Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menaker Yasserli, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga PT Sritex ke Istana Jakarta. Prabowo memberikan atensi agar persoalan PT Sritex yang menyebabkan ribuan buruh kena PHK untuk dicarikan solusi.

"Pada hari ini kami semua berkumpul atas petunjuk dari Bapak Presiden, Menteri BUMN, Menaker, teman-teman kurator, dan teman-teman serikat pekerja dalam rangka kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo sangat serius memperhatikan permasalahan PT Sritex. Prabowo meminta pihak terkait untuk mencarikan solusi agar para pekerja yang kena PHK untuk bisa bekerja kembali.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," ujarnya.

"Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex," lanjut Prasetyo.

Dilansir detikJateng, pabrik tekstil PT Sritex resmi tutup mulai Sabtu (1/3). Pada Jumat (28/2) menjadi hari terakhir para buruh masuk ke pabrik yang selama ini menjadi tempat mereka bekerja.

Penutupan pabrik ini tidak terlepas dari hasil rapat kreditur PT Sritex di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (28/2). Dalam sidang itu, hakim memutuskan jika tidak ada going concern atau kelangsungan usaha. PT Sritex pun terpaksa melakukan PHK terhadap hampir 11 ribu buruh.

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) untuk mengawal pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini guna pemberian bansos tepat sasaran sesuai arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto.

"Intinya kami mohon dukungan, mohon pengarahan, mohon juga koreksi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden. Jadi Presiden itu pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data, karena data ini menjadi sangat penting. Jangan sampai yang namanya program salah sasaran yang tidak berhak malah menerima bantuan. Ini pesan Presiden dari awal," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Senin (11/11/2024).

"Alhamdulillah lagi bahwa Presiden juga telah memberikan arahan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diwujudkan data tunggal yang diberi tanggung jawab adalah badan pusat statistik (BPS) atas arahan dari Bapennas," tambahnya.

Gus Ipul mengatakan jika data tunggal pemberian bansos yang telah disiapkan selesai, dia meminta bantuan KSP dan BPPIK untuk mendampingi pemberian bansos. Hal ini guna dapat terealisasi, benar-benar tepat sasaran, dan tahapan pemberian bansos tepat waktu.

"Kami mohon kepada beliau berdua ini untuk bisa mendampingi agar dalam realisasinya nanti bisa benar-benar tidak hanya tempat sasaran. Tapi tahapan-tahapannya juga terpenuhi, waktunya tepat waktu, jangan sampai telat," jelasnya.

Kemensos dalam hal ini terbuka dan meminta masukan KSP dan BPPIK apabila terdapat hal yang harus diperbaiki. Sebab, kata dia, peran KSP dan BPPIK diberi tugas untuk mendampingi agar program tersebut bisa sesuai dengan ketentuan dan jauh dari korupsi.

"Dan kalau toh kemudian nanti ada hal-hal yang katakanlah perlu diperbaiki prosedurnya atas masukan beliau berdua, kita akan perbaiki. Karena beliau berdua diberi tugas untuk bisa mendampingi kami agar benar-benar dalam melaksanakan program ini semuanya sesuai ketentuan, jauh dari korupsi dan juga penting masyarakat tahu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden, Letnan Jenderal Purnawirawan Anto Mukti mengatakan Kemensos secara terbuka memberikan program untuk pihaknya dapat mengontrol kegiatan yang menjadi program Presiden Prabowo. KSP juga akan bekerja sama dengan BKKIP tak hanya mengontrol di ruangan namun juga di lapangan.

"Nah ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan karena Presiden sudah berniat bagaimana ke depan betul-betul memakmurkan masyarakat. Bukan hanya jargon saja tetapi betul-betul beliau melakukan itu. Kenapa? Beliau meminta data yang paling akurat dari mana? Itulah BPS sebagai data tunggal untuk memberikan input kepada Presiden," ucapnya.

Dia mengatakan data tunggal yang diminta Prabowo akan dimanfaatkan oleh Kementerian-Kementerian terkait untuk menjalankan berbagai program. Dalam proses itu KSP dan BPPIK berperan untuk bekerja sama dan mengingatkan tugas kementerian akurat di lapangan.

"Yang kemudian akan dimanfaatkan oleh beberapa kementerian terkait menjalankan program-program beliau. Nah di situlah salah satu proses yang berjalan sampai dengan akhir itu kami ada disana. Bukan kami mengawasi beliau tapi kerjasama yang baik dan mengingatkan, saling mengingatkan. Untuk lebih meyakinkan lagi tugas khusus beliau lah yang akan lebih akurat di lapangan," tuturnya.

Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengingatkan seluruh aparat untuk tidak korupsi dalam program yang berasal dari dana APBN. Ia meminta bantuan aparat untuk mendistribusikan sampai ke tingkat bawah bansos tersebut.

"Pada prinsipnya saya mohon kepada seluruh aparat dimanapun. Ini adalah uang negara, uang rakyat APBN. Jangan ada yang dikorupsi, jangan ada yang dimanipulasi. Rakyat miskin itulah yang berhak," ucapnya.

"Jadi tolong mohon bantuannya kepada seluruh aparat dimanapun yang mendistribusikan sampai ke tingkat bawah justru mengamankan. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu," ujarnya.

Simak juga Video 'Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan':

[Gambas:Video 20detik]

Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, menjadi salah satu orang yang menjalani pembekalan calon menteri di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Supratman mengungkapkan pesan paling berkesan dari Prabowo.

"Intinya, Presiden Terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau," kata Supratman seusai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

"Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Lebih lanjut, Menkumham itu mengatakan diberi pembekalan agar bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Dirinya mengatakan ada pula pengarahan untuk melaksanakan kegiatan guna menyongsong kemandirian pangan.

"Kemudian, menyangkut soal energi dan air. Karena itu, Presiden Terpilih menyatakan apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," sebutnya.

Supratman mengatakan belum diperkenalkan masing-masing calon menteri yang ada akan mengisi jabatan apa. Dirinya mengatakan perihal itu akan diumumkan oleh Prabowo nanti.

"Belum ada, belum ada, sama sekali belum ada (perkenalan menteri). Itu soal di mana, siapa, akan di mana nanti akan diumumkan oleh Presiden," katanya.

Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengikuti pembekalan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini