Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Semua pihak diminta hormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa kasus penembakan warga negara Indonesia (WNI) di perairan Selangor sudah reda.

Sebab, peristiwa penembakan oleh aparat Malaysia tersebut telah ditangani oleh pemerintah Malaysia.

"Mengenai kasus penembakan Warga Negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril usai bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pelaku yang terlibat pun telah menjalani proses hukum.

"Dan ada langkah hukum yang diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia, juga dilakukan pemeriksaan," ujar dia.

Menurut Yusril, tindakan yang diambil Pemerintah Malaysia tidak perlu diragukan lagi.

Ia menyatakan, permintaan seluruh pihak atas kasus penembakan tersebut sudah ditangani oleh Pemerintah Malaysia.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh Pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh Pemerintah Malaysia," ucapnya.

Peristiwa penembakan lima WNI ini bermula ketika petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) mendapati kapal yang membawa sejumlah PMI ilegal melintas di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Anita Wahid meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anita menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2025.

Dia juga menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian penembakan WNI di Malaysia tersebut.

Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia mengadakan acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang pertama pada tahun lalu yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari ASEAN.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi dalam berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menindaklanjuti kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Kami tengah melakukan penyelidikan," kata Anis kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

"Masih meminta keterangan sejumlah pihak," imbuhnya.

Komnas HAM, menurut Anis, telah berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (Suhakam). Dia mendorong Suhakam menyelidiki kasus ini.

"Kami mendorong Suhakam untuk melakukan penyelidikan. Kami akan koordinasikan dengan Suhakam," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia turut membicarakan soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo menyebutkan pembahasan kasus itu secara garis besar.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Prabowo mendorong kasus ini diinvestigasi. Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa melakukan penyelundupan.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI oleh Aparat Malaysia Diinvestigasi

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Jumat (31/1). Dari mulai LHKPN pejabat hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia.

Berikut ragam berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK: Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 sudah 33,45 persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

2. Pigai yakin napi amnesti berubah "mindset" dengan pendidikan HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011—2015 Abraham Samad soal dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, akan ditindaklanjuti.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

4. Kapolri minta personel tangani narkoba-"judol" dengan maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta personel kepolisian untuk menangani permasalahan judi online (judol) dan narkoba dengan maksimal.

Dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa judi online memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan, saat ini pemain judi online sudah merambah ke kelompok anak-anak di bawah umur.

Baca di sinj

5. RI kirim nota diplomatik ke Malaysia untuk investigasi
penembakan WNI

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Philips Vermont mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Philips, dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM, Munafrizal Manan mengecam tindakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang menembak pekerja migran asal Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada 24 Januari 2025.

"Kementerian HAM RI mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia," kata Manan dalam keterangannya pada Jumat (31/1/2025).

Manan menilai tindakan penembakan tersebut tidak menghormati nilai dan prinsip HAM. Peristiwa itu berakibat 1 orang pekerja migran Indonesia tewas, 1 orang mengalami kondisi kritis, dan 3 orang lain mengalami luka-luka.

"Kementerian HAM mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APPM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut," ujar Manan.

Selain itu, Manan mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk secara proaktif, profesional, dan independen melakukan pemantauan atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas APPM terhadap pekerja migran Indonesia atas dasar hak asasi untuk semua (human rights for all). Kemudian, Manan meminta Komnas HAM RI secara proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga SUHAKAM mengenai tindakan tidak manusiawi terhadap pekerja migran Indonesia.

"Karena Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang hak asasi manusia," ujar Manan.

Terakhir, Kementerian HAM mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran Indonesia tersebut dalam Forum Institusi Hak Asasi Manusia Nasional se-Asia Tenggara (the South East Asia National Human Rights Institution Forum/SEANF) dimana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya.

Dalam siaran pers versi Kemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia. Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.

Kementerian P2MI akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang lagi. Dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI non-prosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Melalui konferensi pers tersebut, Wamen Christina juga menegaskan bahwa negara akan terus hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Menkum tegaskan Paulus Tannos masih berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII: Ekstradisi Tannos teratasi meski ada paspor Guinea-Bissau

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meyakini ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin akan teratasi meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Hal tersebut, kata dia, lantaran hubungan diplomatik yang erat antara RI dan Singapura.

"Seperti dikatakan Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), soal kewarganegaraan Paulus dan yang katanya visa diplomatik dari negara Guinea-Bissau, saya kira akan mudah teratasi dengan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII minta pemerintah koordinasi percepat ekstrasidisi Tannos

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

"Sekarang tinggal percepatan prosesnya. Di dalam negeri segera koordinasi lintas K/L terkait, jangan saling lempar 'bola' tanggung jawab," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Jenazah korban tewas akibat penembakan aparat Malaysia tiba di Riau

Jenazah Basri yang merupakan korban tewas dalam penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

Sepupu korban bernama Azrai mengatakan bahwa pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

"Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini, jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Anggota DPR: Amnesti bagi KKB upaya baru ciptakan perdamaian di Papua

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

PAN menyampaikan belasungkawa atas penembakan lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. PAN mengecam keras dan menilai tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melanggar HAM.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan, " kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Daulay, dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Dalam kejadian itu, satu WNI tewas dan empat lainnya luka. Saleh mendesak peristiwa ini diusut tuntas.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini juga akan mengawasi penanganan kasus ini. Dia siap berangkat ke Malaysia memantau penuntasan penembakan WNI agar kejadian serupa tidak terulang.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," ucapnya.

Saleh meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Dia berharap keluarga korban segera ditemukan untuk mendapatkan informasi lanjut.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini