Penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), dialihkan menjadi tahanan kota. Tian merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar. Dia menyebut pengalihan itu dilakukan karena alasan kesehatan.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore, karena alasan sakit," kata Harli kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Diketahui Tian diumumkan menjadi tersangka pada Selasa (22/4) lalu. Terhadapnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Kejagung Ungkap Peran Tian

Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka. Dia diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula.

Menurut pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, setidaknya Tian memiliki lima peran dalam kasus ini. Kejagung menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. Pengacara bernama Marcella Santoso dengan inisial MS
2. Pengacara bernama Junaedi Saibih dengan inisial JS
3. Lalu, Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar yang diberi inisial TB.

Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Terkait hal ini, Tian disebut berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di JakTV mengenai kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Menurut Abdul Qohar, perbuatan Tian ini termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tersangka Tom Lembong. Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Selasa (24/4/2025) dini hari.

Qohar mengatakan Tian menerima uang senilai Rp 478,5 juta untuk membuat konten berita yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo, baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," tutur dia.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JakTV News, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," imbuhnya.

Dia juga memberitakan metodologi perhitungan kerugian negara versi Junaedi Saibih dan Marcella Santoso terkait dua perkara itu. Menurut Qohar, perhitungan kerugian sebagaimana berita di JakTV adalah bohong.

Qohar mengatakan Tian juga mendukung segala upaya 'penyerangan' yang dilakukan Marcella dan Junaedi, dengan cara meliput kegiatan demonstrasi yang diduga dibayar oleh Junaedi dan Marcella. Demonstrasi itu isinya narasi negatif tentang kejaksaan.

Selain itu, Tian disebut membuat talk show dan diskusi panel di beberapa kampus mengenai kasus ini.

"Tersangka MS dan Tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talk show di beberapa media online, dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk memengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JakTV dan akun-akun ofisial JakTV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput JakTV," kata dia.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

Simak juga Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK. Rumah berlantai 2 itu tampak dijaga puluhan orang.

Pantauan di lokasi, tampak beberapa kendaraan parkir di depan rumah La Nyalla. Puluhan orang berseragam Ormas Pemuda Pancasila juga tampak berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Belum diketahui apakah penyidik berhasil memasuki rumah La Nyalla atau tidak. Namun hingga saat ini, puluhan orang dari PP masih siaga berjaga-jaga di depan rumah La Nyalla.

Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya membenarkan penggeledahan rumah tersebut. Ia menyebut penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Tessa dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Dia belum menjelaskan secara rinci apa saja hasil penggeledahan tersebut. KPK akan memaparkan setelah penggeledahan selesai dilakukan.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucapnya.

Sebelumnya, rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti digeledah KPK. Rumah berlantai 2 di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini digeledah KPK sejak siang tadi.

Pengamat Nilai Parpol Tak Boleh Intervensi Pemilihan Pimpinan DPD

Pengamat Nilai Parpol Tak Boleh Intervensi Pemilihan Pimpinan DPD

Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ipda S dimutasi buntut tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49) usai diduga dianiaya. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya turut dimutasi terkait kasus ini.

M Ruslin meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare pada Selasa (1/4). Propam Polres Parepare kemudian mengusut kasus tersebut dengan memeriksa dua oknum polisi.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4/2025).

Syukri mengatakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S dan satu polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik. Dia menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus ini.

"Kami rencana mau sidangkan dulu. Iya (sidang etik). Kami nanti sidang kode etik baru bisa menjawab. Akan diputuskan sama ketua komisi," katanya.

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menambahkan pemeriksaan dilakukan setelah kakak M Rusli, Agussalim melaporkan dugaan penganiayaan dan pemerasan. Laporan itu bukan hanya di Polres tapi juga di Polda Sulsel.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan. Di Polres dan di Polda. Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," ujarnya.

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menunjuk advokat YB Irpan sebagai kuasa hukumnya dalam menghadapi gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan warga Laweyan Solo, Aufaa Luqmana Re A. Hal itu dikatakan oleh YB Irpan usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Solo, Jumat malam.

"Yang hadir (di sidang) saya. Jadi dalam dalam bahan ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili," katanya, Jumat (11/4/2025).

Irpan mengaku masih mempelajari isi gugatan yang dilayangkan oleh Aufaa kepada Jokowi. Dirinya menyoroti gugatan wanprestasi tersebut.

Menurutnya, adanya gugatan wanprestasi bisa dilayangkan saat ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.

"Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan wanprestasi itu karena adanya hubungan kontraktual," ungkapnya.

"Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT (Solo Manufaktur Kreasi) yang memproduksi atau pemasan Esemka tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat," lanjutnya.

Sebab, kata dia, karakteristik wanprestasi yakni mempunyai perjanjian yang sah dan satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut.

"Sebab wanprestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan maka itu dinamakan cedera janji atau wanprestasi kan begitu," tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak ada perjanjian apapun dengan penggugat yakni Aufaa Luqmana.

"Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A yang menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt itu, Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta. Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan gugatan tersebut sudah masuk dan diterima pada Rabu (9/4/2025) pukul 10.00 WIB.

"Oleh PN Solo telah ditetapkan majelis hakim yaitu Putu Gede Hariadi, SH. MH., anggota Majelis Hakim yaitu Subagyo, S.H., M.Hum., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.," kata Bambang saat ditemui awak media di PN Solo, Kamis (10/4/2025).

Majelis hakim telah menentukan jadwal sidang pertama. Bambang mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada Kamis (24/4/2025), dengan agenda pemanggilan pertama pihak-pihak yang terlibat. Rencananya, sidang kasus wanprestasi mobil Esemka ini akan digelar terbuka.

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Video Puan soal Hubungan Jokowi-PDIP: Sudahi Hal yang Bikin Kita Terpecah Belah

Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji mengalami dugaan penggelapan yang dilakukan rekan kerjanya. Selebgram wanita itu mengaku tak mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Dilansir detikHot, Fuji menjelaskan rekan kerjanya diduga menggelapkan pembayaran sejak tahun 2023. Penghasilan yang digelapkan oleh rekan kerjanya itu berasal dari beberapa brand yang telah menggunakan jasanya.

"Aku sudah tahu lama pihak-pihak brand itu udah bayar lunas. Aku juga sudah upload-upload, sudah mengerjakan pekerjaannya, tapi ya itu ya menghilang aja," kata Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Kasus penggelapan ini ternyata memiliki keterkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara Ageng, yang mencuat tahun lalu.

"Jadi karena mantan manajer aku kemarin udah ketahuan kan busuk-busuknya. Jadi berentet deh siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang," beber Fuji.

Fuji menerangkan dirinya telah mencoba menunggu iktikad baik dari pelaku. Namun, upayanya sia-sia karena orang tersebut terus menghindar.

"Sebenarnya aku nungguin iktikad baik, tapi dia ganti WhatsApp, terus nggak bisa dihubungilah. Jadi ya pakai jalur hukum saja kalau bisa," ucap Fuji.

Melalui kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Fuji sudah melayangkan somasi pada rekan kerjanya itu hingga tenggat waktu Senin (24/3/2025).

"Kita akan memberikan somasi kedua hari Jumat," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Jika hingga tenggat waktu somasi tak ada iktikad baik, maka Fuji akan membuat laporan polisi soal dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Kita kirim somasi kedua nanti, bila tidak ada iktikad baik akan bikin laporan secara resmi," tegas Sandy Arifin.

Seperti diketahui pada 2024, Fuji melaporkan mantan manajernya, Batara Ageng. Batara menggelapkan hasli kerja Fuji hingga total Rp 1,3 miliar dari lebih 20 agensi.

Uang tersebut digunakan Batara untuk kebutuhannya, membayar cicilan apartemen dan mobil. Pada 12 November 2024, Batara Ageng divonis 2,5 tahun hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Video: Kejati Bali Tangkap Terpidana Penggelapan Dana PMI di Batam

Video: Kejati Bali Tangkap Terpidana Penggelapan Dana PMI di Batam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visi Law di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, terkait perkara TPPU eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menduga SYL melakukan pencucian uang, salah satunya untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office.

"Jadi begini, kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang hasil yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

"Nah salah satunya karena Visi Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah kami menduga bahwa uang hasilnya tindak pidana korupsi SYL itu, itu digunakan untuk membayar," tambahnya.

Asep mengatakan KPK juga menelusuri apakah proses kontrak SYL dengan kuasa hukumnya sudah benar.

"Jadi kita cek di situ. Ya nanti setelah itu kita akan lihat apakah proses kontrak antara mereka itu benar atau tidak. Apakah ada hal-hal lain yang misalkan dititipkan lah dan lain-lainnya gitu," sebutnya.

Asep belum bisa memastikan apakah Febri Diansyah dan Donal Fariz bakal diperiksa. Dia mengatakan perlu didalami terkait asal usul Visi Law di-hire oleh SYL.

