Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) versi terbaru guna meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur canggih yang memudahkan pemilik atau pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing yang menginap di tempat mereka.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing di Indonesia kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan menggunakan paltform APOA.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulisnya.

Yuldi menjelaskan, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas Imigrasi.

Yuldi mengingatkan, sesuai UU Keimigrasian, terdapat terdapat sanksi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi itu berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut Yudli menjelaskan, proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, pengelola penginapan harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi.

"Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," tuturnya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA.

Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, pengelola penginapan kemudian memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," kata Yuldi.

Sebagai informasi, mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, total tamu WNA di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA sebanyak 78.077 orang. Rinciannya 23.835 check-in dan 54.242 check-out.

Asal negara para tamu WNA tersebut didominasi Australia sebanyak 13.104 orang, Republik Rakyat Tiongkok 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi, yakni Bali sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, Nusa Tenggara Timur 4.066 orang, dan Jakarta 3.210 orang.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, kami bisa mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara," tambah Yuldi.

Sementara itu, terkait hal ini Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya.

SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melalui tim Bidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian menggelar sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan pada Selasa (11/2/2025) ini diikuti 49 hotel dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo hingga Malang.

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pengelola akomodasi dalam melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, menekankan penggunaan APOA akan mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan orang asing.

"Dengan sistem yang lebih terstruktur ini, diharapkan pengawasan keimigrasian di Surabaya semakin efektif, mendukung keamanan, dan menciptakan ketertiban," katanya.

Imigrasi Surabaya juga menjelaskan terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tempat penginapan atau hotel. "Jadi berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pemilik tempat penginapan mempunyai kewajiban untuk melaporkan keberadaan Orang Asing," jelasnya.

Adapun demikian, melalui adanya sosialisasi ini, Agus berharap seluruh pengelola hotel dapat lebih aktif dalam melaporkan tamu asing yang menginap. "Hal ini untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Surabaya," sambungnya.

Acara ini sebagai bentuk mewujudkan visi dan misi Asta Cita dalam pelayanan keimigrasian dengan memanfaatkan teknologi dan tetap mengedepankan HAM. "Perlu ditekankan kembali dalam pengawasan keimigrasian untuk lebih efektif, efisien, humanis dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum," paparnya.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Mereka mengakui pentingnya penerapan APOA dalam mendukung sistem pengawasan keimigrasian yang lebih baik. "Dengan adanya kerja sama yang erat antara imigrasi dan pengelola akomodasi, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Surabaya semakin optimal," tandasnya.

Banda Aceh -

Dua warga negara (WN) Pakistan, MO (30) dan NH (32) dideportasi usai kepergok berjualan kaligrafi di Banda Aceh. Keduanya dianggap menyalahi izin tinggal.

"Deportasi dilakukan karena keduanya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a dan f, yang meliputi pendeportasian dan penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (23/1) sore. Keduanya dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia.

"Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran," jelas Gindo.

Gindo menjelaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Aceh. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Indonesia.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita," ujar Gindo.

(astj/astj)

Manggarai Barat -

Buntut pesta seks dan narkoba yang dilakukan turis bule di Canggu, Imigrasi bakal memelototi turis asing yang liburan di Labuan Bajo selama periode Nataru.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan ketat itu akan dilakukan personel Imigrasi di Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan.

"Kami turunkan personel dari seksi intelijen dan penindakan dalam meningkatkan pengawasan selama Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi di bandara dan pelabuhan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, Kamis (26/12/2024).

Jaya mengatakan, Imigrasi mengatensi lonjakan penumpang khususnya WNA ke destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo selama periode liburan Nataru.

Dia pun memastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Imigrasi Labuan Bajo juga memperkuat sinergi dengan beberapa instansi seperti tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tim pengamanan Bandara Internasional Komodo.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke luar negeri, Imigrasi ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor dan visa sebelum bepergian ke luar negeri.

"Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandas Jaya.

--------

Artikel ini telah naik di detikBali.

(wsw/wsw)

Karawang -

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

(sud/sud)

Palu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah itu dalam upaya mencegah pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memperketat pengawasan warga negara asing (WNA) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Musababnya, Imigrasi bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) menilai ada peningkatan aktivitas WNA di Ngada.

"Timpora juga memfokuskan perhatian pada aktivitas orang asing yang semakin meningkat di Kabupaten Ngada," kata Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Dwi Fachrizal, Sabtu (16/11/2024).

Dwi mengatakan para WNA di Ngada itu merupakan pekerja hingga investor di sektor pariwisata. Ngada adalah salah satu kabupaten penyangga destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo.

"Termasuk pelaku pariwisata, pekerja asing, dan pengusaha yang berinvestasi di bidang pariwisata dan sektor lainnya," ujar Dwi.

Imigrasi, Dwi berujar, terus meningkatkan pengawasan WNA di Labuan Bajo dan sekitarnya termasuk Ngada. Terlebih, keberadaan Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo sudah melayani penerbangan langsung dari luar negeri sejak awal September 2024.

"Bandara Internasional Komodo saat ini telah menjadi salah satu pintu masuk utama ke kawasan wisata unggulan di Labuan Bajo dan sekitarnya," kata Dwi.

Dwi menjelaskan Imigrasi juga rutin menggelar rapat koordinasi dengan Timpora di Kabupaten Ngada untuk meningkatkan pengawasan aktivitas WNA di daerah tersebut. Rakor itu dihadiri Kodim 1625 Ngada, Polres Ngada, Badan Intelijen Negara Kabupaten Ngada, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngada, dan sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Ngada.

"Diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akibat ulah orang asing di wilayah Kabupaten Ngada," tandas Dwi.

(iws/iws)