Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk periode yang akan datang. Utut menduga anggaran yang diminta berbeda dengan yang dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai beberapa waktu lalu.

Utut mulanya memberikan tanggapan atas pemaparan program 100 hari Kemlu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Utut menyebut dalam poin presentasi yang didapat pihaknya, Kemlu meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun ke DPR RI.

"Ini katanya dengan persentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan, yaitu sebesar Rp 20 Triliun itu ada di poin 31 dalam presentasi Pak Menlu," kata Utut di Raker Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Utut lantas menyinggung soal jumlah duta besar Indonesia untuk negara lain pada 2020-2024 sebanyak 88. Ia menyoroti soal penempatan dubes dari sisi karier dan non karier yang mestinya bisa dievaluasi.

"Ini juga perlu potensi dievaluasi karena penempatan dubes kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada pertambahan ekonomi kita," tambahnya.

Ia menyebut anggaran Rp 20 Triliun jika disetujui maka infrastruktur diplomatik esensial RI mestinya sudah terpenuhi. Utut menyinggung soal APBN dan defisit yang telah disepakati.

"Yang ingin saya sampaikan kalau Bapak minta Rp 20 Triliun itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik, minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini peta APBN kita disepakati 17 September digedok Rp 3.621,3 Triliun defisitnya 616 (triliun)," ujar Utut.

Ia mengatakan Kemlu juga harus memikirkan cara menutup defisit negara. Utut juga mewanti posisi RI di aliansi negara-negara ekonomi berkembang apakah bisa mengatasi persoalan itu.

"Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi Rp 20 triliun tentu Pak Menlu kita semua di sini sepakat akan mendukung," tutur Utut.

"Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya, kita semua sepakat mendukung dengan catatan ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu dua tugas utama kemlu, yaitu menarik, direct investment, yang kedua adalah tourism," tambanya.

Kendati demikian, Utut mengingatkan dalam menjalankan dua tugas itu Kemlu seringkali tak dibekali dengan dana memadai. Ia berharap anggota di Komisi I DPR juga sepakat untuk menyetujui anggaran yang diminta Kemlu.

Di momen ini, Utut mengaku paham anggaran Rp 20 Triliun yang diminta Kemlu. Ia menilai hitungan itu tak terinspirasi dari Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang meminta dana serupa.

"Dua titik ini (investasi dan turisme) yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weapon-nya. Sekali lagi politik adalah soal keberpihakan, keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran," ujar politikus PDIP ini.

"Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung karena ini usulan Pak Menlu dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai, walaupun angkanya kebetulan sama Rp 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan," imbuhnya.

PT Taspen (Persero) buka suara mengenai pemanggilan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (AK) yang dilakukan KPK. Taspen mengatakan menghormati proses hukum terkait kasus dugaan investasi fiktif.

"Kami ingin menegaskan bahwa Taspen menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya bahwa proses hukum akan berjalan secara objektif dan adil, serta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penyelesaian yang terbaik," bunyi keterangan pers taspen yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Keterangan pers ini disampaikan Corporate Secretary Taspen, Henra, dan Media Relatuons Sub Department Head Yunita Dwi Jayanti.

Taspen mengatakan pihaknya selalu menerapkan tata kelola yang baik. Dia juga mengatakan Taspen mengelola perusahaan sesuai arahan Menteri BUMN dan UU 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

"Dalam menjalan proses bisnis, Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness) sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.

KPK diketahui saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen Tahun Anggaran 2019. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius NS Kosasih sebagai tersangka.

Sejumlah petinggi PT Taspen sudah diperiksa dalam kasus ini. Pada 26 April 2024 lalu, KPK memeriksa Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang PT Taspen, Labuan Nababan.

Labuan diperiksa sebagai saksi. Labuan saat itu dikonfirmasi mengenai penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar Rp 1 triliun.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait penempatan dan pengelolaan investasi dana Taspen sebesar kurang lebih Rp 1 triliun," kata Ali Fikri yang saat itu menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK.