Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Mohammad Nasih menegaskan peran penegakan hukum dalam memajukan ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' yang diadakan Jumat (27/12).

Diketahui acara yang berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Prof Nasih mengungkapkan peningkatan perekonomian Jawa Timur tidak lepas dari kontribusi penegakan hukum.

"Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto. Ia menyatakan kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian.

"Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat," katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri.

"Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan," tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono mengatakan kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum.

"Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai.

"Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar," katanya.

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah mahasiswa di Bandung baru-baru ini mengenalkan inovasi baru yang bisa memberikan manfaat di bidang pelayanan hukum. Inovasi berupa perangkat lunak atau software itu diberi nama Legal Plus yang bisa mendukung transformasi digital di sektor hukum Indonesia.

Legal Plus digagas sejumlah mahasiswa yaitu James Ardy, Chrisostomus Paudra, Jesslyne, Jordan Yudhistira, dan Richard Yoshuara Yo. Legal Plus secara resmi telah diluncurkan dan dikenalkan kepada publik di Bandung pada 9 November 2024.

"Bidang industri lain sudah digitalisasi dengan teknologi software manajemen berbasis cloud, sementara bidang hukum belum. Legal Plus memiliki fitur-fitur yang tidak dapat ditemukan dalam software manajemen lainnya," kata Chief Marketing Officer Legal Plus Jordan Yudhistira, Sabtu (16/11/2024).

Legal Plus menawarkan fitur all-in-one yang mencakup peningkatkan produktivitas kerja-kerja paralegal di dunia hukum. Mulai dari manajemen kasus, penjadwalan, pelacakan waktu, pengelolaan finansial, pengelolaan dokumen, dan komunikasi klien dalam satu platform terpadu.

"Software ini menawarkan solusi komprehensif kantor hukum untuk mempermudah operasional kantor hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan dengan klien di era digital," jelasnya.

Meskipun demikian, Jordan memastikan Legal Plus didukung keamanan tingkat tinggi. Sebab, aplikasi rancangannya itu menggunakan enkripsi data mutakhir untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi klien sesuai dengan regulasi privasi.

"Dengan teknologinya, Legal Plus mampu mengurangi waktu pekerjaan administratif hingga 50 persen sehingga memungkinkan pengacara untuk mengalokasikan lebih banyak waktu pada strategi perencanaan strategis dalam penanganan kasus dan pelayanan klien," ujarnya.

Kemudian, Legal Plus juga membuat kolaborasi tim jadi lebih efektif karena ada fitur kolaborasi real-time yang memudahkan tim hukum untuk bekerja secara bersamaan di mana pun mereka berada. Lalu kemudahan aksesibilitas karena platform berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai perangkat, memastikan fleksibilitas dan mobilitas bagi penggunanya.

Jordan menegaskan, pengembangan software ini terinspirasi dari tantangan yang dihadapi firma hukum dalam mengelola kinerjanya. Melalui kolaborasi dengan berbagai firma hukum selama tahap pengembangan, software ini dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan industri.

"Untuk merayakan peluncuran ini, Legal Plus menawarkan program free-trial selama 90 hari dan pelatihan eksklusif bagi kantor hukum yang mendaftar dalam periode promosi," pungkasnya.

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita