WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayahkonflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, hubungan kedua negara ini memang telah mengalami ketegangan sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ketegangan makin meningkat ketika Duta Besar Afrika Selatan untuk AS diusir pada Maret lalu, setelah mengatakan bahwa Trump menggunakan "narasi korban kulit putih" sebagai alat politiknya.

Siapa Pengungsi Afrikaner?

Afrikaner adalah keturunan penjajah Eropa, terutama dari Belanda, yang mendominasi politik dan ekonomi selama era apartheid di Afrika Selatan.

Setelah apartheid berakhir pada 1994, banyak dari mereka masih memegang sebagian besar lahan pertanian dan kekayaan.

Meskipun sebagian besar Afrikaner masih hidup dalam kondisi mapan, sebagian lainnya juga menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti warga dari kelompok ras lain.

Namun, banyak warga Afrika Selatan, baik kulit putih maupun kulit hitam, merasa klaim bahwa mereka mengalami "penganiayaan rasial" terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Media sosial Afrika Selatan pun ramai dengan lelucon yang menyindir keputusan ini, dengan menyebut para pengungsi akan “merindukan liburan ke pantai dan asisten rumah tangga mereka.”

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayah konflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan prinsip kemanusiaan universal dan dialog merupakan solusi mengatasi persoalan pengungsi di Papua.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menekankan yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tetapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.

"Banyak kasus konflik di dunia mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik tanpa kesediaan berdialog," sebut Munafrizal, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat secara intensif dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.

Selain itu, Kementerian HAM memandang persoalan pengungsi di sejumlah titik di Papua menjadi keprihatinan mendalam. Salah satu titik tempat pengungsi terdapat di Maybrat, Papua Barat Daya.

Maka dari itu, dalam rangka penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kementerian HAM menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sorong, Papua Barat, Rabu (23/4).

Munafrizal menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Disebutkan bahwa perasaan aman, adil, sejahtera, dan bahagia warga Papua akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi.

Menyangkut penanganan pengungsi, dia memaparkan sejumlah langkah terukur diperlukan. Dalam jangka pendek harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara.

Kemudian untuk jangka menengah, tambahnya, perlu upaya dan persiapan agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.

"Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua," tuturnya.

Hingga kini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah pulang kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir tahun2022, terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.

Dia pun mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan Pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.

Munafrizal mengajak semua pihak agar menghargai hak hidup manusia dengan menghentikan segala tindak kekerasan di tanah Papua.

"Anak-anak Papua berhak memperoleh masa depan kehidupan lebih baik. Sungguh tega dan tidak adil membuat masa depan mereka terombang-ambing dan tak menentu akibat konflik yang tidak berakhir," kata Munafrizal menambahkan.

Dalam dialog itu, kedua belah pihak juga membahas seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berkaitan dengan hak anak atas makanan bergizi.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar menuturkan perlu ada perlakuan khusus dalam pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.

"Karena kondisi Papua Barat Daya ini memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dan masyarakatnya tidak terkonsentrasi di satu wilayah sehingga perlu upaya khusus dalam mengimplementasikan program MBG," kata Fajrimei.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengungkap warga Rohingya di wilayahnya mencapai 1000-an orang. Ia menyebut ada empat penampungan di sana bagi warga Rohingya.

Hal itu disampaikan Novianto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025). Jika ditotal dari empat tempat penampungan Rohingya di Aceh, maka jumlahnya mencapai 1.104 orang.

"Saat ini di wilayah Aceh, ada 4 camp penampungan. Yang pertama penampungan Kantor Imigrasi Lhokseumawe saat ini ada berjumlah 93 orang, kemudian penampungan di Aceh Timur saat ini jumlahnya 376 orang, penampungan di Desa Kulee Pidie 59 orang, Desa Mina Raya Pidie 576 orang, itu jumlah yang update saat ini," kata Novianto di DPR RI, Senin (24/2/2025).

Ia menjelaskan alasan warga Rohingya berbondong-bondong ke Aceh lantaran kondisi politik di Myanmar. Aceh disebut dipilih lantaran wilayah yang dekat dan mayoritas penduduknya adalah muslim.

"Mengapa pengungsi Rohingya masuk ke Aceh? yang pertama kondisi politik di Myanmar, mereka bergerak ke Aceh karena memang yang wilayah yang terdekat di mana kondisi di Myanmar mereka menjadi kelompok etnis muslim yang tertekan. Mereka mengalami kekerasan, diskriminasi sehingga mereka mencari tempat untuk berlindung," ujar Novianto.

"Kemudian, yang kedua Aceh merupakan wilayah terdekat. Yang ketiga camp pengungsi di Bangladesh di Cox's Bazar itu kondisinya sangat memprihatinkan di mana jumlah pengungsi mungkin hampir mendekati 1,9 jutaan. Di mana kondisinya semakin parah banyak kejahatan juga di sana sehingga mereka beralih untuk mencari pengungsian di wilayah Aceh," tambahnya.

Novianto menyebut adanya demonstrasi dari warga Aceh terkait masyarakat Rohingya. Disebut, tak sedikit warga Rohingya yang melanggar syariat Islam di sana.

"Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa di akhir Desember kemarin ya terjadi adanya demonstrasi ya dari mahasiswa maupun dari LSM dan juga masyarakat terhadap keberadaan pengungsi Rohingya ini. Mengapa ini terjadi yang pertama, adalah kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi," ungkapnya.

Ia mengatakan pedemo atau masyarakat Aceh merasa resah dengan keberatan Rohingya yang terus bertambah. Dia juga menyinggung soal misinformasi.

"Masyarakat Aceh akhir-akhir ini merasa resah karena para pengungsi sudah tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu," kata Novianto.

"Kedua adanya misinformasi yang diterima terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," tambahnya.

Ia berharap adanya kebijakan yang lebih tegas bagi pengungsi Rohingya. Novianto menyinggung soal anggaran yang masih belum jelas untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

"Pada kesempatan ini, permasalahan pengungsi Aceh yang menurut kami perlu adanya suatu kebijakan yang lebih tegas lagi memang untuk penanganan pengungsi sudah ada pedomannya di Perpres 125 tahun 2016. Namun kiranya, perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan, serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia mengungkap beberapa permasalahan yang diatensi oleh pihaknya terhadap pengungsi Rohingya. Dirjen Imigrasi Aceh berharap mereka bisa dipulangkan secara sukarela atau dicarikan pulau tertentu.

"Beberapa hal yang kami inventarisasikan terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO, terjadi penolakan pada warga sekitar, penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat," kata Novianto.

"Kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran. Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional

Sorong (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah bagi 64 pengungsi di Kampung Imsun.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro melalui keterangan yang diterima di Sorong, Minggu, menjelaskan Komnas HAM menyambut baik langkah 64 warga pengungsi yang telah kembali ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, untuk memulihkan kehidupan sehari-hari di kampung mereka.

Menurut Ketua Komnas HAM, Pemerintah Kabupaten Maybrat harus memastikan jaminan keamanan dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga pengungsi.

"Termasuk perbaikan rumah--rumah yang rusak harus dilakukan melalui skema dan tata kelola yang cepat, tepat dan terukur serta memastikan akses layanan publik, pemerintahan dan layanan sosial lainnya bagi warga pengungsi di kampung Imsun secara luas dan adil tanpa diskriminasi dan stigmatisasi," jelasnya.

Selain itu, Komnas HAM pun meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk memberikan perhatian serius dengan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Maybrat untuk memastikan kondisi keamanan dan pemenuhan hak secara merata bagi warga pengungsi di kampung Imsun.

Komnas HAM juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, Pj Bupati Maybrat, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kepala Kampung Imsun, tokoh gereja, warga setempat dan pihak lain yang telah berkontribusi dalam upaya dan proses kepulangan warga pengungsi di Kampung Imsun.

Sebelumnya, 64 pengungsi telah kembali ke Kampung Imsun pada 23 Desember 2024, sekitar pukul 13.00 WIT, setelah 3 tahun 3 bulan 21 hari lamanya mengungsi ke hutan pascakasus penyerangan anggota Posramil Kisor pada 2 September 2021. Warga pengungsi ini terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak termasuk di antaranya 5 orang DPO.

Warga pengungsi tersebut didampingi kepala kampung Imsun bersama Komnas HAM, dan diterima oleh Pj Bupati Maybrat, kepala distrik Aifat Selatan, Kapolres Maybrat, Dandim 1809 Maybrat, Kapolda Papua Barat Daya, Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat, tokoh gereja dan warga setempat.

Secara simbolis, kepulangan warga pengungsi ditandai dengan pemberian bendera merah putih oleh Kapolda Papua Barat Daya dan Pj Bupati Maybrat dalam upacara penyambutan.

Pemulangan 64 pengungsi ini, kata dia, berdasarkan permintaan salah satu warga di Kampung Imsun kepada Komnas HAM untuk memfasilitasi proses pemulangan pengungsi, termasuk lima orang Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Menindaklanjuti permintaan tersebut, Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah konkret dengan membangun koordinasi dengan Pimpinan Komnas HAM RI," ucapnya.

Selain itu, Komnas HAM pun melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pihak yaitu Pemda, Polri, TNI, TPNPB-OPM, tokoh gereja dan pihak keluarga pada 24 Desember 2024.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, Komnas HAM melalui Tim dari Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut, yakni pemerintah daerah menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk perbaikan rumah para pengungsi yang akan kembali.

"Pihak kepolisian juga menjamin keamanan bagi para pengungsi yang akan kembali dan proses hukum atas lim orang DPO dilakukan secara profesional," ucapnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024