air.

"Selain kita tetap terus mendorong berbagai peraturan perundang-undangan yang akan membantu korban, hal-hal terkait kelembagaan di aparat penegak hukum, budaya hukum, dan dorongan terhadap lembaga layanan korban itu juga harus dioptimalkan," kata anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk "Indonesia Darurat Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan", seperti dikutip secara daring di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Ami, sapaan akrab Siti Aminah Tardi menyampaikan sejauh ini di Indonesia terdapat budaya hukum yang masih menormalkan kekerasan terhadap perempuan atau secara tidak langsung membenarkan ataupun mengabaikan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam budaya hukum seperti itu, kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Berikutnya, Ami menjelaskan persoalan kelembagaan aparat penegak hukum berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan struktur serta sistem penegakan hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan korban kekerasan.

Ami menilai saat ini upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan cenderung terfokus pada pembentukan materi hukum, sedangkan kelembagaan hukum yang meliputi sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan perempuan, dan sarana serta prasarana belum menjadi perhatian.

"Padahal, kelembagaan hukum ini menjadi penting untuk menegakkan materi hukum itu sendiri," kata dia menambahkan.

Berkaitan dengan lembaga layanan korban seperti lembaga bantuan hukum atau pusat rehabilitasi, menurut Ami, saat ini jumlah lembaga layanan untuk korban terutama yang berbasis komunitas semakin berkurang atau tutup.

"Hal ini dikarenakan tidak adanya dana operasional untuk kerja-kerja lembaga layanan, terutama yang berbasis komunitas," ucapnya.

Ami lalu kembali menekankan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara komprehensif untuk mendukung dan melindungi korban. Upaya itu dapat ditempuh tidak hanya melalui hukum, tetapi juga dengan meningkatkan kelembagaan, budaya, dan layanan terkait.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024