Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Anita Wahid meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anita menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2025.

Dia juga menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian penembakan WNI di Malaysia tersebut.

Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia mengadakan acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang pertama pada tahun lalu yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari ASEAN.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi dalam berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan menjelaskan bahwa Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral dan independen dapat membantu memastikan investigasi yang objektif.

“Untuk efektivitas dalam hal menginvestigasi apa yang terjadi maka kami juga menyampaikan perlu ada keterlibatan Komisi Nasional HAM Malaysia Suhakam," ujar Munafrizal dalam pernyataannya, Jumat (31/1/2025).

"Suhakam sebagai pihak ketiga yang netral, yang independen yang dalam bekerja terikat pada prinsip-prinsip standar HAM Internasional,” katanya lagi.

Menurut Munafrizal, keterangan sepihak dari aparat Malaysia sangat mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pandangan alternatif yang objektif dan tidak berpihak.

“Karena kita tahu kalau hanya keterangan sepihak dari aparat Malaysia itu sangat mungkin tidak bisa dipercaya begitu saja," ujarnya.

"Kemudian, ternyata dalam perkembangannya kan ada perbedaan keterangan karena itu perlu ada pihak ketiga,” kata Munafrizal lagi.

Munafrizal menambahkan bahwa Komnas HAM memiliki nota kesepahaman dengan Suhakam, sehingga koordinasi antara kedua lembaga perlu diintensifkan untuk memantau dan menginvestigasi kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut.

“Karena Komnas HAM itu sudah mempunyai Nota Kesepahaman dengan Suhakam maka perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” ujarnya.

Atas insiden penembakan yang terjadi, KemenHAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Munafrizal menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sebab, hal ini dapat menjadi preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggung jawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu karena kalau tidak ada pertanggung jawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," ujarnya.

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa di perlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," kata Munafrizal lagi.

Sebelumnya, lima orang WNI yang merupakan pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima pekerja migran Indonesia sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta pada 26 Januari 2025.

Akibat kejadian ini, satu pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia meminta ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus penembakan lima orang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia oleh aparat Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan menyatakan, pertanggungjawaban ini penting agar tidak ada preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu, karena kalau tidak ada pertanggungjawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," kata Munafrizal di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," ujar dia menegaskan.

Munafrizal menyatakan, Kementerian HAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada pencabutan nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Munafrizal.

Kementerian HAM juga mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong Suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” kata Munafrizal.

Kementerian HAM juga akan mengangkat kasus penembakan ini di Forum HAM Nasional Asia Tenggara agar tidak ada lagi insiden serupa.

"Untuk jangka panjang supaya kejadian ini tidak berulang-ulang, karena sudah sering kejadian, maka perlu juga untuk membahasnya di forum Forum HAM Nasional Asia Tenggara itu intinya," ujar Munafrizal.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan kesiapan untuk menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya akan turun tangan apabila Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan pendampingan hukum.

“Kalau ini saya tidak bisa jawab apakah lawyer-nya nanti disediakan oleh kementerian buruh migran atau kementerian luar negeri melalui KBRI Malaysia," kata Pigai, di kantornya, Jumat (30/1/2025).

"Atau kalau tidak bisa mereka, ya kami. Kami coba dengan memanfaatkan instrumen yang ada pada kami begitu,” ujar dia.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM berencana menggandeng Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) untuk mengusut kasus penembakan pekerja migran Indonesia yang terjadi di Malaysia.

Dia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

“Kami memiliki instrumen seperti Suhakam di Malaysia atau jaringan kerja sama HAM ASEAN," ujar Pigai.

"Ini dapat kami manfaatkan dengan fasilitas dan kewenangan yang ada untuk memaksimalkan langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia,” tambah dia.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan telah memantau dan berkoordinasi terkait kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan kasus tersebut.

“Saya sudah tiga atau empat hari lalu memerintahkan Direktur Jenderal Kepatuhan untuk memonitor dan memantau secara teknis, serta menyampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujar Natalius, di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Menurut Natalius, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap memanfaatkan instrumen kerja sama HAM internasional bila diperlukan, termasuk jaringan ASEAN dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam).

“Kalau Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menghadapi kesulitan, kami siap memanfaatkan instrumen yang kami miliki," ujar dia.

"Namun, tentu kami juga memberi kesempatan kementerian lain bekerja secara maksimal,” tambah dia.

Kementerian HAM, lanjut Natalius, berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban di luar negeri.

“Yang terpenting adalah melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” tambah dia.

Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai bahan dan instrumen untuk mendukung langkah diplomasi internasional jika diperlukan, termasuk terkait kasus penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyiapkan langkah hukum terkait peristiwa penembakan kapal oleh kepolisian Malaysia yang menyebabkan empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban.

Kemenlu RI telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) dalam peristiwa penembakan itu.

"Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," tulis Kemenlu RI, Rabu (29/1/2025).

Selain menyiapkan langkah hukum, Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.

Sebagai komitmen perlindungan WNI, Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum pada para WNI yang menjadi korban, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban dan membiayai perawatan rumah sakit tiga korban luka-luka yang masih dirawat.

Sedangkan untuk satu WNI yang meninggal dunia, Basri, telah dipulangkan ke Provinsi Riau pada Rabu ini.

"Pemulangan (jenazah) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau," tulis Kemenlu RI.

Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.

Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

PAN menyampaikan belasungkawa atas penembakan lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. PAN mengecam keras dan menilai tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melanggar HAM.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan, " kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Daulay, dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Dalam kejadian itu, satu WNI tewas dan empat lainnya luka. Saleh mendesak peristiwa ini diusut tuntas.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini juga akan mengawasi penanganan kasus ini. Dia siap berangkat ke Malaysia memantau penuntasan penembakan WNI agar kejadian serupa tidak terulang.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," ucapnya.

Saleh meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Dia berharap keluarga korban segera ditemukan untuk mendapatkan informasi lanjut.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini