Jakarta -

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel mengeluhkan masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agus mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping dalam tahanan.

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Anshory, dilansir detikBali, Rabu (14/5/2025).

Anshory menyebut pendamping Agus disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu.

Keluhan Agus itu sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Anshory menyebut, majelis hakim juga sudah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus.

Dalam pledoi yang disampaikan, Agus juga meminta untuk dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Agus menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan tidak terbukti secara hukum.

"Di dalam pembelaan hari ini, kami mengulas mengenai riwayat kehidupan terdakwa. Di dalam pledoi kami tetap berpegang teguh bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara hukum. Itu poinnya di dalam pledoi yang kami buat," ucap Anshory.

Anshory menilai unsur-unsur dalam penerapan pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak terbukti secara hukum. Anshory membeberkan tidak ada kejelasan terkait dengan jumlah korban.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.

(wnv/jbr)

Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengecam aksi predator seks 31 anak berinisial S (21) di Jepara, Jawa Tengah. Selly mengatakan hukuman penjara tak cukup untuk menghukum pelaku.

"Saya tegaskan pelaku benar-bener biadab, dia adalah predator seksual. Mengapa demikian? Karena 31 korbannya tersebar di beberapa kota, dari Lampung, Semarang, Surabaya, dan terbanyak di Jepara. Pelaku juga merekam lalu menyebarkan aksi bejatnya lantas memperjualbelikan melalui media sosial," kata Selly kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Selly mengatakan psikologis dari para korban harus diperhatikan. Ia menyebutkan hukuman penjara tak cukup diberikan kepada pelaku.

"Sejatinya, dengan kasus ini, saya tegaskan hukuman penjara tidak bisa mengembalikan masa lalu korban. Karena itu, mengutip pernyataan Ketua DPR RI Mba Puan Maharani, hukuman maksimal dengan berkaca dari UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE wajib diberikan kepada pelaku," kata Selly.

"Hukumannya, bisa seumur hidup dan terburuk hukuman mati, terlebih pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu berumur 21 tahun," sambungnya.

Selly mendorong korban untuk didampingi secara penuh. Ia meminta agar RUU TPKS diterapkan maksimal dalam kasus ini.

"Fraksi PDI Perjuangan secara tegas berdiri di garis depan dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Karena itu penerapan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan harus diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu," kata Selly.

"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlindungan anak bukan sekadar narasi politik, tapi bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional untuk menjaga masa depan bangsa. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," tambahnya.

Diketahui, ada 31 korban pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S tersebar di sejumlah daerah hingga luar Pulau Jawa. Polisi mengatakan sebagian besar korban berada di wilayah Jepara.

"Itu ada berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di wilayah Jepara," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Jumat (2/5).

Dwi Subagio melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, S merekam setiap aksi bejatnya ke korban. Bahkan dia menyimpan file dengan nama-nama mereka.

"Semua kegiatan direkam divideokan disimpan per orang namanya siapa. Tapi mohon maaf, ini yang kita hadapi adalah pelaku predator seks," ungkapnya.

Simak Video: Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara

(dwr/eva)

Surabaya -

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

(pfr/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

(aud/lir)

Surabaya -

Kasat Tahti Polres Pacitan berinisial Iptu LC telah ditahan di Polda Jatim karena diduga memperkosa tahanan perempuan. Ia bakal diproses sidang oleh Bidropam Polda Jatim.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025).

Jules menambahkan, pelaku bakal diproses hukum. Namun, ia tak menyebutkan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati dipundaknya itu menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, oknum polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Korban merupakan tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

(abq/fat)

Dong Wan Kang
Profesor di Universitas Dong-A, Busan, Korea Selatan
Pembawa Acara Kanal YouTube "Dong-Wan Kang TV"

DI KOREA UTARA, perempuan disebut sebagai ?salah satu roda kereta revolusi?. Sebuah lagu populer berjudul ?Perempuan Adalah Bunga? menggambarkan perempuan sebagai ?bunga bangsa?. Negara ini juga memperingati tanggal 3 November sebagai ?Hari Ibu? untuk semakin menekankan peran dan pentingnya perempuan.

Propaganda pemerintah mengklaim bahwa perempuan di ?surga rakyat? ini menikmati kehidupan yang sangat bahagia. Namun, benarkah perempuan Korea Utara benar-benar bahagia? Sebelum berbicara tentang peran mereka sebagai perempuan, dapatkah mereka hidup dengan martabat sebagai manusia?

Secara umum, hak-hak perempuan mencakup kebebasan dari kekerasan seksual, hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan publik, hak yang setara dalam hukum keluarga, dan akses terhadap pendidikan. Dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kehidupan mereka sungguh tragis.

Saya telah merekam kehidupan rakyat Korea Utara di sepanjang Sungai Yalu dan Tumen di perbatasan China-Korea Utara menggunakan lensa telefoto untuk membagikan kisah mereka kepada dunia. Di musim dingin yang sangat menusuk, dengan suhu di bawah -35�C, perempuan Korea Utaralah yang harus mengambil air atau mencuci pakaian di sungai yang membeku.

Dalam kenyataan keras ini, di mana listrik dan sistem air bersih sangat minim, seteguk air saja harus diambil dari sungai atau sumur. Peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan pengering, yang bagi kita sudah biasa, bagi mereka adalah kemewahan yang tak terbayangkan.

Di negara yang sangat tertutup ini, di mana perbatasan dijaga ketat, bahkan pupuk dasar untuk bertani pun sulit diakses?limbah manusia masih digunakan. Mengangkut limbah manusia ke ladang, yang dikenal sebagai "pertempuran pupuk," adalah tugas wajib musim dingin bagi perempuan Korea Utara.

Menghidupi ekonomi rumah tangga juga menjadi beban mereka. Mereka harus menjual apa pun yang bisa dijual di pasar-pasar lokal untuk menghidupi keluarga, yang seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi seksual ilegal dan berulang.

Pelanggaran HAM terhadap perempuan Korea Utara yang diperdagangkan ke China sungguh tak terbayangkan parahnya. Dihadapkan pada ancaman kelaparan, melintasi perbatasan untuk mencari makanan sering menjadi satu-satunya pilihan?tetapi ini membuat mereka menjadi target empuk bagi para pelaku perdagangan manusia.

Sekitar 80% pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan adalah perempuan, dan di antara mereka, sekitar 70% pernah mengalami perdagangan manusia di China. Mereka yang beruntung bisa mencapai Korea Selatan dengan selamat adalah pengecualian.

Banyak dari mereka yang ditangkap kembali oleh China dan mengalami kekerasan brutal di fasilitas penahanan saat dipulangkan. Hanya dengan melintasi perbatasan saja, mereka bisa mengalami pemeriksaan tubuh yang melebihi kewajaran, penyiksaan, dan penganiayaan.

Pernikahan paksa dengan pria China menambah penderitaan mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan paksa tersebut semakin memperumit kehidupan mereka. Sebagai ibu, dipisahkan secara paksa dari anak-anak mereka meninggalkan luka trauma yang mendalam.

Berapa lama lagi kita harus menyaksikan kenyataan seperti ini? Seorang pembelot Korea Utara yang saya temui di China pernah mengatakan, ?Orang paling menyedihkan di dunia ini bukan hanya orang Korea Utara, tetapi perempuan Korea Utara.?

Komunitas internasional mulai menyadari pelanggaran HAM ini melalui kesaksian para pembelot yang selamat dari repatriasi paksa atau perdagangan manusia. Namun, suara mereka tetap lemah, terhalang oleh tembok yang hampir mustahil ditembus.

Kengerian yang mereka alami masih berlangsung hingga hari ini, dan masih sangat sedikit kebijakan atau dukungan yang tersedia bagi mereka. Perhatian kita terhadap pelanggaran HAM di Korea Utara adalah kunci untuk memutus rantai kediktatoran.

Janganlah kita berpaling dari jeritan putus asa perempuan Korea Utara, yang masih bergema hingga saat ini. Saya dengan tulus memohon agar Anda mengulurkan tangan kepada mereka yang terjebak dalam jurang penderitaan ini.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan korban yang mengalami kekerasan seksual rata-rata berjenis kelamin perempuan. LPSK mengatakan korban kekerasan seksual masih ada rasa enggan mengajukan restitusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025). Awalnya, Sri mengungkapkan jumlah permohonan restitusi dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

"Artinya memang kesadaran masyarakat mulai menemukenali bahwa ini bagian hak yang harus dimintakan. Tetapi kalau kita sandingkan dengan berapa sih jumlah tindak pidana, ini yang saya kira penting ya untuk kita lihat bersama-sama. Sehingga kita harus terus mendorong bagaimana kesadaran masyarakat berkaitan dengan hak atas restitusi," ujar Sri.

Dalam data yang dipaparkan LPSK, permohonan restitusi tahun 2024 itu tertinggi terjadi di bulan September mencapai 2.810 permohonan. Permohonan ini tidak hanya mencakup kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga tindak pidana lain, seperti korban tindak pidana pencucian uang (TPPU), investasi ilegal.

Sri mengatakan permohonan restitusi yang mendominasi adalah permohonan dari korban TPPU yang berjumlah 3.035. Setelah TPPU, barulah permohonan restitusi kekerasan seksual anak.

"Kekerasan seksual anak, ini cukup lumayan ya peningkatan kasusnya. Dan dia memang menjadi kelompok paling rentan. Nah termasuk kita juga mulai memperbaiki untuk menghitung kerugian, karena banyak juga korban kekerasan seksual anak yang mengalami kehamilan. Sehingga kita hitung kerugiannya dari sejak bayi itu dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Ini di internal kami juga kita diskusikan," katanya.

Foto: Tangkapan layar diskusi LPSK dengan MA

Korban Enggan Ajukan Restitusi

Sri mengungkapkan meski kasus kekerasan seksual menjadi salah satu permohonan restitusi terbanyak, namun beberapa korban memilih tidak mengajukan restitusi. Beberapa di antara mereka karena belum mengetahui apa itu restitusi.

"Kita tahu bahwa masyarakat, meskipun tadi jumlahnya terus naik, tapi masih ada rasa enggan untuk menganjurkan restitusi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya misalnya kalau untuk kekerasan seksual itu pada umumnya merasa 'kok seolah-olah saya sedang mentransaksikan layanan seksual, padahal itu kan saya yang mengalami perkosaan', jadi saya enggak mau untuk mengajukan permohonan restitusi," ungkapnya.

"Atau ada juga yang enggan, karena memang belum tahu restitusi itu apa sih, memang pelakunya sanggup membayar. Nah, itu yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa kewenangan LPSK adalah menilai kerugian. Jadi kerugian itu yang harus kita nilai dan masuk dalam dokumen hukum," imbuhnya.

Sri menegaskan pihaknya terus berupaya maksimal agar para korban pencari keadilan bisa mendapat restitusi. Dia juga akan mendorong pelaku agar membayar restitusi/

"Sekarang, regulasinya baru ada Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, yang tadi kalau terjadi kurangan bayar, maka dibayar melalui kompensasi. Tetapi ini pun, kita mesti tetap memperhatikan bahwa restitusi itu kewajiban dari pelakunya. Sehingga itu yang seharusnya kita dorong maksimalkan supaya pelakunya tetap melakukan bayar terhadap restitusi kepada korban," tegasnya.

Tata Cara Pengajuan Restitusi

Dalam kesempatan ini, hakim agung Yang Mulia Ainal Mardhiah juga menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan restitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA 1/2022). Dia mengatakan pengajuan permohonan restitusi itu dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK; penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan kepada penuntut umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan," kata Ainal.

Ainal mengatakan jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim harus memberitahukan korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Hakim dalam putusannya wajib memuat; pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, alasan untuk menerima atau menolak, baik sebaguan atau untuk seluruh permohonan restitusi, dan besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak dan/atau pihak ketiga," tuturnya.

Selain itu, Ainal juga menegaskan bahwa restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, atau ahli waris. Artinya, korban beserta keluarganya dan wali bisa mengajukan gugatan perdata dalam hal apabila terdakwa diputus bebas dan adanya keraguan yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan di pengadilan.

Simak jugaVideo: Kapolri Heran Beda Jumlah Data Kekerasan di Komnas Perempuan-Polri

(zap/imk)

Jakarta -

Hari ini, Tessa Mariska mengunjungi Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya yang ditahan atas dugaan kasus TPPU dan pemerasan. Tepat hari ini pula Nikita Mirzani berulang tahun ke-39.

