BENGKULU, KOMPAS.com - Muhammad Dwi Romza, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dapat menghela napas lega.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, disambut petugas imigrasi dan Sudi Simarmata, utusan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, Jumat (4/5/2025).

Muhammad Dwi Romza menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja.

Ia dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan iming-iming bahwa administrasi akan menyusul.

Namun, setelah dua tahun berada di Jepang, syarat tersebut tak kunjung tiba, sehingga ia terpaksa bekerja secara ilegal.

"Muhammad Dwi Romza adalah korban penipuan penyalur tenaga kerja."

"Ia diizinkan berangkat ke Jepang dengan janji administrasi menyusul, namun setelah dua tahun, syarat tersebut tidak ada. Korban pun terlunta-lunta," ujar Sudi Simarmata saat dikonfirmasi oleh Kompas.com melalui telepon, Sabtu (5/4/2025).

Selama bekerja serabutan di Jepang, Muhammad Dwi Romza berusaha menghindari petugas imigrasi dan kepolisian setempat.

Namun pada 17 Januari 2024, ia ditangkap saat razia kendaraan.

Saat diminta menunjukkan surat izin, ia mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh polisi Jepang.

"Korban sempat dijatuhi putusan penjara selama dua tahun. Ia kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia dan anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, untuk dipulangkan ke kampung halamannya," tambah Sudi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota DPD RI Elisa Ermasari segera berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran RI, Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang, serta instansi terkait lainnya.

"Berkat upaya diplomasi yang intensif dan komunikasi yang efektif, korban akhirnya berhasil dipulangkan dengan selamat ke kampung halamannya di Seluma," ungkap Sudi.

Dalam keterangannya kepada media, Elisa Ermasari menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran adalah salah satu prioritasnya sebagai wakil daerah di pusat.

"PMI adalah pahlawan devisa yang telah berkontribusi besar bagi negara dan keluarga mereka."

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal, terutama saat menghadapi masalah hukum atau administrasi di luar negeri," ujar Elisa dalam pesan tertulisnya yang diterima oleh Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Elisa juga mengimbau masyarakat Bengkulu yang ingin bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan dokumen secara lengkap dan memahami aturan negara tujuan agar terhindar dari permasalahan serupa.

Ia menekankan pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran melalui pelatihan dan sosialisasi sebelum keberangkatan.

Kepulangan Muhammad Dwi Romza disambut haru oleh keluarga dan masyarakat setempat.

Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian penuh dari Senator Elisa dalam menangani kasus ini.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan Ibu Elisa. Tanpa beliau, mungkin anak kami masih menjadi tahanan di penjara Jepang dan tidak tahu kapan akan pulang ke Indonesia," ungkap salah satu anggota keluarga Muhammad Dwi Romza.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perihal perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia yang dinilai belum maksimal dan terstruktur dengan baik.

Menurut Pigai, meskipun berbagai instrumen negara telah digunakan, belum ada langkah yang masif dan terkoordinasi untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.

“Saat ini ada hampir empat juta orang Indonesia di Malaysia, sekitar dua juta terdokumentasi dan dua juta lebih tidak terdokumentasi," kata Pigai di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

"Dengan jumlah sebanyak itu, potensi kasusnya tentu banyak. Sayangnya, upaya perlindungan selama ini belum maksimal,” ujarnya lagi.

Pigai lantas menyoroti adanya 18 kementerian dan lembaga yang seharusnya berperan dalam perlindungan buruh migran, mulai dari tahap pembuatan dokumen identitas hingga penempatan dan perlindungan di luar negeri.

Namun, dia menilai bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.

“Selama ini, 18 lembaga itu tidak pernah menyatu, tidak memiliki komitmen yang sama, dan tidak melakukan langkah-langkah perlindungan yang terstruktur,” katanya.

Pigai yang pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja pada 2003 dan turut berperan dalam pembentukan BNP2TKI (sekarang BP2MI), menyesalkan bahwa setelah lembaga tersebut dibentuk, pelaksanaan perlindungan buruh migran tidak berjalan sistematis.

Dia juga menyoroti posisi Kementerian HAM yang sejajar dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang menurutnya menjadi tantangan dalam mengambil langkah proaktif.

“Kalau Kementerian P2MI levelnya tidak setara dengan Kementerian HAM, mungkin kami bisa ambil langkah lebih cepat," ujarnya.

"Tapi karena levelnya sama, ini menjadi problem sekaligus potensi kerja sama yang perlu diformalkan,” kata Pigai lagi.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya kerja sama lintas kementerian dengan membuat nota kesepahaman dan rapat koordinasi bersama untuk memastikan perlindungan buruh migran Indonesia yang lebih efektif dan terstruktur.

"Tapi itu potensi untuk kami bisa bekerja sama membuat nota kesepakatan dan kesepahaman untuk penanganan buruh Migran, nanti juga bisa melalui rakor (rapat koordinasi) untuk ada kesepahaman," ujarnya.