Dewan Pers bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kerja sama menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia. Ketua LPSK Achmadi menegaskan pihaknya selama ini memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada jurnalis, termasuk dalam proses peradilan hingga pemenuhan hak restitusi bagi korban.

"Selama ini kita juga sudah banyak memberikan perlindungan. Apakah itu monitoring, apakah itu dalam proses persidangan dan atau bentuk-bentuk lain. Maka termasuk juga pemberian fasilitasi hak, pemenuhan hak restitusi," tutur Achmadi di kantor Dewan Pers, Senin (5/5/2025).

"Ini adalah hal yang sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi perjalanan pers dan atau demokrasi, mendukung demokrasi secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyambut baik kerja sama ini, terlebih di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dia menyampaikan perkembangan media digital dan teknologi baru seperti AI generatif turut memperbesar risiko yang dihadapi jurnalis.

"Angka para jurnalis dan media yang mengalami kekerasan itu justru bertambah, bentuknya pun semakin beragam ini tidak lain karena memang ada media baru. Media baru itu dengan cara digital, media sosial, AI generatif," ujar Ninik.

Ninik juga menyoroti pentingnya perlindungan sejak awal, bahkan sebelum jurnalis melapor sebagai korban. Pasalnya, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya datang dari aspek pidana, tapi juga gugatan perdata dan intimidasi digital.

"Salah satu yang juga cukup rentan adalah prosedur pengajuan yang seringkali tidak secara bersamaan mendapatkan respon secara cepat karena ada prosedur-prosedur yang memang secara normatif itu adanya. Selain kerentanan dari aspek pemidanaan, dikriminalisasi, dan lain-lain tapi juga gugatan melalui perdata," tambahnya.

Ninik menekankan MoU ini harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih rinci. PKS diharapkan bisa mengatur pembagian peran, mekanisme kerja, hingga sistem evaluasi yang jelas antarlembaga.

"Tidak berhenti sampai perjanjian kerja sama, tapi segera ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS-nya, perjanjian kerjasama, supaya lebih detail siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana evaluasinya," tutur Ninik.

Simak juga Video 'Ketua Dewan Pers Ungkap Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Revisi KUHAP sebenarnya telah lama digaungkan oleh sejumlah pihak, bahkan sempat masuk Prolegnas Jangka Menengah periode 2020-2024. Namun, pembahasan revisi KUHAP selalu terbentur dengan berbagai kepentingan. Menurut Anggota Komisi XIII DPR Yasonna H. Laoly, mandeknya pembahasan revisi KUHAP dikarenakan adanya perebutan kavling kewenangan antara lembaga penegak hukum. Pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM ini dapat diamini, mengingat dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, hukum pidana merupakan pranata hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan erat kaitannya dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Adanya KUHAP itu sendiri ditujukan sebagai bentuk perlindungan hak-hak pelaku kejahatan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jika formulasi KUHAP tidak sejalan dengan tujuan tersebut, maka penegakan hukum pidana akan berpotensi menyimpangi hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, rentetan permasalahan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, ke mana seharusnya arah revisi KUHAP?

Sejumlah Isu Penting

Jika diamati secara parsial, KUHAP memiliki banyak ketentuan yang telah usang dan tidak sesuai dengan aktualisasi kepentingan penegakan hukum pidana. Sebagai misal pada persoalan pengaturan kerangka berpikir KUHAP. Perlindungan hak tersangka atau terdakwa—yang merupakan prinsip utama dalam KUHAP—seringkali tidak dapat diakses secara optimal. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena pengaturan dalam KUHAP yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang dominan dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Hal ini kemudian dikerucutkan dengan masih mengakarnya pemahaman "pidana" sebagai "kesengsaraan" secara mutlak, sehingga tersangka/terdakwa seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi.

Kemudian, berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Prinsip ini mempertegas independensi lembaga penegak hukum atas kewenenangannya masing-masing dalam lanskap sistem peradilan pidana yang terpadu. Dengan prinsip diferensiasi fungsional, Kejaksaan tidak lagi memiliki fungsi pengendalian perkara sejak awal penyidikan (dominus itis). Akibatnya, pada tahap pra penuntutan, perkara tak jarang terombang ambing dari Kejaksaan ke penyidik sebab berkas dinyatakan belum lengkap. Terlebih lagi—karena nihilnya pengendalian perkara oleh jaksa—penuntutan terpaksa dilaksanakan meskipun terdapat rekayasa pada tahap penyidikan. Tentunya, potret permasalahan ini kontras dengan cita-cita sistem peradilan pidana yang terpadu.

Adapun selanjutnya berkaitan dengan penggunaan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan korupsi. Praktik OTT yang biasa dilakukan oleh KPK diketahui tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam KUHAP. Kondisi yang demikian tentu berpengaruh pada pelaksanaan OTT. Padahal, OTT merupakan metode yang ampuh untuk menjegal koruptor, khususnya dalam perkara suap. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP sebenarnya sudah tidak akomodatif terhadap perkembangan metode kejahatan dan kepentingan penegakan hukum pidana kekinian.

Agenda Revisi

Dengan sejumlah isu yang dipaparkan di atas, maka dapat diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, agenda revisi harus mempertegas prinsip HAM dalam KUHAP. Penegasan prinsip HAM dalam KUHAP akan membuat sistem pemidanaan jauh lebih fokus pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dapat meminimalisir perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka/terdakwa. Kedua, memperluas mekanisme komplain terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Praperadilan yang telah ada selama ini nyatanya harus dibarengi dengan mekanisme lain agar dapat memperkuat posisi hak tersangka/terdakwa.

Ketiga, harus ada evaluasi terhadap penerapan prinsip diferensiasi fungsional. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam KUHAP adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun, alih-alih ingin merealisasikan tujuan tersebut, penerapan prinsip diferensiasi fungsional justru mengotak-ngotakkan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengevaluasi penerapan prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHAP selama ini.

Keempat, KUHAP harus mengakomodir secara tegas metode penegakan hukum pidana kekinian seperti OTT. Dengan kejahatan yang semakin canggih, tentu diperlukan metode yang sesuai untuk memerangi kejahatan tersebut. Katakanlah dalam kasus korupsi, OTT menjadi metode yang cukup tangguh untuk menangkap koruptor. Jika metode seperti OTT tidak diakomodasi secara tegas dalam KUHAP, maka akan terjadi multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri.

Pada akhirnya, perubahan dan perbaikan KUHAP memang sangat penting dilakukan saat ini. Banyak ketentuan dalam KUHAP yang nyatanya sudah tidak sejalan dengan aktualisasi penegakan hukum pidana. Namun yang perlu diperhatikan, untuk merevisi ketentuan dalam KUHAP harus dibarengi dengan pertimbangan yang sangat cermat dan matang. Jangan sampai produk hukum yang dihasilkan justru menabrak ketentuan yang ada dalam KUHP dan aturan lainnya, serta menerobos agenda reformasi hukum dan HAM yang sedang digalakkan di Indonesia.

Wahyu Nugrohopegiat Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta