Malang -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), Dr Arfan Kaimudin, SH, MH menyerukan pentingnya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia berharap KUHAP mampu memperkuat pembagian fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Menurut Dr Arfan, sistem peradilan pidana Indonesia akan jauh lebih efektif jika masing-masing aparat penegak hukum menjalankan peran secara proporsional sesuai mandat konstitusional dan undang-undang.

"Polri harus konsisten pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan fokus pada penuntutan, dan lembaga peradilan menjalankan fungsi pengadilan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, karena itu justru melemahkan proses penegakan hukum," tegasnya, Jumat (9/5/2025).

Poin utama yang disampaikan Dr. Arfan adalah pentingnya rekonstruksi peran kelembagaan dalam tahap pra-ajudikasi, yakni fase awal dalam proses peradilan pidana. Tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, serta penuntutan oleh Kejaksaan.

Menurutnya, jika kewenangan tidak dijalankan secara konsisten dan sesuai batas fungsi, akan berdampak langsung pada kerancuan hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Dr Arfan menekankan bahwa reformasi KUHAP harus tidak hanya sebatas revisi norma, tetapi menyentuh akar praktik institusional agar terbentuk mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan menghargai nilai-nilai HAM. Ia menilai bahwa salah satu kelemahan selama ini adalah kaburnya batas antar lembaga penegak hukum dalam praktik di lapangan.

"Prinsip keadilan akan tercapai jika tidak ada superioritas lembaga tertentu dalam proses pidana. Yang diperlukan adalah keseimbangan fungsi dan penghormatan atas ranah kewenangan masing-masing," ujar akademisi sekaligus praktisi hukum ini.

Pernyataan ini disampaikan Dr. Arfan dalam forum akademik yang membahas arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional, seiring dengan pembahasan reformasi KUHAP yang tengah digodok oleh pemangku kebijakan.

Selain akademisi hukum, forum tersebut juga melibatkan perwakilan dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga perlindungan HAM. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif, bukan hanya pada aspek prosedural semata.

Dr. Arfan mengusulkan agar dalam pembaruan KUHAP nanti, terdapat klausul yang memperjelas batas kewenangan institusi penegak hukum di tahap pra-ajudikasi. Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri bisa dijalankan secara profesional tanpa intervensi kewenangan pihak lain.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peradilan pidana yang ideal adalah yang mampu menjamin keadilan sejak awal, bukan sekadar menghukum.

"Kejelasan fungsi dan pembagian peran adalah kunci. Jika tahap pra-ajudikasi sudah keliru, maka keadilan pada akhirnya hanya menjadi jargon tanpa makna nyata," pungkas Dr. Arfan.

(dpe/abq)

Jakarta -

Pengacara Ana Sofa Yuking dan aktor Adipura Prabahaswara mengunjungi Rutan Pondok Bambu di kawasan Jakarta Timur pada 2 Mei 2025.

Keduanya menghadiri acara halal bihalal sekaligus bakti sosial yang digelar Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia). Ana Sofa Yuking dan Adipura diketahui aktif memberikan tausiyah keagamaan dalam setiap tersebut.

Pengacara selebgram Cut Intan Nabila itu dalam sambutannya mewakili DPN Peradi SAI mengatakan adanya kegiatan bakti sosial dan halal bihalal ini merupakan bagian dari komitmen Peradi SAI dalam menjaga solidaritas antar sesama umat manusia.

"Setelah bebas, pastikan ibu-ibu sekalian memiliki rencana hidup yang jelas untuk memulai hidup baru. Cari pekerjaan yang halal, jalin hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Jadilah warga negara yang baik, taat hukum dan tidak mengulangi kembali perbuatannya yang melanggar hukum," ungkap Ana Sofa Yuking dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/4/2025).

Adipura juga tak lupa memberikan pesan mendalam bagi semua tahanan yang hadir dalam kesempatan itu.

"Setiap manusia selalu ada kesempatan untuk hijrah. Asalkan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri, mengambil pelajaran dari setiap takdir yang sudah dilalui," kata Adipura.

Nebi Viarleni selaku Kepala Rutan Pondok Bambu mengucapkan terima kasih kepada Peradi SAI yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi tahanan di Rutan Pondok Bambu. Ia menuturkan kepedulian Peradi SAI kepada tahanan sangat menginspirasi.

Dalam kesempatan tersebut, Peradi SAI memberikan penyuluhan hukum kepada para tahanan yang disampaikan oleh Patra M Zen selaku Sekjen Peradi SAI yang mewakili Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang yang berhalangan hadir karena sedang berada di Chicago, Amerika Serikat.

