Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

"Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan," tambahnya.

Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini membuka pintu terhadap semua masukan. Kata dia, negara demokrasi membuka ruang untuk itu.

"Silakan ada yang memprotes tidak apa-apa, dan tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya demokrasi. Ada yang nanti menerima, ada yang mau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama, boleh. Ada yang mau Undang-undang Kebebasan Umat beragama boleh," kata Pigai.

"Tapi saya mengusulkan ya suatu saat Undang-undang Kebebasan Umat Beragama menjadi salah satu yang dipertimbangkan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pigai menyatakan hal tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk selanjutnya bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.

"Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Politikus Gerindra Prasetyo Hadi telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Prasetyo menyatakan siap membantu Prabowo di pemerintahan.

"Sore hari ini saya dipanggil oleh presiden terpilih, tadi sih hanya diminta apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan, dan sebagai kader, sebagai patriot, saya menyatakan siap sedia kalau diberi penugasan oleh beliau," ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Prasetyo tak menegaskan tugas apa yang diberikan Prabowo. Namun, dia mengungkap dirinya dan Prabowo sempat membahas program prioritas di pemerintahan ke depan.

"Lebih secara umum. Belum, kalau posisi belum," ujarnya.

"Beliau tadi memberikan banyak gambaran ke depan target-target dan program-program prioritas beliau masih berat dan membutuhkan koordinasi antarkementerian, membutuhkan sinergi, jadi penekanan beliau kepada hal-hal yang kita semua bersatu padu, bekerja sama antarkementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau," tambahnya.