JAMBI, KOMPAS.com – Tim Kepolisian Daerah Jambi mengungkap jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Jambi, Agus Budiman alias Muk.

Dirresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan tiga orang tersangka, yakni S, M, dan S, di sebuah rumah di Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 10 paket sabu dengan total berat 1,837 gram.

"Kalau data yang kami kumpulkan, dia (Muk) ketangkap 11 Februari 2022, masuk penjara, tapi dia mengendalikan jaringan narkoba di luar," ungkap Ernesto saat di Mapolda Jambi, Kamis (23/1/2025).

Dari hasil pengembangan, polisi menemukan bahwa paket sabu yang disita berasal dari Agus Budiman di dalam lapas. Tersangka juga mengaku telah mentransfer uang sebesar 2,8 juta rupiah ke rekening Agus Budiman.

Selanjutnya, tim Kepolisian melakukan pengecekan terhadap rekening Agus Budiman dan menemukan aliran dana sekitar 133 juta rupiah yang ditransfer ke rekening istrinya.

Polisi kemudian memblokir rekening tersebut dan menetapkan Agus Budiman sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Sidik/55.a/IV/2024/Ditresnarkoba pada tanggal 23 April 2024.

Agus Budiman dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 serta pasal 137 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun serta denda sebesar 1 miliar hingga 10 miliar rupiah.

“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 302 narapidana (napi) yang terbukti mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) telah dipindahkan ke tahanan super ketat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto saat jumpa pers Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus mengawasi terpidana narkoba yang saat ini mendekam di tahanan, dan manakala mereka terbukti masih mengendalikan peredaran narkoba selama menjalani hukumannya itu, mereka bakal dipindahkan ke Nusakambangan.

“Ini akan terus berlanjut,” kata dia.

Kemudian, terkait kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir dan pimpinan lapas, Agus menyebut ada 14 pegawai di lembaga permasyarakatan yang dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebanyak 14 pegawai lapas yang nonaktif itu mencakup kepala lembaga permasyarakatan (kalapas), kepala rumah tahanan (karutan), kemudian anggota kesatuan pengamanan lembaga permasyarakatan (KPLP), sipir, dan pegawai lainnya.

“Mereka yang terlibat pesta sabu seperti yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Jember, yang diinformasikan, mereka diberikan hukuman khusus. Kemudian, kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang,” kata Agus Andrianto.

Dalam beberapa minggu terakhir, kasus-kasus “pesta sabu” dalam sel terungkap, di antaranya yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemudian di Lapas Kelas II-A Jember, Jawa Timur.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba, yaitu satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024. Desk itu, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terdiri atas sejumlah k/l antara lain Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Rapat koordinasi perdana Desk Pemberantasan Narkoba digelar hari ini di Mabes Polri, Jakarta, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024