GARUT, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memantau penegakan hukum kasus kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan M Syafril Firdaus alias Iril terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG di ruang praktiknya seperti dalam rekaman CCTV viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, yang ditemui di Garut mengungkapkan, jumlah korban yang saat ini melapor ke layanan pengaduan yang dibuka Pemkab Garut kembali bertambah menjadi sembilan orang perempuan.

"Ternyata setelah dibuka hotline, ada sembilan," ucap Hasbullah, Rabu (30/04/2025), di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah mengaku telah bertemu dan berdialog dengan para korban yang saat ini berada dalam perlindungan Pemkab Garut.

Dari pertemuan tersebut, para korban mengeluhkan hubungan mereka dengan suami dan keluarganya karena pihak keluarga dan masyarakat menganggap hal ini adalah aib.

"Jadi bermasalah dengan keluarga, suami juga keberatan," katanya.

Karena itu, para korban juga berharap bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berharap korban mendapat hukuman seberat-beratnya.

Hasbullah menegaskan, Kementerian HAM sendiri saat ini tengah menggodok berbagai rekomendasi atas kasus ini.

Salah satunya adalah soal pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap pasien di ruangan tertutup dan juga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa memberikan perlindungan pada para korban.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana guna meningkatkan perlindungan HAM.

Dalam pertemuan dengan LPSK di Jakarta, Kamis (6/3), Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru hasil pemekaran dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan," ujar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu menuturkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta memastikan sistem perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.

Menurutnya, salah satu fokus utama, yakni penguatan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan LPSK. Ia berharap ada satu dokumen yang dapat diberikan oleh LPSK sebagai bahan penguatan dalam menyusun konsep kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Kumham Imipas.

"Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga sangat penting sebagai bahan dalam rapat koordinasi bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan koordinasi yang lebih erat dengan Kemenko Kumham Imipas akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana turut menyoroti perlunya peningkatan fasilitas khusus bagi para saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta upaya percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghadapi hambatan birokrasi.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan rutan khusus bagi justice collaborator di Cibitung. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan dan regulasi teknis," ucap Sriyana.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun didampingi oleh para asisten deputi. Sementara dari pihak LPSK, hadir Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktural.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pendampingan korban, serta sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM.

Sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian publik turut dibahas, termasuk kasus penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI, kasus penyiraman air keras di Sukabumi, serta kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

LPSK menyoroti pentingnya pengawalan terhadap berbagai kasus itu, terutama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk bantuan medis, pendampingan hukum, serta restitusi.

Melalui sinergi yang lebih erat antara Kemenko Kumham Imipas, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, diharapkan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para korban yang membutuhkan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini.

Kudus (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau permohonan perlindungan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini (23/10). Permohonan tersebut juga dalam tahap penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Kudus, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan investigasi secara menyeluruh setelah kasus tersebut mencuat menyusul adanya laporan yang diterima Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus pada bulan Mei 2024 dan dilaporkan ke Polres Kudus.

Terkait dengan hal itu, tim LPSK menemui Kapolres Kudus AKBP Roni Bonic, Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha, Kasatreskrim AKP Danail Arifin, serta beberapa penyidik Polres Kudus.

Wawan berharap Polres Kudus menangani kasus tersebut secara serius untuk memastikan korban memperoleh keadilan. Dalam kasus ini, pelakunya adalah ayah kandung korban yang diduga melakukan kekerasan seksual sejak 2011.

"LPSK juga sedang mengkaji perlindungan yang bisa diberikan terhadap korban, termasuk dukungan psikologis dan perlindungan fisik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujarnya.

Dalam persiapan proses perlindungan, LPSK menghimpun informasi dan keterangan dengan menemui korban serta koordinasi dengan JPPA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Kudus pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Laporan LP/B/37/V/2024. Korbannya kini berusia 18 tahun, sedangkan kekerasan seksual terjadi sejak korban berusia 8 tahun.

"Kasus ini perlu ditangani serius, mengingat kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kasus ini juga rentan karena pelaku merupakan ayah kandung korban dan juga pejabat desa sehingga posisi korban sangat lemah dan rawan intimidasi," ujarnya.

LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan medis dan psikologis bagi korban, serta mendukung penghitungan restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku sebagai kompensasi bagi korban.

Lembaga ini juga terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

LPSK mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Pada tahun 2024 tercatat 1.004 kasus dengan 784 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024