Denpasar -

Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

(hsa/hsa)

Istanbul (ANTARA) - AS pada hari Senin mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan pemilik dan pejabat senior agen perjalanan India yang dituduh memfasilitasi "imigrasi ilegal."

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pemilik, eksekutif, dan pejabat senior agen perjalanan untuk memutus jaringan penyelundupan alien," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Bruce, menekankan bahwa kebijakan imigrasi AS berupaya untuk mencegah migrasi ilegal dan menghukum mereka yang melanggar hukumnya.

Bruce, mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang "secara sadar" terlibat dalam operasi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Ia menekankan bahwa kedutaan dan konsulat AS di India secara aktif bekerjasama untuk mengidentifikasi individu dan agen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Langkah tersebut dilakukan saat pemerintahan Donald Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap imigrasi dan mengintensifkan upaya untuk membatasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Tidak ada tanggapan langsung dari otoritas India atau agen perjalanan terkait dengan langkah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

Perdana Menteri (PM) Inggris Inggris Keir Starmer mengatakan telah mengusir 24.000 imigran sejak dirinya menjabat.

Starmer menyampaikan jumlah imigran itu saat berbicara di acara Kejahatan Imigrasi Terorganisasi (Organized Immigration Crime/OIC) di London, Minggu (30/3).

Dia menyebut angka itu merupakan pemulangan imigran tertinggi dalam delapan tahun.

Starmer yang berasal dari Partai Buruh juga menyinggung pembatalan skema Rwanda dan mengkritik pemerintahan sebelumnya.

Skema Rwanda merupakan kebijakan imigrasi Inggris dari Partai Konservatif yang memindahkan pencari suaka dan imigran ilegal ke Rwanda.

Pemerintah sebelumnya, lanjut Starmer, menghabiskan £700 juta untuk skema tersebut. Namun, hanya empat relawan yang dipindahkan ke Rwanda.

"Sekalipun skema ini mulai berjalan dengan baik, hanya sekitar 300 orang per tahun yang akan pergi ke Rwanda," kata Starmer, dikutip Anadolu Agency.

Starmer menyatakan skema Rwanda akan memakan waktu 80 tahun untuk mencapai angka 24.000.

Dalam pidatonya, dia juga "terkejut" saat mengetahui koordinasi yang kurang antara polisi, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen saat menjabat.

"Kami mewarisi fragmentasi total antara kepolisian, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen kami," ungkap Starmer.

Fragmentasi itu menurut dia menciptakan celah sehingga penyelundup bisa menerobos masuk ke Inggris.

"Sejujurnya, seharusnya sudah diperbaiki bertahun-tahun yang lalu," ujar Starmer.

Starmer juga mengumumkan penghentian kebijakan deportasi Rwanda yang selama ini dipandang kontroversial.

Pemerintah sebelumnya memperkenalkan RUU Keamanan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) pada Desember 2023.

RUU ini untuk mengklarifikasi hukum domestik bahwa Rwanda negara yang aman untuk mendeportasi pencari suaka.

Undang-undang itu mengamanatkan pengadilan mengabaikan bagian utama Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hukum Inggris dan internasional lainnya yang relevan, termasuk Konvensi Pengungsi, yang akan menghalangi deportasi ke Rwanda.

Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.

Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut "harus meninggalkan Amerika Serikat" paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk "segera" mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang "aman dan manusiawi" untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat "sementara."

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

(ita/ita)

Washington (ANTARA) - Otoritas imigrasi AS telah mendeportasi lebih dari 4.000 imigran gelap hanya dalam pekan pertama sejak penggerebekan dimulai, kata kepala perbatasan pemerintahan Presiden Donald Trump, Tom Homan, pada Rabu (29/1).

"Kami baru melakukannya selama satu pekan dan sudah ada lebih dari 4.000 (deportasi), yang sungguh menakjubkan," kata Homan kepada NewsNation dalam sebuah wawancara Rabu pagi waktu setempat.

Homan juga mengungkapkan rencana untuk menambah jumlah tim yang berpartisipasi dalam penggerebekan dan deportasi yang menargetkan sekitar 700.000 imigran gelap yang memiliki catatan kriminal.

Laporan media menunjukkan bahwa dengan dimulainya penggerebekan imigrasi di AS, lokasi konstruksi, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lain yang biasanya sering dikunjungi oleh para imigran gelap dengan cepat menjadi kosong.

Pemerintahan Biden telah menyaksikan tiga tahun berturut-turut rekor arus migrasi tak berdokumen di perbatasan selatan AS, dan hingga saat ini, lebih dari delapan juta warga migran telah melintasi perbatasan selatan AS secara ilegal sejak Januari 2021, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai (ICE) Amerika Serikat menangkap 308 imigran ilegal di hari pertama Presiden Donald Trump menempati Gedung Putih, demikian menurut sebuah laporan.

Beberapa orang yang ditangkap tersebut memiliki catatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak, menurut 'czar perbatasan Trump' Tom Homan, seperti dikutip New York Post.

Homan mencatat bahwa petugas imigrasi mulai menangkapi imigran ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap 'keamanan publik', menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS.

Sementara itu, reporter CNN melaporkan bahwa ribuan tentara aktif tambahan AS dikerahkan ke perbatasan selatan dengan Meksiko setelah Trump memerintahkan peningkatan jumlah pasukan sebagai bagian dari inisiatifnya untuk menindak tegas imigrasi ilegal.

Di hari pelantikannya pada Senin, Trump memerintahkan peningkatan keberadaan militer di perbatasan untuk memberantas imigrasi ilegal serta menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Houston (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump akan memerintahkan pasukan federal ke perbatasan dengan Meksiko untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan El Paso, Texas, menurut laporan media pada Senin.

Pelabuhan masuk El Paso ditutup dalam waktu satu jam setelah pelantikan Trump karena sang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan.

"Melewati titik area ini akan mengakibatkan penangkapan, penutupan, dan kemungkinan penerapan tindakan paksa," menurut laporan surat kabar The Texan tentang pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara di perbatasan El Paso beberapa saat setelah Trump dilantik.

Trump diperkirakan akan menandatangani 11 perintah eksekutif terkait perbatasan yang akan mengambil sikap tegas terhadap imigrasi ilegal, termasuk satu perintah yang mengizinkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan untuk mengamankan titik masuk, menurut Fox News.

Perintah lainnya akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai kelompok teroris.

Sementara, perintah tambahan akan mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan yang dimulai Trump selama masa jabatan pertamanya serta mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.

Seperti yang dilaporkan Anadolu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menutup penggunaan aplikasi CBP One yang digunakan untuk menjadwalkan janji temu imigrasi.

Menurut CBS News, hampir 270 ribu migran di Meksiko tengah mencari penjadwalan.

Aplikasi CBP One diluncurkan pada Oktober 2020, dan menurut CBS, hampir 919 ribu migran menggunakannya untuk masuk ke AS sejak Januari 2023.

Trump mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan selama masa jabatan pertamanya seperti Remain in Mexico, yang mengharuskan pencari suaka untuk tinggal di Meksiko hingga mereka diproses, akan diberlakukan kembali.

Sebaliknya, presiden mengatakan bahwa kebijakan tangkap-dan-lepas saat ini, di mana migran ilegal dibebaskan sambil menunggu sidang imigrasi, akan diakhiri.

"Semua masuknya imigran ilegal akan segera dihentikan dan kami akan memulai proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya.

Gubernur Texas Greg Abbott, yang mengejutkan Trump dengan menghadiri pidato pasca-pelantikan presiden di Capitol Hill, merilis pernyataan yang mendukung tindakan keras Trump terhadap imigrasi ilegal.

"Texas berharap dapat bekerja sama dengan Presiden Trump dan pemerintahannya untuk mengamankan perbatasan dan membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi semua warga Amerika," kata Abbott.

Gubernur itu menambahkan bahwa Trump harus mulai "menjalankan seluruh kewenangannya... (untuk) mengamankan perbatasan dalam menghadapi hambatan federal."

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Timor Leste(RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah kepada ANTARA dari Atambua, Rabu mengatakan bahwa operasi gabungan ini melibatkan berbagai instansi terkait dalam pengamanan perbatasan.

“Mulai dari Satgas Pamtas RI-RDTL, Kepolisian BNPP, Karantina kesehatan Bea Cukai, Brimob, BAIS serta badan Intelijen,” katanya.

Reza menjelaskan bahwa operasi gabungan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap jalur terbuka di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Jalur perbatasan itu diduga menjadi jalur perlintasan ilegal oleh warga negara Republik Demokratik Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Silvester Donna Making yang memimpin operasi tersebut menjelaskan bahwa dalam operasi gabungan itu mereka menyusuri jalur ilegal yang kerap digunakan pelintas tanpa dokumen resmi.

“Kami temukan juga jalur utama di dekat patok batas RI-RDTL. meski tidak ditemukan pelintas ilegal,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa operasi ini berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan perbatasan.

“Dengan adanya operasi ini, kami memastikan tidak adanya pelintas ilegal di jalur perbatasan dan semakin memperkuat sinergisitas antar instansi di PLBN Napan,” tambah dia.

Silvester menambahkan bahwa tim gabungan akan tetap berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan orang asing yang masuk melalui jalur ilegal di Napan dan sekitarnya,

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi lapangan serta komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi demi menjaga keamanan wilayah perbatasan RI-RDTL.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024