Kom13

5 Pengeroyok Remaja saat Tadarus di Aceh Diproses Hukum, Ini Motif Para Pelaku

Banda Aceh -

Lima anak di bawah umur yang diduga pelaku pengeroyokan tiga remaja saat sedang tadarus di masjid di Bener Meriah, Aceh akhirnya diproses hukum. Kasus itu sempat dimediasi namun tidak menemukan titik temu karena orang tua salah satu korban meninggal dunia.

"Saat ini kasus pengeroyokan tersebut sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bener Meriah. Kami pastikan semuanya dilakukan secara profesional dan berkeadilan," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Joko menyebutkan, kasus itu dilakukan proses hukum setelah orang tua korban membuat laporan ke polisi. Dalam pemeriksaan terungkap kelima pelaku mengaku mengeroyok para korban karena tidak terima ditatap sinis.

"Dari hasil pemeriksaan, kelima anak yang berhadapan dengan hukum ini mengaku melakukan pemukulan karena merasa tidak senang dipandang sinis oleh para korban," jelas mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

Menurut Joko, penahanan kelima pelaku ditangguhkan karena jaminan orang tua masing-masing. Polisi berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus itu karena pelaku masih di bawah umur.

"Karena seluruh pelaku masih di bawah umur, maka sementara ini dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang tua, sambil menunggu hasil diversi bersama Bapas, UPTD PPA, reje, serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk orang tua pelaku dan korban," ujarnya.

Joko mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi serta tidak mengunggah narasi negatif terkait insiden tersebut di media sosial mengingat para korban dan pelaku merupakan anak di bawah umur.

Sebelumnya, seorang pria di Bener Meriah, Aceh, Armansyah meninggal dunia usai anaknya dikeroyok saat sedang tadarus di masjid. Arman mengalami sesak napas dan pingsan saat proses mediasi kasus itu sedang berlangsung.

Kasus itu bermula saat tiga pelajar asal Kampung Bener Kelipah Selatan yakni Candra (16), Hairul Hadi (16), dan Ikram (16) diduga dikeroyok lima pelaku YN (16), TA (16), AK (16), RD (16), dan IN (16) dari kampung Gunung Musara, Kecamatan Bener Kelipah. Insiden pengeroyokan itu terjadi di sebuah masjid saat para korban sedang bertadarus, Minggu (2/3) dinihari.

Video pengeroyokan beredar di grup-grup percakapan. Usai kejadian, pihak Polsek Bandar mengupayakan kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan.

Kapolsek Bandar Ipda Gunawan AD, mengatakan, pihaknya telah melakukan mediasi yang melibatkan perangkat desa, keluarga korban dan pelaku, Selasa (4/3). Di tengah mediasi berlangsung, Alamsyah yang merupakan orang tua salah satu korban disebut datang ke lokasi dalam kondisi emosi.

"Saat aparat desa berusaha menenangkan, ia tiba-tiba mengalami sesak napas dan kemudian pingsan," kata Gunawan kepada wartawan, Kamis (6/3).

Menurutnya, pihak keluarga membawa Alamsyah pulang namun ketika diperiksa bidan desa dia sudah meninggal dunia. Kasus mediasi itu belum menemukan titik terang.

"Mediasi telah diupayakan pada oleh pihak kepolisian dan aparat desa dari kedua kampung untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun, situasi berubah tegang setelah ayah korban, yang tidak terima anaknya dianiaya, mengalami serangan jantung saat pertemuan berlangsung," ujar Gunawan.

Video: Kata Polisi soal Penyebab Pengeroyokan Pengunjung Foodcourt di Batam

(agse/mjy)

Alasan Polisi Tak Bisa Hukum Preman Samson Walau Sering Berulah

Sukabumi -

Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan Suherlan alias Samson (33) di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, berawal dari tindak penganiayaan yang dilakukan oleh korban sendiri. Hal ini diungkap Kapolres Sukabumi, AKBP Samian usai melakukan pertemuan dengan warga dan keluarga Samson yang difasilitasi tokoh masyarakat di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Samian menegaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari aksi korban sebelum akhirnya berujung pada tindakan massa.

"Jadi kedatangan kami ke sini, kami ingin memastikan Kampung Cihurang, tempat kejadian penganiayaan, yang awalnya dilakukan oleh korban, dan kemudian korban mengalami penganiayaan oleh masyarakat. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama," ujar Kapolres Samian, Senin (24/2/2025).

Kepolisian langsung bergerak untuk memastikan situasi tetap kondusif dengan melakukan cooling system serta rekonsiliasi agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitasnya dengan tenang.

"Kami coba melakukan kegiatan cooling system, rekonsiliasi, untuk memastikan kampung ini kembali aman, kondusif, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang," lanjutnya.

Elis (49) ibunda Samson terlihat mengenakan kerudung merah ia duduk didampingi Firli (32) putrinya, adik dari Samson. Keduanya duduk berhadapan dengan keluarga dari warga yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang menewaskan Samson. Untuk hal ini Polisi menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan demi memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Proses hukum tetap kita lakukan. Ini bagian dari bagaimana hukum kita bisa memberikan rasa keadilan terhadap korban, keluarga korban, dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lain untuk tidak main hakim sendiri," tegasnya.

Samson Berulang Kali Diamankan, Tapi Tak Bisa Dihukum

Kapolres Sukabumi menjelaskan bahwa Samson telah beberapa kali melakukan tindakan melanggar hukum. Namun, karena statusnya sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ia tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana.

"Bahwa saudara Samson memang sudah beberapa kali melakukan tindakan yang melanggar aturan, bahkan masuk ke ranah pidana. Sudah beberapa kali kita amankan, kita proses, namun saat dilakukan asesmen kejiwaan, ternyata yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan," ungkapnya.

Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, setiap kali Samson diamankan, ia selalu dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan.

"Di dalam pasal 44, terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana, sehingga kita tempatkan, kita arahkan ke rumah sakit jiwa, dan dilakukan pengobatan. Namun, pengobatan yang tidak tuntas, waktunya terbatas, sehingga kembali lagi ke masyarakat dan kembali lagi melakukan perbuatannya," jelasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kepolisian berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas terkait guna mencari solusi lebih baik bagi ODGJ yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.

"Ini yang nantinya akan kita cari solusi ke depan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, bagaimana masyarakat atau orang-orang yang terindikasi harus diamankan, kemudian dilakukan penempatan di rumah sakit jiwa yang sudah ditentukan untuk mendapatkan layanan kesehatan," katanya.

Kapolres Sukabumi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri dalam menghadapi masalah hukum. Ia meminta warga segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat kepolisian.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bila ditemukan ada pelanggaran hukum atau tindak pidana, segera informasikan kepada kami," ujar AKBP Dr. Samian.

Ia memastikan bahwa kepolisian akan segera menangani laporan yang masuk dan menindak sesuai ketentuan hukum.

"Jangan main hakim sendiri. Laporkan kepada kami, kami akan segera menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya.

(sya/yum)

LPSK telusuri kasus pengeroyokan oleh oknum TNI di Deli Serdang

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024