Warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV ditangkap polisi usai mengamuk di dalam supermarket di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pihak Imigrasi menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada KUV.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," bunyi keterangan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima detikcom, Rabu (23/4/2025).

Kasus kekerasan yang dilakukan KUV saat ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan jeratan hukum setimpal kepada pelaku.

"Saat ini Kantor Imigrasi Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai pertangungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya. WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,' tulis Imigrasi Jakarta Selatan.

Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga telah berkoordinasi dengan tim pengamanan Kalibata City terkait evaluasi keamanan di lokasi. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengatakan akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

"Sebagai langkah ke depan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pihak pengelola apartemen Kalibata City dalam hal menciptakan rasa aman utuk Masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari," katanya.

Aksi pria WNA ngamuk ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, tampak pria WNA telanjang dada dan mengenakan celana pendek mengamuk di area supermarket. Pelaku berteriak sambil menghancurkan barang-barang di rak.

Petugas keamanan mencoba mengamankan pelaku. Tapi pelaku malah lari dan menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Polisi mengungkap KUV juga sempat melakukan kekerasan di apartemen Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan pelaku diduga mengamuk dan melempar anaknya karena ada masalah keluarga. Saat ngamuk, pelaku dalam kondisi mabuk berat.

"Sebetulnya itu ada masalah keluarga saja, karena posisi mabuk, ya hilang kendali," ungkap Mansur, Selasa (22/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 penanam modal asing (PMA) di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.

"Ada 267 perusahaan asing (PMA) di Bali yang izin usahanya (NIB) dicabut BKPM (Badan Koordinsi Penananaman Modal). Di antaranya ada 43 perusahaan asing (PMA) fiktif," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Yuldi berharap ada peran yang lebih aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah ada PMA yang mendirikan usaha tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

Direktur Wilayah Lima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto mengatakan modus paling banyak dilakukan PMA adalah mengatasnamakan orang lokal. Istilahnya, nominee.

"Karena lebih banyak nominee. (Usaha milik asing) yang mengatasnamakan orang Indonesia. Itu banyak terjadi," kata Andy.

Andy mengungkapkan PMA dengan modus nominee yang ditemukan selama ini akhirnya dianggap PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Biasanya, PMA bermodus nominee hingga dianggap PMDN itu selalu tersandung masalah hukum.

"Kami mendeteksi itu (berdasarkan) status. Kalau dalam akta pendirian ada (dana) orang asing, 0,1 persen saja, itu sudah bisa dibilang asing (PMA)," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dari 267 PMA ilegal itu, ada 360 warga asing uang terlibat. Sebanyak 63 di antaranya sudah dideportasi. Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang juga buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

Hal itu disampaikan Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Kamis (9/1/2025). Happy mengatakan TJC memiliki 6 surat penangkapan aktif atau active arrest warrant.

"Yang bersangkutan diketahui buronan atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Happy.

"Yang bersangkutan punya 6 active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada 6 active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi, jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dengan inisial TJC. TJC adalah buron US Marshals dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. (Agung Pambudhy/detikcom)

Happy mengatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan lebih jauh mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh TJC di Amerika Serikat. Dia mengatakan hal tersebut di luar kewenangan yurisdiksi dari Ditjen Imigrasi.

"Namun demikian, kembali, karena ini memang confidentiality dari suatu investigation yang aktif di Amerika, kami tidak bisa menyampaikan apa pun terkait dengan latar belakang dari perkara," ucapnya.

"Karena kami bukan penegak hukum yang menangani perkaranya, dan ini beyond jurisdiction, di luar yurisdiksi kami, jadi kami tidak bisa menyampaikan apa pun terhadap latar belakang perkara dan jumlah korban dan lain-lain," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh TJC saat berada di Indonesia. Yuldi mengatakan, pihaknya hanya melakukan penangkapan terhadap TJC atas permintaan US Marshals.

"Sampai dengan saat ini, kita belum menemukan apa-apa, jadi yang bersangkutan kita amankan ini memang berdasarkan dari US Marshals yang melakukan pencegahan kepada dia," kata Yuldi.

"Tapi kalau untuk di sini, kami belum, sampai dengan saat ini, belum ada menemukan dan melakukan kegiatan apa pun di sini. Terkait dengan sindikat, karena kami tidak mendalami apa yang dilakukan, karena tidak ada kegiatan di sini, sampai saat ini kita belum mengetahui terlibat sindikat atau tidak," ujarnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam. Mereka diamankan dan akan dideportasi karena diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata. Namun, mereka justru diduga bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dilansir Antara, Jumat (13/12/2024).

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi mereka justru bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) meresmikan dua direktorat baru yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Direktorat Kepatuhan Internal. Hadirnya dua direktorat baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan melakukan pengawasan.

Pembentukan direktorat ini berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal.

Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat ini. Tugasnya fungsinya meliputi pencegahan pelanggaran, dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

"Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/12/2024).

Pemeriksaan imigrasi (Foto: dok. Istimewa)

Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

Hal ini disebut penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI.

Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi.

"Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara," tutup Godam.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjaring 687 warga negara asing (WNA) dalam operasi Jagratara yang dilaksanakan di 270 titik di seluruh Indonesia selama 12-15 November 2024. Operasi ini merupakan bagian dari program 100 hari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam operasi ini, 50 unit pelaksana teknis Keimigrasian turun melaksanakan operasi. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M Godam menginstruksikan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan melakukan pengendalian dan komando secara terpusat.

"Dari 687 WNA yang kami jaring, 128 di antaranya kami tindak lanjuti. Kasusnya bermacam-macam, mulai berkegiatan tidak sesuai izin tinggal yang diberikan hingga masuk dan tinggal secara ilegal di Indonesia," ujar Godam dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dari seluruh unit pelaksana teknis yang menjalankan operasi, Kantor Imigrasi Surabaya merupakan kantor Imigrasi yang melakukan pengawasan WNA terbanyak dengan jumlah WNA yang dijaring sebanyak 92 orang. Lalu diikuti Kantor Imigrasi Batam sebanyak 64 orang dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok sebanyak 48 orang.

Kemudian Godam menjelaskan kasus-kasus kegiatan WNA yang tak sesuai dengan izin tinggal antara lain indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis dan layanan kecantikan di salon, juru masak, berdagang pakaian, berdagang rokok elektrik, hingga menjadi mandor proyek.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menjelaskan tujuan utama Operasi Jagratara adalah untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

"Operasi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya jumlah pendatang, terutama di sektor pariwisata dan investasi," jelas Agus.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan tiga operasi Jagratara sepanjang 2024 dengan lebih dari 3.000 WNA yang terjaring. Operasi akan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memastikan WNA yang datang dan berada di Indonesia adalah mereka yang berkualitas.

"Sesuai arti nama Jagratara, yaitu 'selalu waspada', jajaran Imigrasi akan mewaspadai seluruh potensi pelanggaran dari orang asing di seluruh Indonesia. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," tutup Agus.

Simak juga Video 'Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia':

[Gambas:Video 20detik]

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Kanimsus Surabaya) mencatat prestasi internasional dengan menerima penghargaan dari Australian Federal Police (AFP). Penghargaan ini diserahkan di Ruang Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis (21/11/2024).

Senior Officer Steven Lindner, Liaison Officer Chad Aston, dan Lukman Anas dari AFP menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya. Prosesi ini juga dihadiri Kasubdit Penyidikan Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, M. Asrul.

Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya menyebut, penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan timnya dalam menangkap buronan internasional (DPO) berinisial HR, warga negara Bangladesh yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia lintas negara.

"Ini adalah langkah awal. Kami optimis dapat mencetak lebih banyak prestasi demi kebaikan masyarakat dan negara," kata Novrian dalam rilis resmi, Jumat (22/11/2024).

Kasus ini bermula pada Januari 2024, ketika Kanimsus Surabaya mendapat informasi dari istri HR, seorang warga negara Indonesia. HR diduga sebagai dalang sindikat penyelundupan manusia yang memfasilitasi perjalanan ilegal warga Bangladesh dan Pakistan ke Australia melalui jalur tikus di perairan Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Puncak operasi terjadi pada 8 Mei 2024, ketika HR diringkus di sebuah apartemen di Surabaya saat hendak memperpanjang izin tinggalnya. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kanimsus Surabaya, Polda NTT, dan AFP.

Kepala Kanimsus Surabaya Ramdhani mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan ini.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kami, tetapi juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara sangat penting dalam memberantas kejahatan transnasional," ujar Ramdhani.

Ramdhani berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran imigrasi untuk terus meningkatkan kinerja.

"Penangkapan HR tidak hanya menggagalkan rencana kriminalnya, tetapi juga menjadi langkah penting dalam melindungi hak asasi para korban perdagangan manusia. Kami harap keberhasilan ini menjadi teladan dalam melawan kejahatan internasional," pungkasnya.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya