JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan protes terkait upaya perusahaan Navayo menyita aset pemerintah Indonesia di Paris. Hal ini berkaitan dengan hukuman ganti rugi sejumlah USD10 juta yang dijatuhkan Badan Arbitrase Singapura.

Sebagaimana diketahui, Badan Arbitrase Singapura menghukum Indonesia untuk membayarkan USD10.200.000 kepada perusahaan Navayo atas proyek kerja sama pengadaan untuk slot satelit orbit 123 derajat bujur timur bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan). Navayo kemudian mengajukan permohonan eksekusi aset milik pemerintah Indonesia lantaran jumlah ganti rugi itu tak kunjung dibayarkan.

"Itu menyalahi Konvensi Wina untuk pelindungan diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).



Yusril menjelaskan, meski Pengadilan Perancis telah mengabulkan permohonan dari Navayo, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Ia menyebut ada upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan aset pemerintah. "Pihak kita akan tetap melakukan upaya-upaya perlawan untuk menghabat eksekusi ini," kata Yusril.

Salah satu upaya itu misalnya ditemukannya dugaan korupsi dari pihak Navayo terkait kerja sama antara Kemhan tersebut. Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Yusril, perusahaan Navayo justru diduga melakukan wanprestasi. Hal itu disebabkan Navayo hanya mampu menyelesaikan proyek senilai Rp1,9 miliar dari USD16 juta sesuai kontrak.

"Audit BPKP mengungkap bahwa kontrak USD16 juta tersebut hanya dipenuhi Navayo sebesar Rp1,9 miliar. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti dengan langkah pidana," katanya.

Yusril mendesak Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus ini untuk segera menetapkan Navayo sebagai tersangka jika alat bukti telah cukup. Yusril juga akan menemui langsung Menteri Kehakiman Perancis untuk menindaklanjuti hal ini.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis. Oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas kemudian oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh konfensi tentang aset diplomatik," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, akan memberikan data-data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsipengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

Ia menyebut, memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penegak hukum.

"Yang penting kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dan juga bersedia untuk memberikan data-data yang dibutuhkan," kata Meutya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Ia menuturkan, pada prinsipnya Kemkomdigi akan membantu penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

"Kita proses hukum aja. Kami pada prinsipnya akan membantu penegak hukum mengusut," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejari Jakarta Pusat memeriksa pejabat Komdigi terkait pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024, dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini berlangsung pada Senin-Selasa, 17-18 Maret 2025.

Namun, dia tidak memerinci siapa pejabat Komdigi yang diperiksa.

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komdigi serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah tujuh orang saksi," ujar Bani, dalam keterangannya pada Selasa, 18 Maret 2025.

Setelah ini, penyidik Kejari Jakarta Pusat masih akan terus memeriksa sejumlah saksi untuk menuntaskan penyidikan perkara tersebut.

Kasus ini bermula ketika pejabat Kementerian Komdigi diduga bersekongkol dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dalam proyek PDNS selama empat tahun berturut-turut.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp 958 miliar.