Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Revisi Undang-undang (RUU) Kejaksaan dan Polri akan dibahas pada tahun ini sesuai rencana awal.

"[RUU Polri dan Kejaksaan dibahas tahun ini] Kalau sesuai dengan agenda, iya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

Kendati demikian, Prasetyo menyebut substansi daripada kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya.

"Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," tuturnya.

Prasetyo juga membantah apabila RUU Polri akan membuat lembaga tersebut semakin super power. Sebab, kata dia, sampai saat ini kedua RUU itu masih belum dibahas.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," katanya.

Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.

Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

Penandatanganan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (20/3) kemarin.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (17/4).

Naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat. Namun, naskah itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Sebelumnya, pengesahan RUU TNI oleh DPR pada Kamis (20/3) lalu menuai kritik keras dari publik. Draf RUU itu dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu ialah pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI dan penambahan masa pensiun prajurit.

Gelombang demonstrasi penolakan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah. Represi aparat terhadap massa aksi juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah yang melakukan penolakan.

Kini penolakan atas UU TNI bergeser ke ranah hukum, hanya berselang beberapa hari usai disahkan, UU itu telah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Polemik pengesahan Rancangan Undan-undang (RI) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai masuk sorotan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelapor khusus PBB sekaligus aktivis pembela HAM, Mary Lawlor, menyatakan dalam akun X kekhawatirannya soal pengesahan RUU TNI yang dinilainya mengembalikan dwifungsi TNI di Indonesia seperti era Orde Baru.

"Mengetahui kabar yang mengganggu tentang laporan pelecehan terhadap LSM Kontras terkait advokasi menentang reformasi legislasi yang memperluas peran militer ke urusan domestik," demikian tulis Lawlor dalam akun X.

"Indonesia harus menjamin bahwa masyarakat sipil dan perlindungan HAM bisa menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa larangan," Lawlor melanjutkan.

CNN Indonesia telah meminta izin untuk mengutip pernyataan Lawlor di media sosial.

Pengesahan RUU TNI memicu pertentangan keras di kalangan sipil di Indonesia. Keputusan DPR RI mengesahkan RUU tersebut memicu demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Aksi demonstrasi tersebut juga menjadi sorotan sejumlah media asing.

Media Malaysia Bernama, dalam artikel berjudul "Indonesia Passes Military Law Revisions Amid Protest" menyebut pengunjuk rasa berkumpul di sekitar kompleks parlemen Jakarta menjelang pengesahan revisi UU itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Media Australia, ABC Net, juga mengabarkan demonstrasi mahasiswa ini dalam artikel berjudul "Legislative amendments spark fears of a return to military supremacy in Indonesia as hundreds of protesters descend on parliament".

Media Arab Saudi, Arab News, juga melaporkan aksi ini dalam artikel bertajuk "Indonesian students lead nationwide protests against controversial military law".

Arab News menekankan protes ratusan mahasiswa ini karena revisi UU TNI dinilai mengancam demokrasi.

Sementara itu, demonstrasi menolak UU TNI kembali digelar hari ini di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi di lokasi berjumlah sekitar puluhan orang per pukul 16.00 WIB. Mereka berdiri melingkar di depan Kompleks MPR, secara silih berganti mereka berorasi menyampaikan pandangannya.

Demonstrasi berlangsung secara damai, para massa aksi menggelar mimbar bebas di depan Kompleks MPR, mereka juga datang tanpa mobil komando.

[Gambas:Twitter]

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamanan di Gerbang Pancasila DPR RI telah diperketat saat perhelatan sidang paripurna terkait pengesahan RUU TNI, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 10.31 WIB, pintu gerbang yang tadinya masih dibuka untuk lalu lalang pejabat DPR RI, kini sudah ditutup oleh petugas keamanan.

Bahkan, tim pengamanan dalam (Pamdal) telah meningkatkan keamanan di lokasi. Nampak, Pamdal telah mengikat Gerbang Pancasila dengan menggunakan rantai besi.

"Kok di kunci pak? kan main ke rumah sendiri," ujar salah satu aksi massa di lokasi.

