Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Prasetyo menyebut Prabowo membahas RUU ini saat bertemu para ketum partai politik (parpol).

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini, belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," imbuhnya.

Prasetyo memastikan Prabowo memiliki perhatian khusus pada RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut sejalan dengan Asta Cita yang berkomitmen memberantas korupsi.

"Pada saat May Day juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas poin-poin usulan dalam RUU itu.

"Pasti dilibatkan (PPATK), karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar, masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti, pasti dilibatkan," katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan draf RUU Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama dengan PPATK.

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Di samping itu, dia mengatakan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan Prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto mengklaim mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Prabowo menambahkan akan teruskan perlawanan untuk koruptor. Lebih lanjut, Prabowo menyindir ada pihak-pihak yang menikmati uang dari koruptor, salah satunya dengan menggelar demonstrasi yang membela koruptor.

Kendati demikian, Prabowo tidak menyebut siapa koruptor yang dimaksud.

"Nanti dikasih duit lo demo dukung koruptor, gue heran di Indonesia ada demo dukung koruptor," sindir Prabowo.

RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' baru-baru ini. Mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Padahal pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Jokowi kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) RUU tersebut bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Di dalamnya, RUU Perampasan Aset mengatur wewenang terkait perampasan aset minimal senilai Rp100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tak wajar tanpa harus melalui proses pidana.

"Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)," demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas angkat suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar agenda program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset masih memerlukan waktu yang cukup sebelum bisa dibahas. Utamanya, kata dia, kesepakatan dari pimpinan dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/2).

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum.

Ia menuturkan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, diua berpendapat terdapat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya.

Sebelumnya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), Presiden Prabowo Subianto menjawab berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.

Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun, Hardjuno menilai pernyataan Presiden belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.

Dengan demikian, ia berharap Presiden bisa menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di tanah air dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Dia merasa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menutup celah kejahatan ekonomi lantaran menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture atau aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan.

"Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana, karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan.

Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU itu bukan berarti bebas risiko, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,” ujar Hardjuno.

Adapun RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Namun, RUU itu tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan RUU tentang Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026.

Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu (4/12/2024), RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.

RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 terfapat sebanyak 41 RUU, yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta massa aksi 'Indonesia Gelap' mengirimkan perwakilan massa untuk membahas poin-poin tuntutan dengan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo di atas mobil komando ketika menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2).

"Saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan pemerintah akan meminta masukan terkait kebijakan yang dianggap kurang tepat oleh massa aksi.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut mana yang kurang tepat," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menandatangani tuntutan tersebut sebagai tanda pemerintah telah menerima aspirasi massa aksi.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi," tutur dia.

Adapun terdapat 9 tuntutan yang dibawa oleh aliansi BEM SI Rakyat Bangkit ini. Yakni;

1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025

2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat

3. Evaluasi Besar - Besaran Makan Bergizi Gratis

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah

5. Tolak Dwifungsi TNI

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional

8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat

9. Tolak cawe - cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Setelah bertemu dengan Prasetyo, massa aksi kemudian meninggalkan lokasi. Mereka bahkan menyebut pertemuan dengan Prasetyo sebagai kemenangan.

Mensesneg Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sore ini. Prasetyo turun di tengah desakan massa.

Sejatinya, massa ingin menyampaikan aspirasinya di depan Istana Negara. Namun aksi itu terhenti di kawasan Patung Kuda, Kamis (20/2/2025). Sebab ruas jalan ke arah Istana ditutupi barrier beton.

Aksi massa sempat memanas, bahkan mencoba merobohkan barrier beton yang dipasang polisi. Massa terus bergerak dengan melemparkan benda ke arah petugas kepolisian.

Polisi terus mengimbau agar aksi tak anarkis. Namun aksi terus memanas. Hingga akhirnya kepolisian menyebut tengah berdialog dengan Istana untuk bertemu dengan massa.

Istana setuju dan Prasetyo Hadi hadir menemui massa aksi. Mulanya, Prasetyo berdialog di belakang barrier beton. Massa tak terima dan memintanya maju menemui mereka.

Polisi meminta koordinator lapangan aksi agar menjamin keamanan Prasetyo. Korlap menyanggupi.

Didampingi Kapolres Jakpus Susatyo, Prasetyo naik ke atas mobil komando. Korlap aksi menyampaikan poin poin aspirasinya.

Sebagai informasi, pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman menjelaskan masih butuh banyak waktu untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset. Satu hal yang utama yaitu menemukan titik kesepakatan pimpinan partai politik dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Namun, politisi Partai Gerindra itu menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen agar pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Ia menerangkan pemerintah akan terus berkomunikasi terutama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

"Perampasan aset tidak pernah lepas dari komitmen Presiden Prabowo dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK terus kami lakukan koordinasi," kata Supratman.

