Paspor dibutuhkan warga negara yang akan bepergian ke luar negeri. Dokumen ini berfungsi sebagai kartu identitas ketika berkunjung ke negara lain.

Ada dua jenis paspor, yaitu paspor biasa (cetak) dan paspor elektronik. Bedanya, paspor biasa berupa buku cetak tetapi tidak disertai chip, sedangkan paspor elektronik adalah dokumen cetak namun ada chip untuk penyimpanan data.

Setelah proses pembuatan paspor selesai, paspor bisa diambil di kantor imigrasi. Apakah pengambilan paspor bisa diwakilkan? Berikut informasinya.

Syarat Pengambilan Paspor Diwakilkan

Dikutip dari laman Instagram Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), pengambilan paspor di kantor imigrasi dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih satu kartu keluarga (KK) atau orang lain yang tidak dalam satu keluarga. Ini syaratnya.

• Untuk pengambilan paspor yang diwakilkan orang yang masih dalam satu kartu keluarga, silakan tunjukkan berkas permohonan dan foto kopi file kartu keluarga (KK)
• Jika paspor diambil oleh orang lain yang tidak dalam satu kartu keluarga (KK), tunjukkan surat kuasa bermaterai.

Biaya Paspor Elektronik dan Nonelektronik Terbaru

Syarat permohonan paspor baru adalah melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah/surat baptis/buku nikah, dan surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama. Sementara itu, untuk penggantian paspor, cukup membawa KTP dan paspor lama, serta surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama.

Perlu diketahui, ada penyesuaian tarif untuk paspor elektronik dan nonelektronik dengan masa berlaku lima tahun dan 10 tahun. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024.

"Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbanginya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan," kata Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Berikut rincian tarif paspor terbaru.

1. Paspor masa berlaku 5 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 350.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 650.000

2. Paspor masa berlaku 10 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 650.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 950.000.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah kabar lebih dari 3 ribu data pegawainya dibocorkan peretas (hacker) ke situs gelap (dark web).

Wakil Kepala KSP M Qodari mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran klaim akun X @stealthmole_int. Menurutnya, tak ada data KSP yang bocor.

"Sudah diperiksa, sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP," katq Qodari melalui pesan singkat, Sabtu (26/10).

Dia memastikan semua data internal KSP aman. Qodari juga memastikan klaim di media sosial tentang kebocoran data KSP tidak benar.

Akun X @stealthmole_int menyebut 3 ribu data pegawai KSP diduga bocor. Data bocor itu disebut berasal dari situs ksp.go.id. Total data KSP yang disebut mencapai 1,3 gigabyte.

Sebelumnya, persoalan kebocoran data pemerintah terus menghiasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. Pada September 2024, ada dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Data milik Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih saat itu, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam daftar data bocor. Hal itu diungkap Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial X. Data tersebut dikabarkan dijual di Breach Forum.

Selama ini, pemerintah tak melakukan aksi tanggap merespons kebocoran data. Beberapa kasus juga direspons dengan bantahan tentang kebocoran data tanpa mengungkap proses investigasi secara rinci.

"Semua data itu (bocor) mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ucap Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi 6 juta data NPWP bocor saat masih menjabat presiden pada September lalu.