Sebelumnya, tiga tenda berukuran kecil telah di pasang di titik penyampaian aspirasi tersebut. Berdasarkan aksi yang tidak mau disebutkan namanya, massa aksi telah berada di lokasi sejak tengah malam pada Rabu (19/3/2025).

"Kami menduduki dari jam 12 sampai detik ini," tuturnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pihaknya telah bakal menerjunkan 5.021 personel untuk mengawal aksi demonstrasi tersebut.

Ribuan personel yang tergabung mulai kepolisian, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait lainnya bakal disebar di sejumlah titik di sekitar DPR RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau pemerintah dan DPR memperpanjang masa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan usul perpanjangan masa pembahasan tersebut demi mengakomodasi lebih banyak aspirasi dan perhatian publik.

"Kalau kita melihat pada proses pembahasan yang mendapatkan atensi publik, kritik, dan juga kekhawatiran tertentu, menurut kami, memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut," kata Atnike dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3).

Menurut dia, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, demi memitigasi timbulnya dampak yang tidak diinginkan dari revisi UU TNI.

Ke depannya, imbuh Atnike, Komnas HAM berkomitmen untuk tetap mengamati implikasi setelah revisi UU TNI disahkan menjadi undang-undang.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai mengatakan Komnas HAM telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI sejak tahun lalu. Kajian itu menyoroti isu-isu fundamental yang berkaitan dengan HAM, supremasi sipil, dan prinsip demokrasi.

Dalam kajian tersebut, Komnas HAM memberikan catatan terhadap penyusunan RUU TNI.

Menurut Komnas HAM, penyusunan RUU TNI perlu diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI sebelumnya.

Selain itu, tambah Semendawai, Komnas HAM juga menekankan pentingnya perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan transparansi dalam penyusunan RUU TNI.

"Kajian ini menegaskan bahwa revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM mengungkapkan perubahan Pasal 47 ayat 2 dalam RUU TNI mengenai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif berisiko menghidupkan kembali dwifungsi militer yang sudah dihapus pascareformasi 1998.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah.

Komnas HAM, tutur Anis, mencatat ada perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada belasan lembaga sipil. Dia mengatakan presiden juga berpotensi menambah ruang penempatan prajurit TNI aktif di lembaga atau kementerian lainnya.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata dia yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis untuk buruh migran.

Dari kajian yang dilakukan sejak tahun 2024, lanjut Anis, Komnas HAM juga menyoroti perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Usulan perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas," ungkap Anis.

"Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat generasi di tubuh TNI," imbuhnya.

Anis lantas menyinggung jaminan kesejahteraan prajurit yang tidak bisa serta merta dipenuhi dengan perpanjangan masa usia pensiun prajurit TNI.

"Selain itu, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia pensiun prajurit aktif tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," kata dia.

Terlepas dari substansi, Anis mengkritik proses legislasi di DPR yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna.

Komnas HAM memberikan empat rekomendasi terkait RUU TNI ke pemerintah dan DPR:

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR RI.

RUU TNI disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut dibahas ke tingkat lanjut.

Berdasarkan jadwal sidang paripurna yang diterima, rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU TNI dan sejumlah RUU lain akan digelar pada Kamis pagi ini mulai pukul 09.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dipaksa keluar dari mobilnya oleh massa aksi demo Revisi UU (RUU) TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patwal hendak melintas di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR.

Namun, massa demo yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti mengadang mobil Supratman.

Massa demo itu langsung mengerumuni mobil Supratman.

Walhasil, dua ajudan Supratman berbaju putih keluar dari mobil.

Mereka berusaha meminta massa demo tidak mengerumuni mobil Supratman.

Massa demo tidak menyerah untuk bertemu dengan pejabat yang ada di dalam mobil itu.

Mereka tetap berkerumun dan melepas pelat nomor dari mobil tersebut.

"Turun, turun, turun!" seru aksi massa.

Setelah beberapa menit, barulah Supratman memutuskan keluar dari mobilnya.

Mahasiswa pun bersorak menyebut jabatan Supratman ketika politikus Gerindra itu keluar dari mobil.

"Ternyata Menteri Hukum," kata mahasiswa.

Supratman pun berjalan kaki ke depan Gedung DPR bersama para mahasiswa.

Dia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa.

Diketahui, berdasarkan jadwal sementara, RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).