"Yang dua lagi kita tanyakan ke penyidiknya apakah saudara DF atau F yang akan kita mintai keterangannya bagaimana Visi Law office ini di-hire oleh SYL untuk jadi kuasa hukumnya, di situ," sebutnya.

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visi Law di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. KPK menyita dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE) dari penggeledahan tersebut.

"Hasil geledah kantor Visi Law (disita) dokumen dan BBE," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (20/3).

Adapun penyidik KPK kemarin, Rabu (19/3), melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office sejak pukul 14.00 WIB. Penggeledahan terkait dengan kasus TPPU untuk tersangka eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Benar. Terkait sprindiknya TPPU tersangka SYL," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/3).

Tessa mengatakan salah satu pengacara perusahaan tersebut, Rasamala Aritonang, ikut dalam penggeledahan. Rasamala saat itu memang diperiksa oleh KPK.

Penggeledahan selesai pada pukul 17.54 WIB. Sebanyak 12 penyidik KPK keluar dari gedung tersebut.

Tampak dua koper berwarna abu-abu dan cokelat berukuran sedang dibawa keluar dari gedung itu. Koper langsung dimasukkan ke bagasi belakang mobil Toyota Innova.

Lihat juga Video 'Polri Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri Jika Mangkir Lagi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Anggota DPR desak Kapolres Ngada dihukum maksimal

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak aparat penegak hukum menjatuhi hukuman maksimal terhadap Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja atas dugaan mencabuli tiga anaknya yang masih di bawah umur.

"Harus dihukum maksimal, apalagi dia sebagai Kapolres. Seharusnya, memberi contoh, bukan merenggut masa depan anaknya sendiri, bener-bener perbuatan biadab," kata Selly.

Baca selengkapnya di sini.

2. Menteri HAM sebut Indonesia mengalami surplus demokrasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi.

"Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, atau 4,5 bulan Presiden Prabowo Subianto," kata Pigai.

Baca selengkapnya di sini.

3. Ditjen PAS: Sebagian napi kabur dari Lapas Kutacane telah ditangkap

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, telah ditangkap atau menyerahkan diri.

"Warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri 49 orang, yang tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polri usulkan cabut izin perusahaan produsen MinyaKita curang

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) mengusulkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencabut izin dua perusahaan produsen MinyaKita yang kedapatan curang dengan mengurangi takaran minyak pada kemasan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan bahwa dua perusahaan tersebut itu adalah PT MSI dan PT ARN (AYA Rasa Nabati).

Baca selengkapnya di sini.

5. KPK: Penyidikan korupsi Bank BJB terkait pengadaan iklan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait dengan proyek pengadaan iklan.

"Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Polda Metro Jaya menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait kasus pemerasan bos skincare sebesar Rp 4 M. Nikita Mirzani kini berbaju tahanan.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025) di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani dan asistennya, IM, terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Nikita hanya tersenyum. Dia juga terlihat berjoget saat dibawa oleh petugas.

Sebagaimana diketahui, penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada Kamis (20/2) yang lalu. Namun Nikita meminta penjadwalan ulang pada Senin (3/3).

Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM pun baru memenuhi panggilan polisi Selasa (4/3) hari ini. Nikita tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB pagi tadi dan langsung menjalani pemeriksaan.

Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025) Foto: (Wildan/detikcom)

Duduk Perkara

Polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka. Dari laporan yang ada, korban berinisial RGP, yang merupakan pengusaha skincare, sudah mentransfer Rp 4 miliar.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Ade Ary mengatakan korban mentransfer uang senilai total Rp 4 miliar pada 14 dan 15 November 2024.

"Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar Rp 2 miliar ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor," jelasnya.

"Kemudian, pada tanggal 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar," sambungnya.

Uang tersebut diberikan setelah korban diancam oleh Nikita Mirzani. Dalam laporannya, korban menjelaskan kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok.

Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya, IM, melalui WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan sebagai imbalan 'tutup mulut'.

"Kemudian, korban mendapat respons yang disampaikan oleh terlapor. Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak-up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelasnya.

Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025) Foto: (Wildan/detikcom)

Kronologi versi Nikita Mirzani

Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan Rp 4 miliar dan mengklaim uang tersebut adalah untuk endorsement.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengatakan justru Nikita Mirzani yang pertama kali dihubungi oleh RGP melalui asistennya berinisial IM. Dalam percakapan tersebut, RGP disebut meminta Nikita Mirzani untuk me-review produk kosmetiknya.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya di-review yang baik-baik, bingung juga apa yang mau di-review yang baik-baik, sepanjang itu tidak ada masalah kenapa dia harus minta seperti itu," ujar Fahmi, saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu memang ada pembicaraan soal uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut.

"Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya, itu ada komunikasi masalah uang, jadi gimana caranya dia bisa berikan uang, nah dari percakapan itu terungkap angka Rp 5 M, tapi dinego menjadi Rp 4 M, setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM ya itu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang berarti November ke November kan satu tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Jokowi merespons santai pernyataan Hasto itu.

Jokowi mengaku terbuka dan mempersilakan untuk diperiksa. Tentunya jika ada fakta hukum dan bukti hukum.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2/2025).

Disinggung mengenai namanya yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi Hasto Kristiyanto, Jokowi juga menjawab santai.

"Ya sudah sering pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum ada fakta hukum ya silakan," jelasnya.

Dilansir detikNews, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Dia menyampaikan hal ini saat akan digiring ke dalam mobil tahanan.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Video: Cerita Hasto Dicecar 62 Pertanyaan saat Diperiksa KPK

Video: Cerita Hasto Dicecar 62 Pertanyaan saat Diperiksa KPK

Imigrasi Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menangkap seorang terpidana yang menjadi buronan Kejari Badung, Bali. DPO bernama I Wayan Depa Yogiana (34) diamankan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam.

Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Riyank, mengatakan I Wayan Depa Yogiana ditangkap pad Senin (17/2) malam. Tersangka ditangkap saat baru tiba dari Malaysia di pelabuhan internasional Harbour Bay Batam.

"Kami bersama kejaksaan menangkap tersangka di pelabuhan saat ia kembali dari Malaysia. Tersangka telah masuk dalam daftar cekal Imigrasi sejak 13 Februari 2025," kata Riyank, Selasa (18/2/2025).

Riyank menyebut tersangka I Wayan Depa Yogiana diketahui meninggalkan Indonesia dan pergi ke Malaysia pada bulan lalu. Ia diketahui kembali dari Malaysia melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia.

"Dia di Malaysia selama satu bulan, tadi malam datang sendiri dari Malaysia. Proses lebih lanjut kita serahkan ke kejaksaan," ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Ketut Kasna Dedi, mengatakan terpidana I Wayan Depa Yogiana ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024.

"Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana," ujarnya.

Kasna menerangkan terpidana diketahui melakukan penggelapan uang perusahaan perekrutan PMI yang dikelolanya sebesar Rp 230 juta. Akibat perbuatannya pelaku di dijatuhi adalah penjara selama 1 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

"Proses penangkapan berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah diamankan, terdakwa langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor," ujarnya.

"Selanjutnya, ia akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, guna menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung," katanya.

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

Terpidana kasus korupsi di Lapas Kelas I Semarang, Agus Hartono ketahuan makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Buntut kejadian itu, petugas yang terlibat terancam sanksi.

Agus yang ditahan di Lapas Kelas 1 Semarang atas perkara korupsi harus menjalani hukuman penjara selama 10,5 tahun. Namun, di tengah masa hukuman itu Agus ternyata bisa bebas keluar dari Lapas dan pergi bareng keluarga untuk makan di sebuah restoran di Semarang.

Penegak hukum yang mengetahui ini langsung bertindak. Agus langsung dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso tidak membantah peristiwa bebasnya Agus keluar dari Lapas hingga bisa makan bareng keluarga di restoran. Dia mengaku telah melakukan sejumlah tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2), dilansir dari detikJateng.

Hanya saja, Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu. Mengenai petugas yang diduga terlibat sehingga Agus bisa bebas keluar dari Lapas, Mardi juga tidak membeberkan dengan jelas.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Dia memastikan akan menjaga integritas dan menindak tegas para petugas yang melakukan pelanggaran. Mardi juga menegaskan bahwa saat ini kondisi Lapas yang dia pimpin kembali kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," beber Mardi.

Mengenai kejadian ini, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengingatkan Lapas Kedungpane agar melakukan evaluasi dan pembenahan demi memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida.

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng. Baca selengkapnya di sini.

KPU Akan Rapat dengan Kemenkumham soal Eks Napi Mau Ikut Pilkada

KPU Akan Rapat dengan Kemenkumham soal Eks Napi Mau Ikut Pilkada