"Advokat harus memastikan untuk bahwa tahanan yang tidak bersalah untuk dibela semaksimal mungkin sampai dibebaskan. Kalau bersalah dengan alasan yang dapat dibenarkan, agar dapat dihukum yang seringan-ringannya. Advokat tidak boleh membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar," jelas Patra.

(wes/mau)

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai aksi yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, duo pengacara yang diduga berada di balik kasus suap hakim senilai Rp60 miliar bukan sekadar manipulasi hukum. Ray berpendapat, hal tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap keadilan publik dan institusi negara.

?Kalau pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara triliunan rupiah dapat dibersihkan dengan biaya kecil, hanya dengan suap kurang dari 1 persen dari total kerugian, maka yang terjadi sebenarnya bukanlah penegakan hukum, melainkan diskon hukum,? kata Ray, Rabu (23/4/2025).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim.

Suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

Ray berharap Kejagung kembali melakukan proses hukum terhadap perkara CPO. Tujuannya agar uang rakyat bisa dikembalikan lagi kepada rakyat.

Seperti diketahui, Kejaksaan menuntut ketiga terdakwa korporasi membayar denda dan uang pengganti dengan nilai mencapai Rp17,7 triliun. Para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup.

?Jadi rakyat kehilangan uang Rp17,7 triliun. Sementara hakim, pengacara dan panitera, mengeruk keuntungan pribadi dari praktik suap Rp60 miliar,? ungkapnya.

TANGERANG SELATAN - Kasus mafia tanah di Babakan, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merugikan seorang warga bernama Kow Kusran mulai menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kow Kusran dizalimi mafia tanah melalui putusan janggal majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk terciptanya keadilan dan menjaga marwah hukum peradilan, Aliansi Cerdas Hukum ikut turun ke jalan menggelar aksi damai dalam memberantas mafia tanah di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (14/4/2025).

Aksi Aliansi Cerdas Hukum mengawal proses kasasi yang diajukan Kow Kusran kepada MA lantaran tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Tangerang yang dinilai janggal dan merugikan.

"Kami menyuarakan kepada MA untuk bertindak tegas dan menjunjung tinggi keadilan agar mafia tanah yang didukung oknum-oknum tidak merusak marwah dan citra peradilan di negeri ini," teriak korlap aksi Aliansi Cerdas Hukum dalam orasinya.

Kuasa hukum Kow Kusran, Davi Bya yang juga turut hadir di lokasi menuturkan kejanggalan yang diterima kliennya dalam putusan sidang di PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan kepada pihak perwakilan MA dalam audiensinya.

Dia juga berharap kliennya mendapatkan keadilan dalam kasus ini lewat kasasi yang telah diajukan. Selain itu, MA mendukung pemberantasan mafia tanah dan mafia hukum yang dapat merusak citra hukum di negeri ini.

"Kita sudah sampaikan semuanya yang terjadi di PN dan PT, kita disarankan apabila terjadi penyelewengan hukum di PN dan PT segera melaporkan ke Mahkamah Agung," ujar Davi Bya.

Sementara, Aminah, istri Kow Kusran berharap MA memberikan keadilan dalam kasus ini. Apalagi keputusan yang diberikan majelis hakim PN Tangerang sangat janggal.

Dia menegaskan keadilan sangat penting. Jangan sampai hukum kita dicederai dan diatur-atur oleh para mafia.

"Saya berharap agar masih ada keadilan di negeri ini. Saya meminta agar MA memutuskan seadil-adilnya dalam kasasi kasus Kow Kusran ini," kata Aminah.

Surabaya -

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

(hil/iwd)

Lampung -

Meski beberapa alat bukti dalam kasus gugurnya 3 anggota Polres Way Kanan telah didapatkan, hingga kini terduga penembakan yakni oknum TNI belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak terkait transparansi yang digaungkan oleh petinggi TNI.

Pasalnya, hingga saat ini, kedua oknum TNI yakni Kopka B dan Peltu L masih menjadi saksi dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk diketahui penyelidikan yang telah berjalan selama seminggu ini baru menetapkan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam nya.

Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung, Dr Benny Karya Limantara menjelaskan dalam kasus ini tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya menjadi terlibat atau memang pelakunya.

"Terkait dengan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi pidana tetap berlaku sesuai KUHP yakn Pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Yang membedakan hanya tempat peradilannya. Jika pelaku adalah warga sipil, kasusnya akan ditangani pengadilan negeri, sementara jika anggota TNI, kasusnya diproses di pengadilan militer," katanya.

Benny menyampaikan, dalam kasus ini jika melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka seharusnya kedua oknum jika terbukti melakukan penembakan dan ditetapkan tersangka maka bisa diproses dalam peradilan umum.

