Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Penny Williams di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama dan rencana penguatan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) antara pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB dengan pemerintah Australia.

Rini menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Australia tersebut berfokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan semoga kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Personel Prospera, lanjut dia, berkolaborasi secara intens dengan Kemenpan-RB dalam membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital.

“Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kemenpan-RB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif guna menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Rini.

Pemerintah Australia mendukung tiga kegiatan pada 2024. Pertama, dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB dan Dubes Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams saat berdiskusi terkait kerja sama Prospera.

Kedua, dukungan pengembangan kompetensi pegawai Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang kebijakan publik, serta pembelajaran kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Ketiga, dukungan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab Public Governance Committee (PGC) mendapat bantuan dari Australia untuk menganalisis berbagai aspek secara akurat dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional.

Adapun dukungan Australia lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain itu, Capability Review juga dilakukan pihak Australia untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lain juga dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

“Kami akan terus follow up kerja sama Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Rini.