Dengan membawa kue ulang tahun, perempuan yang pernah bertengkar dengan Nikita Mirzani itu menyampaikan doa terbaik.

"Alhamdulillahnya ini kan ulang tahunnya Niki, jadi kita pikir, 'Ah ini ulang tahunnya Niki, ya udah kita (jenguk)', karena kemarin Saipul Jamil pas jenguk katanya Niki menyampaikan salam untuk saya makanya saya ke sini," ungkap Tessa setelah keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya pada Senin (17/3/2025).

Namun, pemain film Dendam Pocong Mupeng tersebut hanya bisa bertemu dengan Nikita Mirzani sebentar karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ia menyampaikan kondisi Nikita Mirzani di hari ulang tahunnya itu. Tessa menjelaskan Nikita Mirzani terlihat cantik.

"Niki cantik, tadi melambaikan tangannya ke saya terus dia mau ibadah (salat) jadi saya tungguin setelah salat zuhur," tuturnya lagi.

"Aku kirim surat, 'Yang penting aku percaya sama kamu. Aku minta maaf karena nggak bisa menunggu kamu selesai ibadah. Aku doain yang terbaik buat kamu. Agar kamu kuat dan kamu sehat. Kamu menunjukkan muka kamu aja tadi, kamu lagi sehat banget, muka kamu aja ceria'," ungkap Tessa.

Bukan hanya itu, Tessa Mariska juga berharap agar permasalahan yang dihadapi Nikita Mirzani cepat selesai.

"Semoga cepat selesai ya masalahnya yang lagi kamu hadapi. Kamu tunjukin kalau kamu bisa berjuang di persidangan nanti," katanya lagi.

Permasalahan Nikita Mirzani dengan Tessa Mariska terjadi pada 2019. Perseteruan itu dikarenakan saat Nikita Mirzani menanggapi komentar anak Tessa Mariska, Anggie Jhovanny, di sebuah akun gosip. Dalam komentarnya, Anggie Jhovanny menyoroti rekam jejak digital Nikita Mirzani yang bakal disesali oleh anak-anaknya.

Komentar itu diunggah Nikita di akun media sosialnya disertai kalimat akan memenjarakan putri Tessa Mariska. Dampak unggahan Nikita Mirzani tersebut, akun Instagram Anggie kemudian ramai. Atas masalah tersebut, sebagai seorang ibu, Tessa Mariska kemudian membela putrinya dan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

(fbr/wes)

JAKARTA - Komite Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) mengkritik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Salah satu kasus menggemparkan publik yang ditangani Kejagung yakni kasus dugaan korupsi Pertamina.

Aksi damai KNPRI yang bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Mereka menggelar long march dari Sarinah menuju Patung Kuda dengan membawa berbagai macam spanduk kritikan untuk Kejagung.

"Kami beraksi hari ini untuk kasus yang ditangani Kejagung. Mereka dinilai tebang pilih pada penanganan kasus hukum tertentu," ujar Ketua KNPRI Mery Samiri.

Menurut dia, Kejagung tidak boleh memonopoli hukum dan tak memiliki imunitas. Jaksa yang tidak berintegritas harus dikenakan sanksi.

"Kalau kami nggak teriak atau Pak Prabowo tidak bicara, kasus Pertamina tidak cukup ditangkap cuma kroconya saja tanpa atasannya tahu," katanya.

"Jaksa Agung harus mengusut tuntas dari atas sampai bawah. Oknum jaksa juga harus ditindak karena dinilai sudah menunggangi supremasi hukum," tambahnya.

Badung -

Bukannya liburan di Bali, 2 turis Polandia malah kepergok bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis asing lainnya. Akibatnya, keduanya diciduk oleh petugas Imigrasi Bali.

Dua turis asing asal Polandia itu diketahui berinisial RS (39) dan MT (30). Mereka ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing yang baru tiba di bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko dalam keterangannya.

Winarko mengatakan saat penangkapan terjadi, petugas Imigrasi saat itu kebetulan sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi oleh petugas Imigrasi, ternyata baru diketahui RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali.

Visa itu masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025. Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Di sana, RS dan MT diperiksa intensif oleh petugas untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)