agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi

Cirebon (ANTARA) - Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11) pagi terasa berbeda. Hiruk pikuk khas perayaan pesta demokrasi begitu terasa menyelimuti area lapas.

Di tempat ini, ratusan narapidana (napi) bersiap menggunakan hak pilih mereka, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Di dalam area lapas, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yakni TPS 902 dan 903, yang telah didirikan untuk mengakomodasi 651 napi yang memiliki hak suara.

Antrean panjang terlihat, namun semuanya berjalan tertib. Para napi mencocokkan nama mereka dengan daftar pemilih, kemudian menunggu giliran untuk memasuki bilik suara.

Tak ada kunjungan keluarga pagi itu. Aktivitas sepenuhnya difokuskan pada pilkada, untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar mencurahkan perhatian mereka pada proses pencoblosan.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon Yan Rusmanto menyebutkan antusiasme warga binaan dalam menyambut Pilkada 2024 sangat tinggi.

Sejak awal sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan, keingintahuan mereka terhadap proses pemilu begitu besar.

Dari awal sosialisasi bersama KPU, mereka sangat ingin tahu tentang Pilkada 2024 ini. Mereka mengenal pasangan calon dari gambar, visi, dan misi yang disampaikan, bahkan banyak yang aktif bertanya.

KPU Kota Cirebon telah menggelar dua kali sosialisasi di lapas, mencakup pengenalan pasangan calon hingga mekanisme penggunaan hak pilih.

Dari 651 warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih, Yan berharap partisipasi penuh dapat tercapai dan tidak ada golput.

Sejak sosialisasi, warga binaan diminta memilih dengan hati nurani. Masalah pilihan adalah hak masing-masing, tetapi gunakanlah suara dengan bijak.

Semangat tinggi warga binaan menunjukkan bahwa hak demokrasi dapat dirayakan di mana pun, termasuk di lingkungan lapas.

Partisipasi para napi

Bagi para warga binaan, momen Pilkada 2024 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah bentuk partisipasi yang berarti.

Sosialisasi pilkada sebelumnya, yang dilakukan bersama KPU, telah memantik antusiasme mereka. Dari pengenalan kandidat hingga tata cara mencoblos, semuanya disimak secara detail.

Sebagian besar dari mereka menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam lapas, suara mereka tetap berharga.

Dalam suasana yang penuh harapan, mereka hadir di TPS bukan hanya untuk mencoblos, melainkan menjadi bagian dari perubahan.

Hadi Saputra, salah satu warga binaan, merasakan kebanggaan tersendiri. Selama delapan tahun menjalani hukuman, ia selalu berusaha ikut serta dalam setiap pemilu.

Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.

Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.

Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.

Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.

Menjaga kredibilitas pilkada

Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.

Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.

Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.

Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).

Demokrasi merangkul semua kalangan

Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.

KPU memastikan hak mereka tidak terabaikan dengan melibatkan mereka dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk debat pasangan calon.

Mardeko menjelaskan langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi komunitas disabilitas untuk mengenal lebih dalam visi dan misi para kandidat.

Komunitas disabilitas, lanjut dia, tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi harus memahami program yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih.

Pihaknya pun telah mengambil kebijakan yang menjamin, seluruh pemilih disabilitas di Kota Cirebon bisa berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi tersebut.

Kebijakan itu, berupa penyediaan fasilitas yang memadai di setiap TPS, menyiapkan surat suara khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat pencoblosan.

KPU Kota Cirebon juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, untuk memastikan kebutuhan para pemilih terpenuhi selama proses Pilkada 2024.

Sampai dengan tahapan pemungutan suara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan sangat mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada, termasuk petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dengan penuh ketelitian.

Selain itu, dalam proses tersebut KPU menggandeng beberapa disabilitas untuk merampungkan sorlip surat suara.

Dia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada berlangsung, sehingga dapat terselenggara lancar tanpa perlu adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Ia berpesan agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dari balik lapas hingga TPS di seluruh Kota Cirebon, semangat demokrasi terasa begitu kuat.

Warga binaan dan komunitas disabilitas membuktikan bahwa demokrasi bukan soal tempat atau kondisi, tetapi tentang kesetaraan hak.

Bagi narapidana, mencoblos adalah simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi komunitas disabilitas, momen ini adalah ruang untuk bersuara dan memastikan aspirasi mereka didengar.

Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen politik, namun harus dijadikan sebagai simbol inklusivitas, mengukuhkan bahwa setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan daerah Cirebon serta Jawa Barat.

Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima surat dari KPU mengenai permintaan libur nasional saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di 27 November 2024. Prasetyo mengatakan perihal kepastian libur tersebut akan diputuskan usai Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air.

"Hari ini sudah dikirimkan surat dari KPU yang sebagaimana di Halim pernah saya sampaikan juga karena ini baru pertama kali juga Pilkada serentak seluruh provinsi dan kabupaten," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, jika berdasarkan UU, pelaksanaan pemungutan suara menjadi hari libur. Namun, kata dia, hal itu akan dibahas kembali saat Prabowo telah kembali dari kunjungan kerjanya di luar negeri.

"Memang secara aturan perundang-undangan semestinya itu jadi hari libur nasional," ujarnya.

"Jadi mohon izin ditunggu hari ini surat dari KPU masuk nanti segera setelah Bapak Presiden kembali kita akan putuskan untuk menjadi hari libur nasional," sambung dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai kepastian libur di 27 November 2024. KPU berharap ada kebijakan libur saat pemungutan suara Pilkada 2024.

"Ya, yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya termasuk ketika Pemilu nasional kemarin," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Minggu (10/11).

"Karena ini kan pilkada nya serentak seluruhnya, jadi sama lah. Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil," sambungnya.

Afif mengatakan KPU akan segera mengirim surat terkait kebijakan libur tersebut. Seharusnya, kata dia, 27 November 2024 dapat menjadi hari libur, agar dapat melaksanakan pilkada.

Lihat juga video: Mensesneg Ungkap Perkembangan Produksi Mobil Dinas Maung untuk Menteri

[Gambas:Video 20detik]