"Meskipun peradilan militer menangani kasus yang melibatkan anggota TNI namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer tetap mengakui bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diproses dalam peradilan umum,"

"Jika ada perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi, maka Pasal 198 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasusnya harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum," sambungnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 28/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak terkait dengan tugas militer harus disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer.

Putusan ini memperkuat bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Benny menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika semua alat bukti telah ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda penetapan status untuk kedua oknum tersebut.

"Jika alat bukti sudah cukup, seharusnya status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak ada alasan untuk menunda jika bukti telah memenuhi syarat. Proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum," tandas Benny.

(dai/dai)

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) Juniver Girsang meminta agar para advokat tidak dapat dituntut hukum ketika sedang membela kliennya. Ia berharap hal itu diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ).

"Kemudian (Pasal) 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang diformulasikan," kata Juniver dalam rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Bunyi Pasal 140 revisi KUHAP yaitu bahwa advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana, baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan, sesuai dengan etika profesi yang berlaku.



Kemudian, Juniver menyampaikan agar profesi advokat tak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Karena, kata dia, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun luar pengadilan.

"Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian dari hukum acara," ujarnya.

Meski sudah diatur dalam UU Advokat, menurut Juniver, saat ini masih banyak advokat yang harus menjalani proses hukum. Mereka dituntut dan diminta pertanggungjawaban pada saat melakukan pembelaan profesi.

"Kita sedang menangani ada lima advokat (yang) dimainkan, bahasanya, nanti kan tidak enak, ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses," tuturnya.

Usulan itu ditanggapi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia mengatakan bahwa usulan itu dipastikan bakal disepakati seluruh fraksi di Komisi III DPR.

"Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan ini, bisa disepakati enggak kawan-kawan? Sepakat ya, langsung bungkus. Jadi kemungkinan enggak akan berubah di pembahasan, kita langsung ikat di situ," kata Habiburokhman.

Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).

"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.

"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.

"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.

"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.

Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024

(amw/dnu)

JAKARTA - Praktisi hukum Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang.

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? di iNews, Selasa (11/2/2025) malam.

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor.

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang.

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya.

"Artinya adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu saat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan alasan yang menyangkut asusila.

Razman Nasution lantas tak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Razman meminta agar sidang dilanjutkan secara terbuka lantaran perkara itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, bukan asusila.

Terlihat sempat terjadi perdebatan antara Razman dan Majelis Hakim. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa hakim untuk menskors sidang.

Setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Kondisi ini memantik petugas keamanan untuk melerai keduanya.

Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU

Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat Polisi Militer (Danspuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan seluruh kasus pelanggaran yang dilakukan prajurit telah ditangani sesuai dengan undang-undang militer.

"Kemudian terkait memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti dari Pom Angkatan, Pom AD, Pom AL dan maupun Pom AU," kata dia usai usai menggelar upacara Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi Polisi Militer di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Hal tersebut dikatakan Yusri ketika merespon pertanyaan wartawan terkait maraknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI.

Menurut Yusri, penindakan hukum harus dilakukan melalui peradilan militer terlebih dahulu sebelum oknum prajurit dipidana di pengadilan umum.

Dia melanjutkan, sebelum masuk ke pengadilan militer, pihaknya akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan sesuai undang-undang militer dari mulai pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga penetapan tersangka.

Selama proses itu berjalan, Yusri memastikan penyidiknya tidak akan diintervensi pihak manapun demi terwujudnya hasil penyidikan yang adil.

Lebih lanjut, Yusri pun tidak menjelaskan dengan rinci rangkaian kasus apa saja yang telah pihaknya usut hingga masuk ke peradilan militer.

Dia hanya menyebutkan salah satu kasus yang saat ini sudah masuk ke ranah peradilan militer yakni penembakan yang dilakukan tiga oknum TNI AL di rest area tol kawasan Tangerang.

"Para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada oditurat militer (Otmil) maupun untuk proses persidangan di peradilan militer," kata Yusri.

Sebelumnya, tiga anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa 1 atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa 3 Sersan Satu Rafsin Hermawan.

"Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan," kata Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

"Ketiga terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," lanjut Gori Rambe.

Selain pasal penadahan, Gori Rambe menyebut dua dari tiga tersangka didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

"Terdakwa satu (Bambang Apri Atmojo) dan terdakwa dua (Akbar Adil) telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," ujar Gori Rambe.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti kekhawatiran akan implikasi perluasan kewenangan Jaksa dalam Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Salah satu audiens, Aulia, menanyakan potensi konflik kewenangan antara Jaksa dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Aulia mempertanyakan dasar hukum perluasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi penyidikan kepada Jaksa, berbeda dengan RUU KUHAP Pasal 6 yang membuka peluang tersebut. 

