PURWAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan mengenai laporan yang diajukan ke Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Menurut Dedi, seharusnya yang melaporkan adalah orangtua siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer tersebut.

"Kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara," ujar Dedi setelah meninjau siswa yang mengikuti penguatan pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, pada Rabu (14/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer saat ini berdasarkan permintaan orangtua mereka.

Ia menegaskan bahwa obyek yang dilaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut.

"Kan ini kan orangtuanya yang meminta. Jadi, ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orangtuanya. Karena kan saya diserahkan oleh orangtuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahkan untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini, kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter," jelas Dedi.

Mengenai presentase perubahan para siswa setelah mengikuti pendidikan karakter, Dedi menjawab dengan singkat.

"Jangan kata saya, kata nanti aja psikolog bagaimana, kata gurunya bagaimana, kata orangtuanya," katanya.

Dedi Muluyadi tanggapi pro kontra kebijakannya

Dedi juga menanggapi pro dan kontra terkait kebijakannya di Jawa Barat.

Kebijakan untuk memasukkan siswa bermasalah ke barak militer memang menuai berbagai tanggapan, termasuk dari DPR RI.

"Ya, jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah gitu lho," ungkap Dedi saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti pelatih dan pemain sepak bola.

Menurutnya, jika seorang pelatih terus-menerus menyampaikan kepada pemainnya agar tidak boleh berbuat salah, maka pemain tidak akan melakukan serangan saat pertandingan.

"Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?" tegas Dedi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Video Pigai soal Dugaan Eksploitasi Sirkus: Ini Tak Boleh Ada di RI

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya