PURWAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi santai laporan oleh wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, ke Komnas HAM terkait program pelatihan bela negara untuk anak-anak bermasalah.

Ia menegaskan, program ini bukanlah bentuk paksaan dari pemerintah, melainkan respons atas permintaan langsung dari para orang tua.

“Logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara,” kata Dedi usai mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025).

“Ini kan anak-anak yang dikirim ke sini berdasarkan keinginan orang tuanya,” lanjut Dedi.

Menurutnya, laporan tersebut tidak berdasar karena pihak yang merasa dirugikan justru tidak mengadukan apa pun.

Dedi menyebut orangtua yang menyerahkan anak-anak mereka telah menyadari kondisi keluarga dan berharap adanya perubahan karakter melalui pendekatan kedisiplinan.

“Karena saya diserahin oleh orangtuanya, karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah,” jelas dia.

“Maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilahnya, ini pendidikan berkarakter,” imbuhnya.

Terkait masih adanya perdebatan di kalangan anggota DPR RI, Dedi menyebut hal itu sebagai bentuk perhatian yang berlebihan.

“Ya, mereka itu saking sayang sama saya, karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah,” katanya sambil tersenyum.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti permainan sepak bola, di mana larangan untuk berbuat salah justru bisa menghambat permainan.

“Kalau seorang pelatih terus-terusan bilang ke pemainnya ‘jangan sampai salah’, nanti enggak nyerang-nyerang. Dalam permainan yang eskalasinya tinggi, pelanggaran pasti ada,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberanian mengambil tindakan lebih penting dibandingkan diam tak berbuat apa-apa.

“Jadi bagi saya, lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?” tegas dia.

Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan dan kuasa hukumnya, Rezekintq Sofrizal. Keduanya melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM terkait program kirim siswa nakal ke barak militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment atau hukuman fisik, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Natalius mengatakan, kebijakan tersebut tidak menyalahi standar hak asasi manusia.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar hak asasi manusia," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Natalius mengatakan, corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

"Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Deddy Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Deddy dalam keterangan resmi yang diterima pada 26 April 2025.

Program yang akan berlangsung selama enam bulan ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Deddy mengungkapkan, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut Deddy, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dia menjelaskan, peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

Melalui pendidikan berkarakter ini, Deddy berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain program pendidikan berkarakter, Deddy Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang.

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Nantinya, setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Deddy dalam keterangan resmi pada 5 Maret 2025.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa; menggali potensi siswa di berbagai bidang; serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," kata Deddy Mulyadi.