"Tetapi sekali lagi semua UU itu keputusan politik. Sehingga UU Perampasan Aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan," imbuhnya.

Pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) pada 4 Mei 2023 agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Namun, pembahasan tak kunjung dimulai hingga akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Sementara itu, dalam daftar Prolegnas yang disahkan DPR pada November 2024, RUU Perampasan Aset hanya masuk daftar jangka panjang 2025-2029. Pemerintah belum memberi sinyal soal pembahasan RUU itu.

Kini, pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset jadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap'.

Pihak kuasa hukum PT MBM menyatakan pihaknya telah memenangkan praperadilan kasus dugaan pemalsuan surat dengan terlapor Charlie Chandra. Untuk itu, pihak PT MBM selaku pelapor meminta agar kasus tersebut kembali dibuka.

"Fakta hukumnya jelas bahwa praperadilan yang dimenangi pengembang sebagai korban terjadi karena ulahnya sendiri, dimana Charlie mengingkari perjanjian damai yang sah," ujar Muannas Alaidid selaku kuasa hukum PT MBM, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/2/2025).

"Pengadilan Negeri (PN) Serang pun telah menegaskan bahwa SP3 yang sempat membebaskannya tidak sah dan memerintahkan agar kasusnya untuk dilanjutkan," sambungnya.

Menurut Muannas, Charlie Chandra membuat framing seolah-olah dirinya adalah korban dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan. Padahal, kasus Charlie Chandra bukan tentang sengketa lahan melawan pengembang, melainkan dugaan pemalsuan dokumen tanah berupa tandatangan pemilik asli tanah The Pit Nio yang terbukti dipalsukan sejak tahun 1993 sesuai Putusan PN Tangerang.

"Sudah ada terpidananya dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya kasus ini sudah berproses secara hukum panjang," imbuhnya.

Muannas mengatakan Charlie sendiri sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan melalui mekanisme keadilan restoratif di Polda Banten, meski ia sempat buron selama berbulan-bulan sebelum ditangkap. Akan terapi, menurutnya, Charlie mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat.

"Masalah yang harusnya sudah selesai karena ada perdamaian, malah belakangan dia muncul dan menuntut kembali, lalu menyerang pengembang seolah dia korban dari perampasan tanah yang katanya miliknya," ungkapnya.

"Karena itu, kami sebagai korban mengajukan praperadilan, dan pengadilan pun sudah menilai bahwa penghentian penyidikan oleh polisi terhadapnya cacat hukum akibat ulah charlie yang terbukti mengingkari perjanjian damai," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Muannas menyampaikan dengan adanya putusan sidang praperadilan tersebut, ia berharap kasus tersebut kembali dibuka.

"Harapan kami merasa perlu agar kasusnya dibuka kembali untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi Charlie," ujarnya.

Muannas pun menantang Charlie untuk membuktikan di pengadilan jika merasa dirinya tidak bersalah. Ia meminta agar Charlie Chandra mengikuti proses hukum yang berjalan saat ini.

"Jika Charlie benar-benar merasa dirinya tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan, bukan dengan memainkan opini publik. Apalagi hukum nanti akan memberikan kesempatan baginya untuk membela diri di persidangan, silahkan buktikan kalo dia adalah korban, dan benar itu tanah miliknya. Maka, sebagai warga negara yang baik, jalani saja proses hukum dengan fair, hadapi bukti yang ada, dan hormati keputusan yang sudah dikeluarkan pengadilan," bebernya.

"Untuk itu seperti adagium keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh sekalipun, jadi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan kebenaran dan membela diri," pungkasnya.

Penjelasan Charlie Chandra

Charlie Chandra menjelaskan kronologi kasus dugaan pemalsuan surat yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka di Polda Banten. Menurutnya, sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak pelapor sebelumnya.

Charlie Chandra menjelaskan kasus bermula pada 2021 ketika dirinya ditawari PT Mandiri Bangun Makmur jual beli tanah di kantor PIK2. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sudah ada penyidik Polda Metro duduk di sebelah legal manager PT Mandiri Bangun Makmur.

"Karena tidak ada kesepakatan, Charlie Chandra dilaporkan atas tuduhan penggelapan SHM 5/Lemo," kata Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Charlie Chandra, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Tanah yang menjadi sengketa itu diklaim tercatat atas nama Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra. Tanah tersebut dikelola sejak 1989 sebagai tambak ikan bandeng dan kemudian pada 2000 disewakan kepada penggarap.

"Kepemilikan diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Nomor 726/Pdt/1998/PT.Bdg yang menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum," imbuhnya.

Ia mengatakan kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kkemudian dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Sertifikat hak milik SHM 5/Lemo yang sebelumnya disita dikembalikan ke BPN dan kemudian diserahkan kembali kepada Charlie Chandra.

"Hal ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah sah. Dengan demikian, pelapor tidak memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan laporan, mengingat tanah tersebut telah dimiliki keluarga Charlie Chandra selama 35 tahun," lanjutnya.

Pada 30 Januari 2023 Charlie Chandra mengajukan permohonan balik nama sertifikat dari ayahnya yang telah meninggal ke seluruh ahli waris. Menurutnya, PPAT saat itu telah melakukan pengecekan sertifikat dan hasilnya tetap atas nama Sumita Chandra, tidak ada sengketa, tidak ada blokir.

Akan tetapi, pada 3 Maret 2023, SHM 5/Lemo atas nama Sumita Chandra, ayah Charlie, dibatalkan oleh BPN Banten dengan alasan cacat administrasi. Sampai kemudian pada April 2023, Charlie Chandra dilaporkan ke Polda Banten atas tuduhan pemalsuan surat dalam proses balik nama sertifikat.

"Pertanyaan Charlie adalah apa hak atau legal standing PT Mandiri Bangun Makmur melaporkan Charlie Chandra atas proses balik nama karena pada saat itu sertifikat masih atas nama ayahnya sendiri?," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prioritas DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap sedang melalukan upaya dialog dengan parlemen.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supartman menyebut dialog tersebut dilakukan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan dibahas di prolegnas mendatang. Ia juga mengatakan akan terus melaporkan perkembangan prolegnas kepada Prabowo.

"Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di Parlemen," sebut Supratman.

"Nanti setelah beliau balik dari luar negeri, kami akan melaporkan perkembangannya terkait dengan prolegnas yang ada, dan akan meminta pandangan beliau terkait dengan itu," katanya.

Supratman menjelasan saat ini masih terdapat isu yang berkembang terkait RUU Perampasan Aset, salah satunya mengenai judul. Selain itu, ia menyebut materi yang termuat di dalamnya juga masih resisten.

"Di parlemen kemarin kan berkembang terkait dengan isu baik menyangkut judul. DPR kemarin lewat badan legislasi mengusulkan bukan perampasan aset, tapi pemulihan aset, recovery," ujar Supratman.

Supratman mengungkap pihaknya akan menyelesaikan terlebih dahulu persoalan itu. Ia memastikan undang undang yang telah diajukan akan selesai.

"Tetapi saya punya tugas memastikan bahwa setiap undang-undang yang pemerintah ajukan, yang diinisiasi oleh pemerintah, itu harus selesai," katanya.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.

Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.

"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.

"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.

Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (7/11).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, itu turut membahas beberapa isu seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Terkait RUU Perampasan Aset, Yusril mengatakan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu waktu pembahasan akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Yusril melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Yusril menyatakan akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset. Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinasi Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok Undang-undang, akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ucap Yusril.

Sementara terkait KITAS, Yusril menjelaskan proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru kemudian bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Yusril berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," kata Yusril.

Hadir dari KPK yaitu Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Sedangkan Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Plt. Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt. Deputi Bidang HAM R Andika Dwi Prasetya, serta Plt. Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.

Yusril Ihza Mahendra telah dilantik sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Yusril segera mengesahkan RUU Perampasan Aset demi pemberantasan korupsi yang maksimal.

"Pernah saya ketemu satu forum dengan Pak Yusril di hadapan Komisi III (DPR), waktu itu acara peluncuran buku akhir tahun salah satu yang saya minta ke Pak Yusril kalau nanti hadir mau menteri yang membidangi hukum untuk berjuang mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena hanya satu-satunya cara itu lah memberantas korupsi baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Boyamin mengatakan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah seseorang untuk melakukan korupsi. Dia menyebut undang-undang itu akan memaksimalkan upaya pencegahan.

"Kalau perampasan aset ini disahkan kan orang lebih harus transparan memberikan laporan harta kekayaan dan ada sanksi yang lebih tegas. Termasuk nanti pembatasan uang kartal untuk transaksi, jadi nanti semua akan by system, sehingga nanti semua orang akan susah untuk korupsi karena susah untuk menyembunyikan uangnya," katanya.

"Jadi sebenarnya hilirnya itu adalah pemberantasan korupsi itu di pencegahan, bagaimana pemerintah tata kelolanya baik, uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor," tambahnya.

Lebih lanjut, jika Yusril nantinya tidak kunjung mengesahkan, Boyamin menyebut MAKI akan membuat tindakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika Pak Yusril tidak mampu satu tahun mengesahkan RUU Perampasan Aset maka saya terpaksa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membuat deadline maksimal dua tahun UU itu harus disahkan oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pejabat di kabinet pemerintahannya. Prabowo menunjuk eks Kepala BIN Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan serta Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Profesor Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan," kata Prabowo dalam acara pengumuman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10).

"Profesor Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan," ujar Prabowo.