"Pernyataan ini membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ungkap Aulia.

Pertanyaan kedua Aulia terkait potensi pelemahan sistem peradilan pidana terpadu jika Jaksa diberi kewenangan menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan.

Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S., Dosen FH Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi pembicara, memberikan tanggapan tegas. 

"Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," jelasnya.

Prof. Deni menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum. "Hukum harus clear and precise, kewenangan harus limitatif. Jangan sampai kita terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tegasnya. 

Ia khawatir, kewenangan yang tidak dibatasi dengan jelas dapat mengganggu peradaban bangsa. "Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘Dan lain-lain’ yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tambahnya.

Prof Deni juga mengkritik beberapa kelemahan dalam KUHAP yang berlaku saat ini, mengingatkan perlunya kajian mendalam RUU KUHAP sebelum disahkan. Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana di peradilan umum dan militer, serta memahami esensi pasal penyertaan dalam tindak pidana agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah, tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tutup Prof. Deni.

Seminar ini menjadi forum diskusi yang penting di tengah polemik RUU KUHAP. Para akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum.

Editor : Ali Masduki

Malang -

Tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Dr. Arfan Kaimuddin. Arfan menyampaikan kritik tajam terhadap beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menurut Arfan salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP, yang mengatur bahwa jika dalam waktu 14 hari laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, masyarakat dapat langsung mengajukan laporan kepada kejaksaan.

Arfan menilai ketentuan tersebut berisiko menimbulkan dualisme kewenangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan.

"Kewenangan penyidikan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Jika kejaksaan diperbolehkan untuk langsung memproses laporan tanpa melalui mekanisme penyidikan polisi, ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam proses hukum," kata Arfan kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

Sebagai lulusan doktoral hukum dengan konsentrasi hukum pidana, Dr. Arfan juga menegaskan bahwa pembagian kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum didasarkan pada asas specialty dan separation of powers.

Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang spesifik untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah intervensi yang tidak semestinya.

Arfan juga menyoroti dampak negatif Pasal 12 Ayat 11 terhadap asas due process of law. Dalam sistem hukum pidana, penyidikan merupakan tahap awal yang sangat sensitif dan harus dijalankan dengan prosedur ketat.

"Jika penuntut umum langsung terlibat dalam proses penyidikan, hak-hak tersangka bisa terancam karena proses hukum yang ideal mengharuskan adanya pembagian kewenangan yang jelas," tambah pria Kelahiran Kota Ambon ini.

Selain itu, Arfan mengungkapkan bahwa ketentuan ini dapat membebani kejaksaan dengan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyidik.

Fungsi utama kejaksaan adalah memproses perkara berdasarkan hasil penyidikan, bukan melakukan investigasi awal.

Dalam analisisnya, Arfan juga mengkritik Pasal 111 Ayat 2 RUU KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum dapat mengajukan permohonan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang seharusnya hal demikian merupakan kewenangan kepolisian.

Hal ini akan melemahkan sistem peradilan pidana yang sudah terintegrasi dengan baik selama ini. Menurutnya, hal itu melanggar prinsip peradilan yang adil dan imparsial (fair trial).

"Jaksa dan polisi adalah bagian dari rantai penegakan hukum yang harus bekerja secara kolaboratif, bukan saling menilai atau mengintervensi. Ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius," tegas Arfan.

Arfan yang meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Tahun 2018 ini, juga menyoroti dampak perluasan kewenangan kejaksaan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021.

Salah satu kewenangan yang dianggap bermasalah adalah fungsi intelijen kejaksaan, seperti pengawasan multimedia dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan.

"Kejaksaan didesain untuk menegakkan hukum, bukan untuk melaksanakan tugas pembangunan atau pengawasan multimedia yang sifatnya abstrak," ujarnya.

Arfan menambahkan bahwa perluasan kewenangan kejaksaan ini dapat menimbulkan tumpang tindih dengan institusi lain seperti Kepolisian, TNI, dan BIN, serta mengaburkan fungsi utama kejaksaan sebagai penegak hukum.

Sebagai akademisi, Arfan mengusulkan agar legislator mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam RUU KUHAP.

"Pendekatan dalam sistem peradilan pidana dititik beratkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bukan justru memberikan ruang yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum," tutupnya.

Pandangan kritis Arfan diharapkan menjadi masukan bagi legislator untuk menyusun regulasi yang lebih matang dan adil bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana.

(mua/iwd)